Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Inovasi Kawal Ketat Status Gizi Kelompok Rentan Sebagai Upaya Mengatasi Stunting di Puskesmas Kurai Taji Pariaman Selatan Herza Netti; Aldri Frinaldi; Sri Hidayati
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 2 (2023): Birokrasi dan Pemerintahan di Daerah 11
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i2.22431

Abstract

Stunting in Indonesia is a significant figure. Based on data from the 2019 Indonesian Youth Nutrition Survey (SSGBI), the prevalence of stunting in Indonesia is 27.7%, which is still relatively high compared to the WHO threshold of 20%. To overcome these problems, the government has developed a National Action Plan for Nutrition and Food Security through the National Anti-Obesity Movement and is currently taking various steps. However, this does not help reduce stunts in accordance with the goals given. So we need fresh ideas in the form of innovative sticky rice wire (Strict Control of the Nutritional Status of Vulnerable Groups). The purpose of this innovation was made as a step to accelerate the reduction of stunting rates in the city of Pariaman. The method used in this study uses descriptive methods using literature studies. According to Sugiyono descriptive research method is a method used to describe or analyze a research result but not used to make broad conclusions. From the policies that have been made, it can be concluded that the city of Pariaman has experienced a decline in the stunting rate from 11.2% to 9.1% in September 2022 and the hope of the Pariaman city government at the end of 2022 the stunting rate can be 5%.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pariaman Herza Netti; Aldri Frinaldi; Asnil; Adrianto
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i2.5368

Abstract

Biaya retribusi, terkadang disebut sebagai biaya layanan sampah/kebersihan, adalah pembayaran untuk layanan sampah masyarakat atau suatu layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menjaga kebersihan suatu tempat tertentu. Pengendalian dan pengumpulan sisa pembuangan dari sumber ke tempat pembuangan pertama, untuk membawa sampah dari sumber tempat pembuangan pertama ke lokasi tujuan pembuangan akhir. Merupakan pelayanan persampahan/kebersihan Pemerintah Kota Pariaman. Pendekatan penelitian ini memanfaatkan kajian literatur dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data penelitian. Peneliti mengumpulkan, memeriksa, dan menyusun sumber-sumber dari buku, makalah,dan penelitian sebelumnya sebelum sampai pada kesimpulan dan penyajian data.
Local government strategy in managing traditional markets in the city of Pariaman, Indonesia Herza Netti; Erianjoni Erianjoni
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2023): (August 2023)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v13i2.11757

Abstract

The rationale for conducting this research stems from the observation that the government's efforts in administering the Pariaman traditional market have not been fully optimised, leading to inefficient development strategies aimed at enhancing the regional revenue of Kota Pariaman. The objective of this study is to examine the local government's approach to administering traditional markets in Pariaman City, Indonesia. The present study employs qualitative research methodology, specifically utilising descriptive methodologies. The application of SWOT analysis was employed throughout the many stages of data processing, data analysis, data reduction, and drawing conclusions. The results of this study indicate that (1) infrastructure facilities such as playgrounds can be an attraction for, (2) good organizational governance, (3) Being able to create tourism-based innovations, (4) Providing freedom to rent shops for yellow card owners so that they get full benefits from the sales proceeds, (5) conduct socialization to all yellow card owners, (6) carry out repairs to leaky buildings, (7) conduct training to improve employee performance, (8) make regulations regarding shop rental fees, (9) improve supervision so that visitors are more comfortable, (10) Improve facilities and infrastructure in traditional markets in dealing with home industry (11) Involving security officers to carry out their functions in controlling morning market traders and street vendors around Pariaman tradisional market, (12) taking action against elements who set prices for renting kiosks outside the arena (13) increased supervision. it can be interpreted that the Pariaman government needs to take better steps and strategies.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 Tentang PBB Perdesaan Dan Perkotaan di Kelurahan Jawi-Jawi II Herza Netti; Syamsir Syamsir; Aldri Frinaldi; Vika Yyanka; Muhammad Hafiz
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 3 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 12
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i3.22789

Abstract

The transfer of power from the center to the regions is a challenge that must be overcome by cities/districts throughout Indonesia with the implementation of governance and development using the APBD. One way to increase the APBD is by collecting taxpayers. Perda Pariaman No 6,2013, Pariaman implements the Collection of Rural and Urban Land and Building Taxes.On Indonesia's 76th Independence Day, 21 Villages/Kelurahan in Kota Pariaman received awards for paying PBB-P2. The PBB-P2 collection in the Jawi-Jawi II Village, Pariaman City, has a low level of achievement of the PBB-P2 target. Qualitative research methods by collecting data through interviews and field observations are expected to explain the implementation of Perda Pariaman No 6, 2013 in the Jawi-Jawi II sub-district and to identify obstacles to implementing this policy. The application of the policies studied based on Edward III's theory, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure, has not achieved the expected results. This is due to a shortage of tax collection officers as wellthe lack of awareness of the people of the Jawi-Jawi II kelurahan about the importance of paying land and building taxes. Taxpayers do not fully fulfill their obligations as taxpayers and not all taxpayers know the procedures and rules that apply to the issuance of SPPT, so that the administrative process does not run as expected, because there are still external restrictions that lead to the loss of potential PBB taxes.
Pelayanan Aparatur Desa di Kantor Desa Sungai Rambai Kecamatan Pariaman Utara Sri Hidayati; Herza Netti; Adrianto Adrianto
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 5, No 2 (2024): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v5i2.19215

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai yang kurang tanggap membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, kurangnya kemampuan karyawan yang andal dan bertanggung jawab serta kemampuan membentuk penampilan, perlengkapan pribadi, komunikasi dan benda lain. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dimensi berwujud (tangible): untuk ruang kantor belum terlalu nyaman, seperti di tidak ada AC di ruang tunggu, jadi panas di siang hari, 2) Pengukuran reliabilitas: sejauh mana desa Sungai Rambai dalam melakukan reliabilitas dan tetap konsisten terhadap subjek dan kondisi yang sama 3) Pengukuran daya tanggap: bahwa yang diukur berdasarkan indikator: pelayanan yang cepat, penyampaian informasi yang jelas dan bersedia membantu masyarakat, pelayanan tepat waktu 4) Parameter keyakinan (jaminan): dalam kaitannya dengan pelayanan tepat waktu, peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa pengguna jasa yang Puas dengan kerja dan ketepatan waktu perangkat desa, kembali ke berkas yang diurus masyarakat, dan 5) Dimensi Empati (empati): perangkat desa dinas mengutamakan kebutuhan masyarakat karena pengguna jasa prioritas pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa Sungai Rambai sudah cukup, namun perlu adanya dukungan sarana dan prasarana peningkatan kualitas pelayanan.
Analisis Kebijakan Pendidikan Full Day Schools Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Di Kota Pariaman (Studi kasus: SMAN 4 Pariaman) Netti, Herza; Hidayati, Sri
Jurnal Publik Vol. 17 No. 02 (2023): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v17i02.211

Abstract

Kebijakan baru yang melakukan sekolah sehari penuh adalah kebijakan pendidikan tentang pembelajaran full day school. Untuk mengimbangi kemajuan pendidikan di negara-negara industri, pendidikan yang dinamis senantiasa melakukan modifikasi. Namun, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik, hal ini tentunya membutuhkan perencanaan yang matang. Keberadaan full day school menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena dianggap akan melemahkan tatanan kebijakan yang sudah dijalankan. Tentunya persoalan ini akan berdampak pada bagaimana anak dan masyarakat diberdayakan. Dalam penerapan sistem full day school dan perumusan kebijakan pendidikan banyak menemukan masalah yang harus di evaluasi sehingga penerapan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kebijakan full day school. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (kepustakaan), dimana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan hasil dari penelitian ini adalah kebijakan dan implementasi pendidikan yang berjalan seiringan, maka keduanya tidak dapat dipisahkan sehingga dapat memunculkan dampak terhadap anak dan warga sekolah.