Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.984
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Innovative and Creativity Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Abdimas Law Research Review Quarterly
Rini Fidiyani
Universitas Negeri Semarang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Upaya Peningkatan Pengetahuan Investasi Pada Platform Media Investasi Digital Bagi Santri Pondok Pesantren Asshodiqiyah Kota Semarang Ayup Suran Ningsih; Muchammad Shidqon Prabowo; Irawaty Irawaty; Rini Fidiyani; Ubaidillah Kamal
Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2023): Abdi Wiralodra
Publisher : universitas wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/abdi.v5i2.107

Abstract

Kehadiran teknologi kini merambah segala bidang kehidupan, termasuk dunia investasi di Indonesia. Perkembangan Platform Investasi Digital di masyarakat saat ini menjadi perhatian banyak pihak. POJK No. 13/POJK.02/2018 sebagai Landasan hukum platform investasi digital ini mengatur tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Pertumbuhan transaksi uang melalui Internet telah membawa serta perkembangan di bidang pembayaran digital. Berdasarkan POJK tersebut Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Inovasi Keuangan Digital (IKD) merupakan kegiatan pengembangan proses bisnis, model bisnis, dan perangkat keuangan yang membawa nilai baru bagi sektor jasa keuangan ke dalam ekosistem digital. Layanan keuangan digital merupakan aktivitas pembayaran yang tidak hanya tervatas pada keberadaan kantor fisik saja, tetapi juga layanan sistem keuangan yang dilakukan melalui penggunaan sarana teknis, termasuk layanan (agen) seluler atau berbasis web pihak ketiga, dan ditujukan kepada publik dengan sedikit atau tanpa mengakses layanan pengaturan rekening Bank. Perkembangan Teknologi berperan penting dalam mendukung layanan keuangan yang lebih cepat, murah, sederhana dan komprehensif untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi yang lebar antar daerah. Adanya teknologi lain juga mendukung terciptanya layanan keuangan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran jasa keuangan dengan biaya operasional rendah dan skala kecil sangat cocok untuk melayani segmen mikro, UKM, dan menengah. Fenomena tersebut mendorong Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mediasi digital santri di Pondok Pesantren Asshodiqiyah Kota Semarang. Santri sangat tertarik untuk menimba ilmu di bidang investasi digital karena ilmu ini sangat penting dan berguna bagi mereka di era digital sekarang ini.
Desa Bersih Yang Berkelanjutan Melalui Giat Ke- 13 Universitas Negeri Semarang : Pembuatan Bak Sampah Desa Kebumen Esther Phoebe Karina; Dinda Ayu Pratiwi; Fitri Ardiani Saputri; Renatha Maylinda Tampubolon; Tri Puji Lestari; Suci Nur Kholifah; Dwi Fitria Wulan Utami; Dedy Surya Darma; Muhammad Ma'mun Efendi; Yessi Ainurohwati; Yosua Azriel; Rini Fidiyani
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5421

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah di Dusun Karang Sawung masih terjadi akibat keterbatasan sarana pembuangan. Kondisi tersebut berdampak pada menumpuknya sampah di area terbuka serta menurunnya kualitas kesehatan dan kenyamanan pemukiman. Kegiatan bertujuan untuk menyediakan fasilitas bak sampah yang lebih layak guna mendukung kebersihan lingkungan desa. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Metode yang digunakan meliputi pendekatan partisipatif melalui observasi lapangan, diskusi bersama perangkat desa, serta perencanaan pembuatan bak sampah sesuai kebutuhan masyarakat. Pembangunan bak sampah dilakukan secara gotong royong menggunakan material yang lebih kuat dan tahan lama. Kegiatan juga disertai edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan perilaku hidup bersih. Hasil kegiatan menunjukkan terbentuknya bak sampah permanen yang lebih memadai dan ditempatkan di lokasi strategis. Masyarakat mulai membiasakan diri membuang sampah pada tempat yang disediakan sehingga lingkungan tampak lebih bersih dan rapi. Selain itu, partisipasi aktif warga meningkatkan rasa memiliki serta kepedulian terhadap fasilitas yang telah dibangun. Dampak dari kegiatan ini mencakup peningkatan kualitas kebersihan lingkungan serta berkurangnya risiko penyakit. Program ini juga mendukung pencapaian SDGs 3, 11, dan 12 melalui pengelolaan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan kebersihan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara berkelanjutan yang baik.
Pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan pemahaman inovasi teknologi sektor keuangan bagi guru di Kabupaten Sragen Asmarani Ramli; Ayup Suran Ningsih; Rini Fidiyani; Yogi Swaraswati; Made Virma Permana; Sherley Ika Christanti; Harumsari Puspa Wardhani; Lubna Firdausa Hasna; Radha Evi Nur Rizki; Ferra Tiara Maharani
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 10, No 2 (2026): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v%vi%i.38637

Abstract

AbstrakPengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan pemahaman inovasi teknologi sektor keuangan bagi guru di Kabupaten Sragen dilaksanakan sebagai upaya memperkuat literasi digital dan keuangan di kalangan pendidik. Guru memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang berperan tidak hanya dalam pembelajaran di kelas, tetapi juga dalam memberikan edukasi kepada siswa dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan agar guru mampu memahami, memanfaatkan, dan mengedukasi tentang inovasi teknologi keuangan seperti dompet digital, QRIS, aplikasi investasi, serta layanan keuangan digital lainnya. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif melalui ceramah, seminar interaktif, diskusi kelompok, dan praktik langsung penggunaan teknologi keuangan. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan inovasi keuangan digital, manfaat penggunaannya, serta risiko yang perlu diantisipasi, termasuk keamanan data dan perlindungan konsumen. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman guru, dengan peningkatan pemahaman risiko digital sebesar lebih dari 55% dan pemahaman manfaat teknologi keuangan hingga 65%, baik untuk kepentingan pribadi maupun sebagai bekal mentransfer literasi keuangan kepada siswa. Program ini selaras dengan regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, serta POJK No. 12/POJK.07/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital, sehingga mendukung penguatan literasi keuangan dan digital di era transformasi teknologi. Kata kunci: hukum; invovasi; keuangan; pengabdian; ITSK. AbstractThe service to the community, aimed at improving teachers' understanding of financial sector technology innovation in Sragen Regency, was carried out as an effort to strengthen digital and financial literacy among educators. Teachers hold a strategic position as agents of change, playing a role not only in classroom learning but also in providing education to students and the broader community. This activity aims to enable teachers to understand, utilize, and educate others about financial technology innovations, including digital wallets, QRIS, investment applications, and other digital financial services. The implementation of activities employs a participatory-educational approach, incorporating lectures, interactive seminars, group discussions, and hands-on practice with financial technology. The material presented includes the introduction to digital financial innovation, its benefits, and the risks that need to be anticipated, including data security and consumer protection. The results of the activity indicate an increase in teachers' knowledge and awareness of the importance of mastering financial technology, both for personal gain and as a means to transfer financial literacy to students. This program is in line with national regulations, including Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UUP2SK), Presidential Regulation Number 114 of 2022 on the National Strategy of Inclusive Finance, and POJK No. 12/POJK.07/2018 on Digital Finance Innovation, thus supporting strengthening financial and digital literacy in the era of technological transformation. Keywords: law; innovation; finance; devotion; ITSK.
Pemenuhan Jaminan Hukum Kesehatan Atas Sanitasi Lingkungan Air Bersih Bagi Warga Masyarakat Jakarta Utara Sabila Rizki Mahadewi Putri; Rini Fidiyani
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3147

Abstract

Sanitasi lingkungan dan akses air bersih merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Masyarakat di wilayah padat seperti Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara belum sepenuhnya menikmati hak tersebut secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi jaminan hukum atas sanitasi dan air bersih serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan studi hukum dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas sanitasi bersifat formalistik. Akses terhadap air bersih masih terbatas, kondisi lingkungan tidak sehat, dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan masih rendah. Perubahan regulasi yang berlangsung cepat menyebabkan kesulitan dalam proses sosialisasi serta menghambat pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Program lingkungan seperti TPS 3R dan bank sampah dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menunjukkan adanya inisiatif pemerintah untuk membangun kesadaran kolektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran pemerintah daerah, stabilisasi kebijakan, serta perluasan pendekatan sanitasi berbasis komunitas secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Perolehan Keadilan Hukum Tanah Adat Baduy Atas Dominasi Dari Sentralisme Hukum Negara Zahra Rani Salsabila; Rini Fidiyani
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3239

Abstract

Masyarakat Adat Baduy masih menerapkan norma adat dalam kehidupan sehari-hari. Meski terbagi menjadi wilayah Baduy Luar dan Baduy Dalam dengan nilai adat yang berbeda, masyarakat adat Baduy tetap terikat oleh sentralisasi hukum negara, terlebih setelah hak ulayat Masyarakat Adat Baduy sah dan dilindungi secara hukum negara melalui Perda Nomor 32 tahun 2001 tentang perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perolehan keadilan hukum tanah adat oleh masyarakat Baduy dan dampak dari dominasi hukum negara terhadap hak-hak tanah adat masyarakat Baduy. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Baduy memperoleh keadilan atas tanah adatnya melalui nilai-nilai adat dan norma adat yang tidak diabaikan, serta mendapatkan perlindungan hukum atas tanah adat Baduy melalui peraturan daerah tentang hak ulayat, meskipun masyarakat adat Baduy tidak mengakui kepemilikan tanah adatnya, melainkan diwariskan secara turun-temurun.
Responsiveness Action in Handling Adult Male Rape Cases in the Struggle of Toxic Masculinity Culture Almira Qurrotul Aini; Rini Fidiyani
Law Research Review Quarterly Vol. 12 No. 1 (2026): Articles in press
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v12i2.41970

Abstract

The culture of toxic masculinity is still a significant obstacle in handling rape cases against adult men. The view that men should always be strong and unlikely to be victims leads to low reporting and weak institutional attention. This study aims to analyze the factors of rape of adult men in the struggle of toxic masculinity culture and examine the responsiveness of law in its handling using Nonet and Selznick's responsive legal theory as an analytical framework. This research uses a qualitative approach with a socio-legal research type, which combines observation, interviews, questionnaires and literature studies. The results of the study show that toxic masculinity functions as a structural barrier that suppresses the victim's courage to report, triggers the bias of law enforcement officials, and increases the risk of secondary victimization. Although Indonesia's positive law has moved towards more inclusive victim recognition through the Indonesia Criminal Code Number 1 of 2023, legal implementation still faces challenges in terms of institutional sensitivity and substantive protection of victims. This study emphasizes the importance of strengthening gender-justice-oriented responsive laws in ensuring protection and recovery for adult male rape victims.
Accelerating Waqf Land Certification in the Digital Era to Achieve Legal Certainty Farida Hesti Pratiwi; Rini Fidiyani
Law Research Review Quarterly Vol. 12 No. 2 (2026): Articles in press
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lrrq.v12i2.42325

Abstract

Waqf land is a religious asset that has a key role function in supporting worship activities and social welfare. However, in practice, there is still a lot waqf land with no official land certificate. In this case, the government issued a policy to accelerate waqf land certification to ensure legal certainty. The government encourages the acceleration of waqf land certification through digital transformation in public services. This article aims to analyze determinants of cause the acceleration of waqf land certification in the digital era and its implementation in achieving legal certainty. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach, through the collection of primary data obtained from interviews and secondary data sourced from laws and regulations and literature studies. The results of the study indicate that in Kebumen Regency, there is still a lot of uncertified waqf land and its implementation is said to be still suboptimal. The factors causing the acceleration of waqf land certification are influenced by several factors, including government regulations and policies, synergy of cooperation between institutions, the active role of officials and assistance to nadzir, increased public legal awareness, and the digitalization of land services. While its implementation demonstrates that actions to accelerate waqf land certification are progressing, strengthening is still need to optimally achieve the set targets. Furthermore, the acceleration of waqf land certification is supported by inter-agency synergy and the use of digital-based information systems.
THE PHENOMENON OF CONSUMER FLEXING OF BRANDED PRODUCTS FOR MEMBERS OF  LEGISLATIVE ON SOCIAL MEDIA sabet al banani; Rini Fidiyani
Law Research Review Quarterly Vol. 12 No. 2 (2026): Articles in press
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lrrq.v12i2.43537

Abstract

The practice of flaunting a luxurious lifestyle among public officials through social media has drawn widespread attention, indicating a shift in political communication and self-representation patterns that have the potential to influence public trust and shape a consumerist culture in society. This phenomenon is problematic because it not only touches on social and ethical dimensions but can also lead to legal consequences related to the principles of propriety, integrity, and responsibility through the position obtained. This research has an urgency to legal studies that have not been optimally comprehensive and requires a special study regarding the relationship between officials' flexing with legal principles, government ethics, and social norms in the digital era. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach and is supported by non-doctrinal studies through social concept analysis, with data collection techniques in the form of library studies of laws and regulations, legal doctrine, and relevant literature. The results of the study indicate that the flexing phenomenon is influenced by the theory of symbolic consumption and social dramaturgy in the form of the use of modern lifestyles as a means of image formation and status legitimacy. The originality of this research lies in the link between consumer flexing behavior and the legal ethics of public officials in the digital age. This study concludes that there is a need to strengthen ethical regulations and social media oversight mechanisms for legislators.
Urgency of Femicide Watch in Implementing SDG 5: Gender Equality to Prevent Femicide in Indonesia Grace Shella Michelle Ermina Ndun; Rini Fidiyani
Law Research Review Quarterly Vol. 12 No. 3 (2026): Articles in Press
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lrrq.v12i3.44231

Abstract

The persistence of gender-based killings in Indonesia reflects structural challenges in legal recognition, data integration, and institutional coordination in addressing violence against women. Although various laws on the protection of women have been enacted, Indonesian positive law does not explicitly recognise femicide as a gender-based category of homicide, and national data systems do not consistently provide gender-disaggregated monitoring of such cases. This study aims to analyse the urgency of establishing a Femicide Watch mechanism in Indonesia as a strategic instrument to prevent femicide and to examine its relevance within the framework of Sustainable Development Goal (SDG) 5. This research employs a qualitative empirical approach using a socio-legal perspective. Data were collected through in-depth interviews with a legal practitioner and psychologist, as well as officials from a regional women and child protection unit, complemented by secondary data from legislation, judicial developments, institutional reports, and provincial statistics on violence against women. Comparative analysis of international practices was also conducted. The facts show that although a rapid response mechanism for protection services has been established at the national level, the judicial system remains reactive and lacks a comprehensive governance framework to address gender issues. The state's refusal to recognize femicide means that data is not classified, making it difficult to accurately monitor progress. The establishment of mechanisms to systematically monitor killings of women will strengthen legal protections and increase accountability, reaffirming Indonesia's commitment to gender equality and violence reduction in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).
Comparison of Abandoned Land Utilization to Empower Vulnerable Communities in Obtaining Legal Justice Permata Intan Maharani; Rini Fidiyani
Law Research Review Quarterly Vol. 12 No. 3 (2026): Articles in Press
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lrrq.v12i3.45798

Abstract

Land plays an important role in supporting social welfare and economic development of the community. In Indonesian agrarian law, land must fulfill its social function so that it can benefit the wider community. However, in practice, there is still land that is not being used for its intended purpose and can be categorized as abandoned land, while on the other hand, vulnerable communities still experience limited access to land resources. This study aims to analyze the government's responsibility in guaranteeing access to land use for vulnerable communities as an effort to realize legal justice, as well as to compare the implementation of abandoned land use in the Administrative City of South Jakarta and the City of Semarang. This study uses a qualitative approach with a sociological juridical method that examines legal provisions and their implementation in society. Data was obtained through interviews with informants and literature studies related to land policy. The results of the study show that the state has a constitutional responsibility to guarantee community access to agrarian resources. However, the utilization of abandoned land as a means of empowering vulnerable communities in urban areas faces limitations due to limited land availability, high population density, and high economic value of land. Therefore, community empowerment is mostly carried out through other land policies such as land certification programs, asset legalization, and community economic empowerment programs. These findings indicate that land policies need to be adjusted to regional characteristics so that the goals of social justice and improved community welfare can still be achieved.
Co-Authors Almira Qurrotul Aini Asmarani Ramli Dedy Surya Darma Dinda Ayu Pratiwi Dwi Fitria Wulan Utami Edward Michael Simangunsong Eko Mukminto Esther Phoebe Karina Farida Hesti Pratiwi Ferra Tiara Maharani Fitri Ardiani Saputri Grace Shella Michelle Ermina Ndun Hafidz Daffa Harumsari Puspa Wardhani Iqlina Ula Irawaty Irawaty Lubna Firdausa Hasna Made Virma Permana Muchammad Shidqon Prabowo Muhammad Ma'mun Efendi Ningsih, Ayup Suran Permata Intan Maharani Radha Evi Nur Rizki Rahayu Fery Anitasari Renatha Maylinda Tampubolon sabet al banani Sabila Rizki Mahadewi Putri Samuel Adi Nugroho Sherley Ika Christanti Suci Nur Kholifah Tri Puji Lestari Ubaidillah Kamal W, Widhiyanto Yessi Ainurohwati Yogi Swaraswati Yosua Azriel Zahra Rani Salsabila