Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

The Influence of Muslim Batik Entrepreneurs' Financial Literacy of The Banking Sector on Productivity Sakti, Norida Canda; Legowo, Martinus; Rinawati, Herrukmi Septa; Sadewo, FX Sri; Harianto, Sugeng; Utami, Diyah
al-Uqud : Journal of Islamic Economics Vol 5, No 1 (2021): January
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7.042 KB) | DOI: 10.26740/al-uqud.v5n1.p60-75

Abstract

The batik business in the Islamic community of the North coast of East Java is categorized as a micro and small business. One of the main problems of the business is capital adequacy. Capital adequacy is one instrument to run and increase productivity. Although the government has provided soft capital loans through banking instruments and rural development program, not all micro and small businesses are willing and able to access it. It is heavily relied on the entrepreneurs' financial literacy on banking sector and their willingness to use banking access. The survey results show that there are variations of the financial literacy level of batik entrepreneurs on banking sector. Batik entrepreneur who have high financial literacy were motivated to access the bank financiang service and improve its productivity.Education and location play a significant role to financial literacy on banking sector.
Permasalahan Pengangguran Kota Malang dan Upaya Pemecahannya Rinawati, Herrukmi Septa
CAKRAWALA Vol 9, No 1: Juni 2015
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2628.444 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v9i1.198

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kondisi ketenagakerjaan di Kota Malang pada Tahun 2013 dan faktor-faktor apa yang membentuk angka pengangguran serta upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Pada tahun 2013 Target Partisipasi Kerja 94,05%, Tercapai 92,28%. Target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 66,43%, dengan Capaian 71,43%. Untuk mengurangi pengangguran yang ada, pemerintah kota Malang telah melakukan berbagai upaya diantaranya melaksanakan program pemerintah Wajib Belajar, pembentukan wirausaha baru,mengaktifkan tempat-tempat pelatihan keterampilan,mengusahakan peningkatan lapangan pekerjaan melalui padat karya, memberikan informasi lowongan pekerjaan melalui bursa tenaga kerja.
KUALITAS PNS GOLONGAN III REKRUTMEN DARI EX HONORER DAN PENGADAAN LANGSUNG DI KOTA PROBOLINGGO Rinawati, Herrukmi Septa
CAKRAWALA Vol 7, No 2: Juni 2013
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2589.136 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v7i2.135

Abstract

Kebijakan pemerintah pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS sebenarnya tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan Presiden Soeharto (Orde Baru), yaitu kebijakan ‘Zero Growth’. Dalam kebijakan zero growth pada waktu itu tidak aka nada pengangkatan PNS, kecuali dinyatakan menggantikan PNS yang pension atau meninggal dengan menggunakan system terpusat (top-down). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas PNS ex tenaga honorer dan PNS dari pengadaan langsung.
Analisis Efektivitas SKPD PEMKAB Malang Berbasis Balanced Scorecard Rinawati, Herrukmi Septa
CAKRAWALA Vol 7, No 1: Desember 2012
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2450.162 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v7i1.176

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan koordinasi antar SKPD di Pemkab Malang. Dengan menggunakan alat analisis Balanced Scorcard hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pemkab Malang ditinjau dari perspektif keuangan sangat efektif. Ditinjau dari perspektif custumers memiliki criteria efektif, kecuali Balitbang memiliki criteria kurang efektif. Ditinjai dari perspektif proses internal memiliki criteria efektif. Ditinjau dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran,Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,Dinas Binamarga, dan Bappekap memiliki criteria efektif. Sedangkan Balitbang dan Dinas Pengairan memiliki criteria kurang efektif. Untuk meningkatkan efektivitas terhadap kinerjanya kepada Balitbang direkomendasikan antara lain agar membenahi dan memperbaiki mutu dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan.
EFISIENSI STRUKTUR ORGANISASI SETWAN, INSPEKTORAT,BAPPEDA, DAN BAPEMAS PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO Rinawati, Herrukmi Septa
CAKRAWALA Vol 9, No 1: Desember 2014
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10401.964 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v9i1.181

Abstract

Penelitian tentang efisiensi struktur organisasi Setwan, Inspektorat,Bappeda, dan Bapemas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dilakukan untuk menjadikannya sebagai dasar, barometer,sekaligus arahan dalam menyusun materiperaturan perundang-undangan, salah satunya adalah peraturan daerah. Adapun tujuannya adalah mengkaji ulang urusan,tugas pokok, serta fungsi SKPD, sehingga memudahkan membentuk struktur organisasi perangkat daerah yang sesuai untuk Kabupaten Probolinggo. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dibantu dengan data-data kuantitatif,hasil penelitian menunjukkan bahwa SekretariatDPRD, Inspektorat, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Probolinggo sudah efisien, sementara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah cukupefisien. Secara umum, ada kelemahan pada indicator nomenklatur,yaitu memiliki indikasi tumpang tindih atau duplikasi tugas dan fungsi antara unit satu dengan unit organisasi lain, serta jabatan-jabatan fungsional belum memenuhi kebutuhan dan penempatannya belum mendukung efisiensi dan efektivitas tugas operasional unit. Pengisian dan pembentukan pembidangan atau bagian dan sub bidang/bagian pada tiap-tiap struktur organisasi perlu dievaluasi dan direvisi untuk menampung aspek-aspek yang belum tertampung, misalnya aspek kelitbangan.
Evaluasi Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) 5 (Lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo Rinawati, Herrukmi Septa
CAKRAWALA Vol 8, No 1: Desember 2013
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2357.608 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v8i1.219

Abstract

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi urusan dan tugas, pokok serta fungsi SKPD sehingga memudahkan membentuk struktur organisasi perangkat daerah yang sesuai untuk Kabupaten Probolinggo. Karena masih ada sebagian nomenklatur SKPD beserta jajarannya tidak sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dibantu dengan data-data kuantitatif dan dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian adalah rancangan SOTK dari 5 SKPD yang dievaluasi.
Social Capital and Subjective Well-Being (SWB) of Public Rental Apartment Occupants: Study at Jambangan Rusun Surabaya Rinawati, Herrukmi Septa; Sadewo, F X Sri; Legowo, Martinus
Jurnal Bina Praja Vol 9 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.09.2017.321-333

Abstract

Housing needs in major cities in Indonesia are increasing due to urbanization. The solution taken by the government is to provide rental housing (rusunawa). Low income families who initially live in slums need some adaption when moving into the rusunawa. The purpose of this research is to analyze the socio-demographic relationships of families, social capital and subjective well-being (SWB). Using quantitative method and household survey, this study was conducted by giving questionnaires and interview to 90 residents of 396 rusunawa units. The study use regression analysis. Thus, the result shows that social capital, the social network, and trust, determine the SWB. If SWB is an indicator of the process of adaption of a person or family in a new place, in this study, we concluded that these two variables were very important for the resident. Using social networking and trust, these residents can adjust to a new housing milieu.
KUALITAS PNS GOLONGAN III REKRUTMEN DARI EX HONORER DAN PENGADAAN LANGSUNG DI KOTA PROBOLINGGO Rinawati, Herrukmi Septa
Cakrawala Vol. 7 No. 2: Juni 2013
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v7i2.135

Abstract

Kebijakan pemerintah pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS sebenarnya tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan Presiden Soeharto (Orde Baru), yaitu kebijakan ‘Zero Growth’. Dalam kebijakan zero growth pada waktu itu tidak aka nada pengangkatan PNS, kecuali dinyatakan menggantikan PNS yang pension atau meninggal dengan menggunakan system terpusat (top-down). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas PNS ex tenaga honorer dan PNS dari pengadaan langsung.
Analisis Efektivitas SKPD PEMKAB Malang Berbasis Balanced Scorecard Rinawati, Herrukmi Septa
Cakrawala Vol. 7 No. 1: Desember 2012
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v7i1.176

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan koordinasi antar SKPD di Pemkab Malang. Dengan menggunakan alat analisis Balanced Scorcard hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pemkab Malang ditinjau dari perspektif keuangan sangat efektif. Ditinjau dari perspektif custumers memiliki criteria efektif, kecuali Balitbang memiliki criteria kurang efektif. Ditinjai dari perspektif proses internal memiliki criteria efektif. Ditinjau dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran,Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,Dinas Binamarga, dan Bappekap memiliki criteria efektif. Sedangkan Balitbang dan Dinas Pengairan memiliki criteria kurang efektif. Untuk meningkatkan efektivitas terhadap kinerjanya kepada Balitbang direkomendasikan antara lain agar membenahi dan memperbaiki mutu dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan.
EFISIENSI STRUKTUR ORGANISASI SETWAN, INSPEKTORAT,BAPPEDA, DAN BAPEMAS PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO Rinawati, Herrukmi Septa
Cakrawala Vol. 9 No. 1: Desember 2014
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v9i1.181

Abstract

Penelitian tentang efisiensi struktur organisasi Setwan, Inspektorat,Bappeda, dan Bapemas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dilakukan untuk menjadikannya sebagai dasar, barometer,sekaligus arahan dalam menyusun materiperaturan perundang-undangan, salah satunya adalah peraturan daerah. Adapun tujuannya adalah mengkaji ulang urusan,tugas pokok, serta fungsi SKPD, sehingga memudahkan membentuk struktur organisasi perangkat daerah yang sesuai untuk Kabupaten Probolinggo. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dibantu dengan data-data kuantitatif,hasil penelitian menunjukkan bahwa SekretariatDPRD, Inspektorat, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Probolinggo sudah efisien, sementara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah cukupefisien. Secara umum, ada kelemahan pada indicator nomenklatur,yaitu memiliki indikasi tumpang tindih atau duplikasi tugas dan fungsi antara unit satu dengan unit organisasi lain, serta jabatan-jabatan fungsional belum memenuhi kebutuhan dan penempatannya belum mendukung efisiensi dan efektivitas tugas operasional unit. Pengisian dan pembentukan pembidangan atau bagian dan sub bidang/bagian pada tiap-tiap struktur organisasi perlu dievaluasi dan direvisi untuk menampung aspek-aspek yang belum tertampung, misalnya aspek kelitbangan.