Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Samarinda Iwan Harwidian Maharisma; Andi Pranata
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3722

Sampah merupakan hasil sisa kegiatan manusia yang berbentuk padat. Keberadaan sampah berpotensi berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk. Beberapa kota di Indonesia mengalami tantangan dalam melakukan pengelolaan sampah yang semakin hari semakin meningkat. Permasalahan sampah bukan lagi menjadi sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang mampu menimbulkan konflik sosial. Tujuan dari penelitain ini adalah melakukan identifikasi dan analisis kesiapan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan informan yang dipilih secara purposive sampling dengan kriteria keterkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Samarinda telah melaksanakan pengelolaan sampah melalui penyediaan infrastruktur teknis dan kelengkapan non teknis termasuk regulasi, kelembagaan dan peran serta masayrakat. Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah diusulkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah perkotaan melalui beberapa program dan kegiatan baik dalam upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dalam penelitian ini diharapkan menjadi bagian referensi bagi berbagai pihak terkait dalam pengelolaan sampah untuk selanjutnya berkolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan sampah perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Abdul Mukmin; Andri Pranata
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2020): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v12i2.1014

Tanah di Indonesia memiliki makna yang besar bagi masyarakat, hal ini disebabkan bahwa tanah bukan hanya sebagai tempat untuk bermukim atau membangun tempat tinggal, akan tetapi lebih dari pada itu tanah juga dijadikan sebagai objek untuk mata pencaharian masyarakat, Atas nilai kemanfaatan tanah yang begitu luar bisa baik bagi masyarakat maupun bagi negara, tanah juga menjadi objek vital dalam hal timbulnya sengketa atau konflik, atas dasar itulah pemerintah dalam upaya percepatan sengketa atau konflik pertanahan, menerbitkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kantor pertanahan kota samarinda dalam melakukan penyelesaian sengketa pertanahan dan untuk mengetahui kendala-kendala dari kantor pertanahan kota samarinda dalam melakukan penyelsaian sengketa atau konflik pertanahan. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan metode penyajian dengan analisis deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan peneliti adalah dengan mengelola dan menganalisis data tersebut menggunakan analisis kualitatif. Luaran dari penelitian ini, yaitu publikasi ilmiah dan untuk pengayaan bahan ajar. peran kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan sangat besar dan sangat penting. Peran kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan sangat besar karena sejak awal dalam melakukan penyelesaian sengketa atau konflik tersebut, baik berdasarkan inisiatif dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maupun berdasarkan pengaduan masyarakat, Kantor Pertanahan memiliki peran yang sangat penting mulai dari pemantauan dengan tujuan untuk mengetahui sengketa atau konflik yang terjadi, melakukan pelaporan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, melakukan pengumpulan data-data untuk mengetahui histori awal dari tanah tersebut sampai dengan terjadinya sengketa atau konflik, kemudian melakukan analisis data untuk mengetahui apakah sengketa atau konflik tersebut merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau bukan, hingga menerima perintah untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi. Dan Kendala-kendala Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, mulai dari kurangnya bukti-bukti dan kepercayaan masyarakat serta terbatasnya kewenangan yang dimiliki Kantor Pertanahan.

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN DALAM PERKARA PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KALIMANTAN TIMUR Andri Pranata
ADMIN: Jurnal Administrasi Negara Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Negara
Publisher : CV. Adiba Aisha Amira

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The execution of decisions of the Industrial Relations Court (Pengadilan Hubungan Industrial/PHI) constitutes a crucial stage in ensuring legal protection for both workers and employers. However, in practice, many PHI decisions that have obtained final and binding legal force are not effectively executed, resulting in legal uncertainty and substantive injustice, particularly for workers. This study aims to analyze the mechanism for executing PHI decisions, to identify the legal and non-legal obstacles to their implementation in East Kalimantan, and to formulate legal measures and solutions to overcome these obstacles. This research employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the absence of specific regulations governing the execution of PHI decisions under Law Number 2 of 2004 causes the execution process to rely on general civil procedural law, which is formalistic and insufficiently responsive to the characteristics of industrial relations disputes. This condition is further exacerbated by employers’ non-compliance, the transfer or absence of company assets, the weak coercive force of court decisions, and the limited role of courts at the execution stage. Therefore, it is necessary to strengthen the execution mechanism through the submission of precautionary seizure during the examination stage, the use of coercive legal measures, the enhancement of the court’s active role in the execution process, synergy between courts and labor authorities, the implementation of execution guarantee mechanisms, and the improvement of access to legal aid for workers. These measures are expected to bridge the gap between legal certainty, substantive justice, and legal effectiveness in the execution of PHI decisions.

KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH Andri Pranata; Ade Indra Wardana
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 1 No. 4 (2023): Journal of Law and Nation
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Deed of Sale and Purchase is an authentic deed as the strongest evidence having an important role in every legal relationship in people's lives which can strictly determine rights and obligations so as to guarantee legal certainty and at the same time be able to avoid disputes. If there is a dispute over the authentic deed as evidence, it is the strongest evidence and has perfect evidentiary power in court. When an individual or group buys or sells land, they must enter into a sale and purchase contract or agreement. The contract must include information about the parties involved, the amount of money transferred, and a description of the land being sold. After that, the sale and purchase deed must be registered with the local land office to obtain a legal and official land certificate. It is this land certificate which then becomes proof of the legality and legitimacy of the ownership of the land, as well as providing legal certainty for the rights of ownership of the land. Therefore, it is very important for the land owner to register the deed of sale and purchase at the land office and obtain a valid and official land certificate. So the question is how strong is the Proof of the Deed of Sale and Purchase of Ownership of Land Rights and what are the reasons for an individual or group not registering land after carrying out a land sale and purchase transaction as evidenced by the Deed of Sale and Purchase. This research is normative legal research. Data collection techniques in this study are document studies and interviews, while the location of this research will be carried out in Samarinda City. The data that has been collected from library research and from field research is then analyzed qualitatively. The strength of proof of the deed of sale and purchase of land on the ownership of land rights has an important position in civil law. As an official document that transfers ownership of land rights from the seller to the buyer, the deed of sale and purchase of land has strong evidentiary power as legal proof of ownership of land rights. However, it is important to remember that the strength of the proof of the land sale and purchase deed also depends on several factors, such as the legality of the documents, land ownership status, payment and settlement of the selling price, and registration of the land sale and purchase deed with the BPN. Therefore, before buying land, it is important to ensure that the deed of sale and purchase of land is valid and meets the legal requirements in force in that country. There are several reasons why a person or group does not register land after carrying out a sale and purchase transaction as evidenced by a Sale and Purchase Deed, such as expensive registration fees, distrust of the government, and not knowing the procedure for land registration.

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBERIAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DI IBU KOTA NUSANTARA (IKN) YANG DITITIP DI PENGADILAN (KONSINYIASI) Andri Pranata; Tajuddin
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 2 (2024): Journal of Law and Nation
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

One of the decisions that is quite phenomenal in Indonesia at the moment is when the Government of the Republic of Indonesia decided to move the State Capital from Jakarta to East Kalimantan. The move of the capital city is expected to level development and reduce the pressure of population density and moving the capital city is also considered a step to increase resilience. against natural disasters. Jakarta is vulnerable to flooding and land shrinkage, while the new location in East Kalimantan is considered safer from these risks. Apart from that, moving the capital city is considered an opportunity to build new infrastructure and spur economic growth in the region. Meanwhile, the reason for those who refuse is that moving the capital city is a large project that requires significant financial investment and human resources. The land acquisition process will never be separated from the issue of compensation, so research needs to be carried out first on all information and data submitted in making an estimate of compensation. If an agreement has been reached regarding the form and amount of compensation, then payment of compensation will be made and then continued with the release or transfer of rights to the land concerned. In principle, the government in this case should provide facilities to the community concerned in providing legal aid services to deal with judicial process in receiving compensation money entrusted, because morally the government in this case has the responsibility to provide legal protection for its people. Don't just take the land and then leave it to solve its own problems. Moreover, the government actually has many components that can be used to provide legal aid services. This research is normative legal research. Currently, the role of the Regional Government in providing legal assistance to the community in the process of providing compensation money for land acquisition in the Indonesian Capital City (IKN) which is entrusted to the court (consignment) does not yet exist and in efforts to provide legal assistance to the community those affected are: Complicated administrative processes and incomplete documents often become obstacles, Social and Communication Problems due to lack of socialization and education to the community regarding their rights and land acquisition procedures causing misunderstanding and conflict, Legal processes in court that take time and money become a burden on society. Apart from that, limited access to legal aid institutions or experienced advocates is also a major obstacle.

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI E-SERTIFIKAT PERTANAHAN DI KALIMANTAN TIMUR Andri Pranata; Tajuddin
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 3 (2025): Journal of Law and Nation
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The implementation of E-Certificate of Land in East Kalimantan has brought significant changes to land administration systems, aiming to improve efficiency, security, and accessibility of services. Previously, the manual process of obtaining land certificates was time-consuming and involved complex bureaucracy, which made it difficult for the public. With digitalization, the process of obtaining certificates has become faster, safer, and more efficient, while reducing the risk of forgery or loss of certificates. People can now access land services online without having to visit the land office, thus increasing transparency and reducing dependence on intermediaries or third parties. However, the implementation of E-Certificates also faces various challenges, particularly related to inadequate technology infrastructure, limited internet access in rural areas, and the readiness of technology in land offices. Additionally, low digital literacy among the public and insufficient socialization and education about the benefits of the digital system hinder wider adoption. Legal challenges regarding the uncertainty of the validity of E- Certificates in land dispute resolution also pose issues that need to be addressed. Overall, despite these challenges, the implementation of E-Certificates in East Kalimantan holds significant potential to improve land administration efficiency, expedite the land certification process, and open up broader investment opportunities. Efforts to improve technology infrastructure, increase digital literacy, and refine legal regulations will help ensure the successful implementation of this system and provide maximum benefits to the people of East Kalimantan

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search