Annisa Hidayati
Universitas Achmad Yani Banjarmasin

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Menurut Kuh Perdata dan KHI Annisa Hidayati
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): November 2024
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum agama dan hukum positif, sehingga perkawinan yang diadakan sah dan memiliki konsekuensi hukum juga. Dengan kasus perkawinan sedarah, tentu menimbulkan permasalahan mengenai status anak yang lahir dari perkawinan tersebut dalam hal KUHPerdata dan KHI. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui status hukum anak dari perkawinan inses dan konsekuensi hukum dari warisan anak menurut KUHPerdata dan KHI. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian data sekunder berupa materi hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi perpustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan komparatif. Materi hukum diproses dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, menurut KUHPerdata, status hukum anak dari perkawinan inses tidak sah karena perkawinan dilarang oleh undang-undang. Begitu juga menurut KHI status anak dari pernikahan inses tidak sah karena pernikahan tidak sah. Kedua, menurut KUHPerdata dan KHI, anak dari perkawinan darah tidak mewarisi satu sama lain bersama orang tuanya   Marriage must meet the requirements determined by religious law and positive law, so that the marriage that is held is valid and has legal consequences as well. With the case of inbreeding, it certainly raises problems regarding the status of children born from such marriages in terms of the Civil Code and KHI. This legal research aims to determine the legal status of children from incestuous marriages and the legal consequences of child inheritance according to the Civil Code and KHI. This study uses normative legal research, namely research on secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library studies. The research approach used is statutory research, concept approach, and comparative approach. The legal materials are processed and analyzed qualitatively. The results show that first, according to the Civil Code the legal status of children from incestuous marriages is invalid because the marriage is prohibited by law. Likewise, according to the KHI the status of children from incestuous marriages is invalid because the marriage is not valid. Second, according to the Civil Code and KHI, children from blood marriages do not inherit from each other with their parents  
Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam) Annisa Hidayati
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v4i2.172

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama Banjarmasin dan untuk mengetahui konsekuensi hukum perceraian terhadap hak-hak istri. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan hukum perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan-alasan yang menyebabkan seorang istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Banjarmasin adalah karena faktor ekonomi, suami dipenjara, kekerasan, dan perselingkuhan. Alasan gugatan cerai tersebut bersifat normatif yuridis sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Konsekuensi hukum dari seorang istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya adalah bahwa mantan istri masih berhak atas mut'ah dan nafkah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.   The purpose of the study was to find out the reasons for filing for divorce at the Banjarmasin Religious Court and to find out the legal consequences of divorce on the rights of the wife. Types of empirical legal research or sociological legal research. The research approach uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the reasons that cause a wife to file a divorce petition against her husband at the Banjarmasin Religious Court are due to economic factors, the husband is sentenced to prison, abuse, and infidelity. The reasons for the divorce lawsuit are normative juridical in accordance with Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The legal consequence of a wife suing for divorce from her husband is that the ex-wife is still entitled to mut'ah and a living based on the Circular Letter of the Supreme Court Number 2 of 2019 and the Regulation of the Supreme Court Number 3 of 2017.