Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Jurnal Panjar : Pengabdian Bidang Pembelajaran
Irawaty Irawaty
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Upaya Peningkatan Pengetahuan Investasi Pada Platform Media Investasi Digital Bagi Santri Pondok Pesantren Asshodiqiyah Kota Semarang Ayup Suran Ningsih; Muchammad Shidqon Prabowo; Irawaty Irawaty; Rini Fidiyani; Ubaidillah Kamal
Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2023): Abdi Wiralodra
Publisher : universitas wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/abdi.v5i2.107

Abstract

Kehadiran teknologi kini merambah segala bidang kehidupan, termasuk dunia investasi di Indonesia. Perkembangan Platform Investasi Digital di masyarakat saat ini menjadi perhatian banyak pihak. POJK No. 13/POJK.02/2018 sebagai Landasan hukum platform investasi digital ini mengatur tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Pertumbuhan transaksi uang melalui Internet telah membawa serta perkembangan di bidang pembayaran digital. Berdasarkan POJK tersebut Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Inovasi Keuangan Digital (IKD) merupakan kegiatan pengembangan proses bisnis, model bisnis, dan perangkat keuangan yang membawa nilai baru bagi sektor jasa keuangan ke dalam ekosistem digital. Layanan keuangan digital merupakan aktivitas pembayaran yang tidak hanya tervatas pada keberadaan kantor fisik saja, tetapi juga layanan sistem keuangan yang dilakukan melalui penggunaan sarana teknis, termasuk layanan (agen) seluler atau berbasis web pihak ketiga, dan ditujukan kepada publik dengan sedikit atau tanpa mengakses layanan pengaturan rekening Bank. Perkembangan Teknologi berperan penting dalam mendukung layanan keuangan yang lebih cepat, murah, sederhana dan komprehensif untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi yang lebar antar daerah. Adanya teknologi lain juga mendukung terciptanya layanan keuangan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran jasa keuangan dengan biaya operasional rendah dan skala kecil sangat cocok untuk melayani segmen mikro, UKM, dan menengah. Fenomena tersebut mendorong Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mediasi digital santri di Pondok Pesantren Asshodiqiyah Kota Semarang. Santri sangat tertarik untuk menimba ilmu di bidang investasi digital karena ilmu ini sangat penting dan berguna bagi mereka di era digital sekarang ini.
Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Irawaty Irawaty; Rahayu Fery Anitasari; Andry Setiawan
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 5 No 1 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v5i1.53495

Abstract

Pemerintah Indonesia berusaha mempermudah sekaligus mendata para pelaku usaha di Indonesia melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diajukan melalui Online Single Submission (OSS). Para pelaku usaha diberikan kemudahan dalam berusaha (ease of doing business), salah satunya melalui pemberian legalitas usaha melalui sistem OSS tersebut. Pada awal tahun 2021, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Di dalam peraturan tersebut kembali dinyatakan secara eksplisit mengenai urgensi pelaku usaha untuk memiliki NIB. Dinamika kebijakan pemerintah tersebut masih relatif sangat baru, maka sangat dimungkinkan para pelaku usaha belum memahami dan mengetahui mengenai urgensi dan bagaimana cara untuk mendapatkan NIB. Maka dari itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berusaha untuk dapat memberikan wawasan mengenai urgensi dan tata cara mendapatkan NIB melalui OSS. Kegiatan dilaksanakan pada Bulan September secara daring dengan peserta sebanyak 30 orang. Para peserta adalah anak-anak muda yang sudah mempunyai usaha dan yang tertarik untuk memiliki usaha. Acara dilaksanakan dengan mengimplementasikan metode reflektif, ceramah, dan tanya jawab/diskusi. Berdasarkan umpan balik yang diberikan melalui kuesioner, 29 peserta menyatakan mendapatkan pemahaman mengenai tata cara mendapatkan NIB melalui OSS. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kegiatan diseminasi berjalan cukup efektif. Kata Kunci: Nomor Induk Berusaha (NIB), UMK, Online Single Submission (OSS)
Advocating for Excellence: Legal Strategies in Shaping Higher Education as a World-Class Research and Education Hub (Case of Indonesia, Oman, and United Arab Emirates) Riyanto, R Benny; Fibrianti, Nurul; Irawaty, Irawaty; Ezzerouali, Souad Ahmed; Sarhan, Adnan Ibrahim
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 7 No. 2 (2025): Contemporary Issues on Advocacy and Legal Services
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v7i2.35080

Abstract

This paper explores the role of legal strategies and advocacy in shaping higher education institutions into world-class research and education hubs, with a comparative focus on Universitas Negeri Semarang (UNNES) in Indonesia, Dhofar University in Oman, and the University of Sharjah in the United Arab Emirates. Central to this analysis is the development of Centers of Excellence (CoEs) as catalysts for academic innovation, international collaboration, and institutional prestige. The study investigates how legal frameworks—ranging from national laws to internal university policies—facilitate or hinder the strategic growth of CoEs in each context. It highlights how legal advocacy can drive policy reform, secure essential resources, safeguard intellectual property, and promote academic freedom and international accreditation. By examining case studies from the three institutions, the paper underscores the importance of legal professionals not only as compliance officers but as key actors in institutional transformation. Ultimately, the research demonstrates that a robust, forward-thinking legal strategy is essential to advancing the global aspirations of universities in emerging knowledge economies.
Cybercrime Prevention for Students in TPQ Darul Muayyad Gunungpati Dani Muhtada; Irawaty Irawaty; Dina Silvia Puteri
Jurnal Panjar: Pengabdian Bidang Pembelajaran Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/panjar.v5i2.33509

Abstract

The rapid advancement of digital technology and the increasing access to the internet among children and adolescents have raised concerns about their vulnerability to cybercrime. In Islamic educational settings, particularly among santri (Quranic students), exposure to digital platforms without adequate digital literacy or protection mechanisms can lead to significant risks. This research explores the extent of cybercrime awareness among santri and evaluates the preventive efforts taken by Islamic education institutions to safeguard their students. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and documentation from selected Islamic schools. The study found that while many santri regularly access online content through mobile devices, their understanding of cyber threats such as online fraud, cyberbullying, and exposure to inappropriate content remains low. Most institutions lack structured programs for digital literacy or cyber safety education, and there is limited parental or institutional supervision of online activity. However, there is strong potential for integrating digital safety awareness into religious teachings, reinforcing values such as honesty, modesty, and responsibility in digital behavior. The study concludes that effective protection against cybercrime requires collaborative efforts involving educators, parents, and policymakers. Recommendations include the development of culturally relevant digital literacy modules, training for teachers, and community-based campaigns to raise awareness about cyber safety in religious contexts. This research highlights the urgent need to bridge the digital safety gap for Quranic students, ensuring their well-being in an increasingly connected world. 
Improving Understanding of Intellectual Property Commercialization to High School and Vocational School Teachers and Students Irawaty Irawaty; Wara Dyah Pita Rengga; Dani Muhtada; Duhita Driyah Suprapti; Yoris Adi Maretta
Jurnal Panjar: Pengabdian Bidang Pembelajaran Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/panjar.v5i2.34800

Abstract

Understanding how to leverage intellectual property for economic gain has become increasingly urgent, as the 21st century, a digital technology era, has made creativity and innovation a highly potential source of capital. Based on the issues outlined above, it is crucial to implement activities to enhance understanding of intellectual property and its use to generate income for the community. This community service activity will target high school and vocational school students and teachers in Semarang City. The current curriculum accommodates and is relevant to intellectual property. Furthermore, various scientific competitions have been held, resulting in diverse creative and innovative outcomes. These activities, designed to enhance teachers' and students' understanding of intellectual property and its commercialization, are delivered through presentations by the team and resource persons. To find out the results and potential impact of the activity, after the presentation of the material, a questions and answers session was held with questions regarding the material that had been given. The planned activity was attended by participants consisting of high school/vocational high school teachers and high school/vocational high school students in Semarang City/Regency totalling 100 people. The activity was held on 18 July 2024, on the 3rd Floor of the UNNES LPPM Building. The activity began after being opened by the Secretary of UNNES LPPM. As speakers at the activity were the Head of the Central Java Provincial Education and Culture Office, the Head of the Human Resources Division of the Central Java Provincial Education and Culture Office, the Head of the Vocational High School Section of the Central Java Region I Education Office Branch, and the Chairperson of the Center for Innovation, IP, and Commercialization. The four speakers delivered material guided by a moderator from the community service team. 
Improving Understanding of Intellectual Property Legal Protection Irawaty Irawaty; Sunyoto Sunyoto; Wara Dyah Pita Rengga; Aldias Bahatmaka; Godham Eko Saputro
Jurnal Panjar: Pengabdian Bidang Pembelajaran Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/panjar.v5i2.35692

Abstract

After Indonesia became a signatory to the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) in 1994, Indonesia already had regulations that became the legal basis for the protection of patents, copyrights, trademarks, trade secrets, integrated circuit layout designs, industrial designs, plant variety protection, and geographical indications. In Indonesia, of all the types of IP that have been written, only a few types of IP are quite popular, namely patents, copyrights, and trademarks. Based on the theory of legal awareness stated by Soerjono Soekamto, if someone knows a regulation then it is included in the category of having knowledge only. In fact, for each regulation, the community does not only stop at the level of knowledge but also the level of understanding, attitudes, and behavior to be able to know their legal awareness. In relation to IP regulations, the community (in relation to this community service activity, those who have the potential to own IP, namely Teachers and Students) is expected not only to stop at the level of knowledge but also at the level of behavior (in this case the expected behavior is, at least to record and/or register the IP they own). With the three pillars of IP stipulated, namely registration/recording, commercialization, and protection. IP regulations in Indonesia stipulate that IP that can be protected is IP that has been registered with the DJKI. In connection with the relative lack of understanding of high school/vocational school teachers and students in Semarang City related to the focus and three pillars of IP, it is urgent for the UNNES academic community to contribute significantly as a facilitator to improve the understanding of IP protection with a focus on Copyright for high school and vocational school teachers in Semarang City by conducting workshops and facilitating IP recording/registration. 
Co-Authors Aldias Bahatmaka Andry Setiawan Dani Muhtada Dina Silvia Puteri Duhita Driyah Suprapti Ezzerouali, Souad Ahmed Godham Eko Saputro Muchammad Shidqon Prabowo Ningsih, Ayup Suran Nurul Fibrianti Rahayu Fery Anitasari Rini Fidiyani Riyanto, R Benny Sarhan, Adnan Ibrahim Sunyoto Sunyoto Ubaidillah Kamal Wara Dyah Pita Rengga Yoris Adi Maretta