Ahmad Zahran Rizqulloh
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sumber Pendapatan Non Zakat Negara Dalam Islam Dan Perbandingannya Dengan Zaman Kontemporer Di Indonesia Ahmad Zahran Rizqulloh; Dewi Anjani; Muhammad Fikri Hasani Sururi; Ade Nur Rohim
Islamic Economics and Business Review Vol 2 No 2 (2023): IESBIR, August 2023
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59580/iesbir.v2i2.6010

Abstract

Negara mempunyai penanan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di dalamnya. Namun kebutuhan itu sifatnya tidak tetap, melainkan akan berubah-ubah menyesuaikan keadaan. Dari pernyataan tersebut, bagaimana suatu negara dapat memenuhi kebutuhan masyarakat adalah dengan mengatur pengeluaran negara dan mengatur pula sumber penerimaannya. Negara mempunyai peran untuk dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat mengenai sumber penerimaan negara agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Kebijakan sumber penerimaan negara sejak dahulu telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang dimana peneliti menelaah studi yang telah ada sebelumnya. Sumber penerimaan negara pada zaman Rasulullah ternyata dapat diaplikasikan pada saat ini. Sumber penerimaan islam tidak hanya sebatas pada zakat saja atau saat ini di Indonesia disebut pajak, namun ada beberapa sumber pendapatan lain dalam menunjang kebutuhan negara. Atau pada zaman tersebut dapat dikatakan sebagai pendapatan non pajak. Sumber penerimaan yang berasal dari non pajak atau selain zakat yaitu diantaranya ada fai, ghanimah, usyr, jizyah, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber pendapatan saat ini di Indonesia berasal dari pajak, PNBP dan hibah. Artikel ini mendeskripsikan perbandingan antara sumber pendapatan klasik yaitu pemerintahan islam zaman Rasulullah dengan sumber pendapatan kotemporer di Indonesia saat ini. Kata kunci: klasik, kotemporer, non pajak, pajak, sumber penerimaan.
Welfare Analysis Through Human Development Index with Maqasid Sharia Approach Prima Dwi Priyatno; Fitri Yetty; Lili Puspita Sari; Ahmad Zahran Rizqulloh
Journal of Islamic Economics and Finance Studies Vol 4 No 2 (2023): JIEFeS, December 2023
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47700/jiefes.v4i2.6831

Abstract

The existing Human Development Index (HDI), published by UNDP may be the most comprehensive indicator. Even though, it is not fully compatible and sufficient to measure human development from an Islamic perspective. The purpose of this study is to analyze the Human Development Index in Indonesia with the maqasid sharia approach using several indicators that include crime, life expectancy, long school expectancy, average length of schooling, births, infant mortality, and per capita expenditure. The measurement results show variations in I-HDI from year to year, with the highest value in 2022 and the lowest in 2021. The I-HDI categorization classifies 2017, 2018, 2019, and 2022 as very high categories, while 2020 and 2021 are in the high category. The factors that make up I-HDI are divided between the Material Welfare Index (MWI) and the Non-Material Welfare Index (NWI). Although MWI showed low numbers, NWI made a significant positive contribution. NWI has a dominant role, with the highest score in 2017 and an average of 83.58 percent. This finding implies that Non-Material Welfare is a key factor in shaping I-HDI in Indonesia. These conclusions can be used as a basis for formulating more effective development policies, reinforcing aspects that are considered lacking, and providing guidance for future policy considerations.   Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diterbitkan oleh UNDP dapat menjadi indikator yang paling komprehensif. Namun, alat ukur tersebut tidak sepenuhnya kompatibel dan memadai untuk mengukur pembangunan manusia jika ditinjau dalam perspektif Islam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dengan pendekatan maqashid syariah yang meliputi beberapa indikator seperti kriminalitas, angka harapan hidup, lama sekolah, rata-rata lama sekolah, kelahiran, kematian bayi, dan pengeluaran per kapita. Hasil pengukuran menunjukkan adanya variasi I-HDI dari tahun ke tahun, dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 dan terendah pada tahun 2021. Kategorisasi I-HDI mengklasifikasikan tahun 2017, 2018, 2019, dan 2022 dalam kategori sangat tinggi, sedangkan tahun 2020 dan 2021 termasuk dalam kategori tinggi. Faktor-faktor pembentuk I-HDI terbagi menjadi Indeks Kesejahteraan Material (MWI) dan Indeks Kesejahteraan Non-Material (NWI). Meski MWI menunjukkan angka yang rendah, namun NWI memberikan kontribusi positif yang signifikan. NWI mempunyai peran dominan dengan skor tertinggi pada tahun 2017 dan rata-rata mencapai 83,58 persen. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan non-material menjadi faktor kunci dalam pembentukan I-HDI di Indonesia. Kesimpulan tersebut dapat dijadikan landasan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif untuk memperkuat aspek-aspek yang dianggap kurang optimal, dan memberikan pedoman pertimbangan kebijakan di masa depan.