Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Efektivitas Program Sukra Mesari dalam Pelayanan Sertifikasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Ni Made Isabel Victoria Syalom B; I Putu Dharmanu Yudharta; Kadek Wiwin Dwi Wismayanti
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.139

Abstract

Tanah merupakan sumber daya alam yang memegang peran sentral dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan masyarakat, tanah digunakan sebagai tempat tinggal, tempat beraktivitas maupun sebagai sumber kehidupan. Hal ini menunjukan bahwa tanah merupakan salah satu unsur yang penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Kehidupan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan infrastruktur sangat tergantung pada tanah. Manusia memiliki hak untuk memiliki tanah, dan hak-hak tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 16 ayat (1) dari undang-undang tersebut dengan jelas menyebutkan berbagai hak atas tanah yang dapat dimiliki, antara lain hak milik atas tanah sebagai hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Untuk memperoleh hak atas tanah, setiap individu memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan dan mendaftarkan tanah yang mereka ingin miliki di Badan Pertanahan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Undang - Undang. Dengan demikian, Undang-Undang Agraria menjadi dasar hukum yang kuat bagi warga negara untuk memiliki atau mengatur kepemilikan hak atas tanah mereka sesuai dengan hak-hak yang diatur dalam undang-undang tersebut.
Analisis Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali Pasca Kebijakan Pengalihan Jabatan Struktural Menjadi Jabatan Fungsional Ni Putu Shita Listya Dewi; Kadek Wiwin Dwi Wismayanti; Ni Wayan Supriliyani
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.145

Abstract

This study analyzes the performance of the Work Team in the Bureau of Government and People's Welfare of the Bali Provincial Secretariat after the implementation of the policy of transferring structural positions to functional positions. An evaluative approach is used to evaluate the efficiency, effectiveness, fairness, and responsiveness of the Work Team in providing public services. The results showed that in some aspects, such as team formation, task coordination, and responsiveness to service users, the performance of the Work Team still needed improvement. Nonetheless, some supporting factors such as clear regulations on the duties and functions of the Work Team have helped in improving performance. Constraining factors include employees' unpreparedness to take competency tests or training and the lack of changes in the work system post-bureaucratic simplification. Recommendations include accelerating the employee competency test process and optimizing the functions of the Working Team to improve the quality of public services. Abstrak: Studi ini menganalisis kinerja Tim Kerja di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali setelah implementasi kebijakan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Pendekatan evaluatif digunakan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap Tim Kerja dalam memberikan layanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa aspek, seperti pembentukan tim, koordinasi tugas, dan responsif terhadap pengguna layanan, kinerja Tim Kerja masih membutuhkan penyempurnaan. Meskipun demikian, beberapa faktor pendukung seperti peraturan yang jelas tentang tugas dan fungsi Tim Kerja telah membantu dalam meningkatkan kinerja. Faktor penghambat termasuk ketidaksiapan pegawai dalam mengikuti uji kompetensi atau diklat dan kurangnya perubahan dalam sistem kerja pasca-penyederhanaan birokrasi. Rekomendasi termasuk mempercepat proses uji kompetensi pegawai dan optimalisasi fungsi Tim Kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kata Kunci: Tim Kerja, kinerja, penyederhanaan birokrasi, layanan publik, efisiensi, efektivitas, keadilan, daya tanggap.
Responsivitas Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Bali Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dari Sudut Pandang Ketepatan Waktu dan Kecermatan Pelayanan Renata Christian Adiguna; Komang Adi Sastra Wijaya; Kadek Wiwin Dwi Wismayanti
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.150

Abstract

Responsiveness is the ability of public service administration to understand and meet the needs of the community as recipients of public services. In order to improve the quality of public services to meet the expectations in fulfilling the needs of service recipients. In 2022, the Ombudsman received numerous reports of maladministration in the field of education, indicating that there are still many issues. This research examines the extent to which the Ombudsman of the Republic of Indonesia, the Representative of Bali Province, responds to service recipients as a public service supervision institution. The research method used is qualitative, generating and processing descriptive data. Data collection techniques include in-depth interviews, observations, and documentation. The results of this research show that the Ombudsman of the RI Representative Office in Bali Province is very good in responding to customers, service accuracy, service precision, service speed, timeliness of service, and responding to complaints. However, there are two indicators that need improvement, namely quick and precise service. The inhibiting factor for the Ombudsman in handling reports is the lack of cooperation from the reported parties during the investigation. Abstrak Responsivitas merupakan daya tanggap dari penyelenggaran pelayanan publik dalam memahami dan memenuhi kebutuhan dari masyarakat sebagai penerima layanan publik. Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik agar sesuai yang menjadi harapan dalam pemenuhan kebutuhan penerima layanan. Tahun 2022 Ombudsman menerima banyak laporan maladministrasi di bidang pendidikan yang mengindikasikan masih terdapat banyak masalah. Penelitian ini melihat sejauh mana Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan provinsi Bali dalam merespon penerima layanan selaku lembaga pengawasan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan yakni dengan metode kualitatif, dengan menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali dalam merespon pelanggan, ketepatan pelayanan, kecermatan pelayanan, kecepatan pelayanan, ketepatan waktu pelayanan dan merespon keluhan sudah sangat baik, namun ada dua indikator yang perlu ditingkatkan yakni pelayanan yang cepat dan tepat. Dan adapun faktor penghambat ombudsman dalam menangani laporan yakni tidak kooperatifnya pihak terlapor pada saat investigasi. Kata Kunci : Responsivitas, Kualitas Pelayanan Publik, Ombudsman, Bali