Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law
Siti Zubaedah
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SINGKRONISASI SISTEM PEMBERITAAN PERS DALAM MENERAPKAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW Mustawa Nur; Siti Zubaedah; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2203

Abstract

Singkronisasi sistem pemberitaan pers dalam menerapkan prinsip Due Process of Law dalam Undang-Undang Pers mempunyai fungsi yang sangat penting, antara pengaturan materi yang satu dengan materi lain agar bisa saling melengkapi guna mengungkap kebenaran dan demi tegaknya prinsip hukum yang wajar (Due Process of Law). Tujuannya agar tidak terjadi kekosongan hukum, karena hal-hal atau keadaan yang belum diatur dalam Undang-Undang Pers, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Kekosongan hukum akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid), yang lebih jauh lagi akan menimbulkan kekacauan hukum (rechtsverwarring). Selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan sehingga menjadi tidak adanya kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi. The synchronization of the press coverage system in applying the principle of Due Process of Law in the Press Law has a very important function, between the arrangement of one material and another so that they can complement each other in order to reveal the truth and for the sake of upholding the principle of Due Process of Law. . The aim is to prevent a legal vacuum from occurring, because matters or circumstances have not been regulated in the Press Law, or even though they have been regulated in a statutory regulation but are unclear or even incomplete. Legal vacuum eventually creates legal uncertainty (rechtsonzekerheid), which will furthermore lead to legal chaos (rechtsverwarring). As long as it is not regulated, it means that it is permissible, as long as there are no clear and regulated procedures, it means that it is not allowed. This is what causes confusion (chaos) in society regarding what rules must be used or applied so that there is no certainty of the rules that are applied to regulate things or circumstances that occur.
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: Studi Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Mks Stephen Dharma Putra; Ruslan Renggong; Siti Zubaedah
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8833

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual fisik dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Mks.  Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Mks telah mempertimbangkan secara yuridis terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sesuai undang-undang serta keyakinan hakim. Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya memperhatikan aspek yuridis berupa terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. This research aims to analyze the elements of criminal acts of physical sexual violence and the basis for the judge's considerations in imposing sanctions in Decision Number 683/Pid.Sus/2024/PN Mks.  The research form used in this research is empirical normative legal research. Data analysis was carried out using qualitative methods by analyzing statutory regulations and court decisions. The results of the research show that the panel of judges in Decision Number 683/Pid.Sus/2024/PN Mks has judicially considered the fulfillment of the elements of a criminal act based on a minimum of two valid pieces of evidence in accordance with the law and the judge's beliefs. In his considerations, the judge not only pays attention to the juridical aspects in the form of fulfilling the elements of a criminal act, but also considers the aggravating and mitigating circumstances of the defendant.
Co-Authors Hamid, Abd. Haris Mustawa, Mustawa Ruslan Renggong Stephen Dharma Putra