Articles
<![CDATA[PARIWISATA DAN TANAH LABA PURA: ANCAMAN DAN TANTANGAN ]]>
<![CDATA[Duwira Hadi Santosa, Anak Agung Gede]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34148
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan mengelaborasi tantangan dan ancaman yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata yang memanfaatkan tanah laba pura sebagai bentuk investasi pariwisata serta konsep pengaturan pemanfaatan Tanah Laba Pura di Bali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapitalisme pariwisata merupakan ancaman bagi eksistensi tanah laba pura apabila tidak dikelola dengan benar sehingga, perlu adanya kesadaran dari berbagai stakeholder untuk memahami dan mengembalikan esensi dan makna dari tanah laba pura sebagai bidang tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pura. Untuk membantu mencegah dan menanggulangi ancaman yang ada diperlukan adanya peraturan dalam bentuk peraturan daerah yang dibuat dengan batasan yang jelas bahwa segala keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan tanah laba pura yang bersumber dari pariwisata harus dimanfaatkan untuk kepentingan pura itu sendiri.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup) ]]>
<![CDATA[Duwira Hadi Santosa, Anak Agung Gede]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31738
<![CDATA[Penelitian ini dibuat guna mengetahui serta menganalisa pertanggungjawaban pidana Korporasi terkait dengan pencemaran lingkungan hidup menurut UU PPLH dan Perbandingannya dengan UU Omnibus Law kluster lingkungan hidup dan Implikasi dari berlakunya UU Omnibus Law Kluster lingkungan hidup terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Jenis penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai bahan hukum dan pendekatan perbandingan yakni dengan cara menggunakan perbandingan mickro yaitu dengan membandingkan antara undang-undang satu dengan yang lainnya. Teknik studi dokumen digunakan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum, dan kemudian penilaian, peninjauan ulang, dan argumentasi akan dibahas secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) dalam meminta pertanggungjawaban korporasi terhadap pencemaran lingkungan yang dalam pembuktiannya sangat sulit maka asas vicarious liability dan teori identifikasi digunakan, dalam perbandingannya beberapa ketentuan Pasal dirubah dan di hapus dan implementasi dari diberlakukannya Omnibus Law akan memberikan peluang terhadap korporasi untuk melakukan pencemaran lingkungan, dengan dikesampingkannya asas strict liability. ]]>
<![CDATA[The Employment Cluster of Omnibus Law: Embodiment the Concept of Nachtwakerstaat or Welfarestate? ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa]]>;
<![CDATA[Kadek Agus Sudiarawan]]>;
<![CDATA[I Made Marta Wijaya]]>
<![CDATA[ Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/fiatjustisia.v15no2.2219
<![CDATA[The presence of the omnibus law of the Employment Cluster of Job Creation Law haven’t consider to solve the crucial problems in the Manpower Law, but its further away from the purpose of the welfarestate concept and leads to the purpose of the nachtwakerstaat. The aims of this research to determine position omnibus law of the Job Creation Law after it’s passed within in the scope of welfarestate concept or nachtwakerstaat concept and to analyse the construction of labour law concept in accordance to concept of welfarestate in the future. This research used a normative legal research method with a statute approach and elaborated with a legal concept analysis approach. The results show there are crucial problems in the Employment Cluster of the Job Creation Law such as the elimination of several principal provisions in Manpower Law that indicates the role and presence of the state in labour law is getting minimum and also the Job Creation Law point out many things that returned the agreement mechanism by the parties. This show that, Employment Cluster of the Job Creation Law tends to the nachtwakerstaat concept and far away from welfarestaat concept. The solutions of the issues by doingrevision to the Employment Chapter of the Job Creation Law by adjusted the welfarestate concept, alsorestore and strengthen the function of the government as a part of industrial relations as a regulator and supervisor]]>
<![CDATA[Hak Subrogasi Penanggung dalam Borgtocht ]]>
<![CDATA[Luh Made Asri Dwi Lestari]]>;
<![CDATA[Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p09
<![CDATA[The guarantee agreement (borgtocht) creates legal consequences such as subrogation rights for the guarantor who has borne debtor's debt to creditor. The provisions of Article 1820 of Civil Code and other articles related to borgtocht in other laws and regulations relating to guarantees show that there are no regulations for the protection of subrogation rights that the guarantor obtained in the guarantee agreement, resulting in a vacuum of norm against this matter. Determining the guarantor’s legal standing in guarantee agreement according to the Indonesian guarantee legal system and the binding strength of the authentic deed in protecting the subrogation rights of guarantor in the guarantee agreement are the goals from this research. The normative juridical research method is used in this paper by carrying out legal construction through the argumentum per analogiam method to solve the vacuum of norms, implemented by expanding the meaning of statutory provisions on similar issues and the existence of community interests that demand the same assessment. This research shows that the legal standing of guarantor are implicitly regulated in Articles 1831-1843 Civil Code and based on the argumentum per analogiam method the provisions of the authentic deed formulation in subrogation that occur because the meaning of the agreement is expanded to be applied to this issue, therefore the third parties obtain legal protection for the rights of subrogation that arise, after bearing repayment of debtor's debt. Perjanjian penanggungan (borgtocht) menimbulkan akibat hukum berupa hak subrogasi bagi penanggung yang telah melakukan penanggungan utang debitur terhadap kreditur. Ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata dan pasal-pasal lainnya terkait dengan penanggungan serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan jaminan tidak terdapat pengaturan perumusan hak subrogasi yang diperoleh penanggung dalam perjanjian penanggungan, sehingga terjadi suatu kekosongan norma (vacuum of norm) terhadap persoalan ini. Mengetahui kedudukan hukum penanggung dalam perjanjian penanggungan menurut sistem hukum jaminan Indonesia dan kekuatan mengikat akta otentik dalam melindungi hak subrogasi penanggung dalam perjanjian penanggungan menjadi tujuan dalam penelitian ini. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penulisan karya tulis ini dengan melakukan konstruksi hukum melalui metode argumentum per analogiam untuk mengatasi kekosongan norma, yaitu perluasan makna ketentuan perundang-undangan terhadap persoalan yang mirip serta adanya kepentingan masyarakat yang menuntut penilaian sama. Hasil penelitian menunjukan kedudukan hukum bagi penanggung diatur secara implisit pada Pasal 1831-1843 KUH Perdara serta berdasarkan metode argumentum per analogiam ketentuan perumusan akta otentik pada peristiwa subrogasi yang terjadi karena persetujuan diperluas maknanya untuk diterapkan pada persoalan ini, sehingga pihak ketiga memperoleh perlindungan hukum atas hak subrogasinya yang timbul setelah dilakukannya penanggungan utang.]]>
<![CDATA[Pariwisata Kerta Masa: Gagasan Alternatif Kebijakan Pembangunan Pariwisata Bali ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa]]>;
<![CDATA[Luh Ayu Nadira Saraswati]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p05
<![CDATA[Kerta Masa is a noble value that is passed down across generations and lives in Balinese society. Carrying the spirit of order, tranquility, togetherness, harmony, and prosperity, the concept of Kerta Masa can be applied more broadly as a basis for quality and sustainable tourism development policies in Bali Province, in which the tourism direction development policies currently tends to be quantity oriented. " The purpose of this study is to determine the tourism arrangements in Bali as stipulated in the Bali Provincial Regulation Number 10 year 2015 concerning the Bali Province Regional Tourism Development Master Plan for 2015-2029 and this research is expected to contribute to the evaluation of the Regional Regulation which elevates Kerta masa tourism as an alternative of tourism development policies in Bali. Normative legal research is a method used in writing this journal that analyzes tourism policies before and after the COVID-19 pandemic and raises Kerta Masa tourism as an alternative idea for Bali tourism development policies. The results showed that Bali tourism, which is currently quantity oriented, is very vulnerable so that "No Tourist High Risk" and in the future Kerta Masa Tourism are very potential in making Bali's tourism climate more qualified and other leading industries can grow optimally in realized "No Tourist Low Risk". Kerta Masa merupakan nilai adiluhung yang diwariskan secara turun temurun dan hidup dalam masyarakat Bali. Mengusung semangat keteraturan, ketentraman, kebersamaan, keharmonisan, dan kesejahteraan, konsep Kerta Masa dapat diaplikasikan lebih luas lagi yakni sebagai landasan dalam kebijakan pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan di Provinsi Bali, yang mana arah kebijakan Pembangunan Pariwisata saat ini masih cenderung berorientasi kuantitas.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pariwisata di Bali dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 serta penelitian ini diharapkan menjadi sumbang saran dalam evaluasi Peraturan Daerah tersebut yang mengangkat pariwisata kertamasa sebagai gagasan alternatif kebijakan pembangunan pariwisata Bali. Penelitian hukum normatif adalah metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yang menganalisis kebijakan pariwisata sebelum dan pasca pandemi COVID-19 serta mengangkat pariwisata kerta masa sebagai gagasan alternatif kebijakan pembangunan pariwisata Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata Bali yang saat ini beorientasi kuantitas sangat rentan sehingga “No Tourist High Risk” dan kedepannya Pariwisata Kerta Masa sangat potensial dalam menjadikan iklim pariwisata Bali lebih berkualitas dan industri unggulan lainnya dapat bertumbuh secara maksimal dalam mewujudkan “No Tourist Low Risk”.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Kegiatan Equity-Based Crowdfunding di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanti]]>;
<![CDATA[Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p16
<![CDATA[Equity crowdfunding investors need legal certainty and legal protection for their investments. On the other hand, equity issuers and platform operators also need to get legal certainty from the Financial Services Authority. The Financial Services Authority has issued Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 37/POJK.04/2018 regarding Funding Services through Information Technology Based Shares (Equity Crowdfunding). The problem examined in this paper is how the construction of legal relations and legal protection for the parties in equity crowdfunding in Indonesia. This study uses a normative method by reviewing the laws and regulations related to the legal issues studied. The results of the study concluded that the parties in holding equity crowdfunding, namely share issuers, organizers, and investors, all three has a triangular relationship that is born based on agreements or laws and regulations. Even though the OJK has issued regulations relating to equity crowdfunding, the current regulations do not guarantee full legal protection especially for investors. Penerbit equity serta penyelenggara platform juga perlu mendapatkan kepastian hukum dari Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah bagaimana konstruksi hubungan hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam equity crowdfunding di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait permasalahan hukum yang diteliti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa para pihak dalam penyelenggaraan equity crowdfunding, yaitu penerbit saham, penyelenggara, dan pemodal, ketiganya memiliki hubungan hukum yang lahir berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan. Meskipun OJK telah menerbitkan peraturan terkait equity crowdfunding, pengaturan yang ada saat ini belum memberikan jaminan perlindungan hukum sepenuhnya khususnya bagi pemodal.]]>
<![CDATA[PARIWISATA DAN TANAH LABA PURA: ANCAMAN DAN TANTANGAN ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34148
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan mengelaborasi tantangan dan ancaman yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata yang memanfaatkan tanah laba pura sebagai bentuk investasi pariwisata serta konsep pengaturan pemanfaatan Tanah Laba Pura di Bali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapitalisme pariwisata merupakan ancaman bagi eksistensi tanah laba pura apabila tidak dikelola dengan benar sehingga, perlu adanya kesadaran dari berbagai stakeholder untuk memahami dan mengembalikan esensi dan makna dari tanah laba pura sebagai bidang tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pura. Untuk membantu mencegah dan menanggulangi ancaman yang ada diperlukan adanya peraturan dalam bentuk peraturan daerah yang dibuat dengan batasan yang jelas bahwa segala keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan tanah laba pura yang bersumber dari pariwisata harus dimanfaatkan untuk kepentingan pura itu sendiri.]]>
<![CDATA[The Element Of Forced Defense In Giving Reasons For Eliminating Crimes For Victims Of "Begal" According To Article 49 KUHP ]]>
<![CDATA[I Komang Suardika]]>;
<![CDATA[Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa]]>
<![CDATA[ Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v5i2.5231
<![CDATA[This study was made to find out and analyze the elements that must be met in forced self-defense in accordance with Article 49 of the Criminal Code and the reasons for eliminating criminals for victims who carry out self-defense by force . The type of normative legal research is used in this study so that the approach taken is a statutory approach with primary, secondary and tertiary legal materials as legal material and the case approach is carried out by examining cases related to the legal issues at hand. The document study technique is used as a technique for collecting legal materials, then the legal materials are evaluated, interpreted, argued and discussed descriptively. The results of the study show (1) in accordance with Article 49 of the Criminal Code, the elements that must be fulfilled by someone who makes a forced defense to erase a crime or reduce his sentence are 1). The defense made must be forced. 2). Defending oneself, others, honor, decency and property, 3). There must be an attack or threat and 4). The attack is against the law and (2) the reason for the abolition of the crime consists of reasons for forgiveness and reasons for justification, to be able to apply the reason for the abolition of the criminal as a legal basis against someone who is forced to defend himself as contained in Article 49 of the Criminal Code by fulfilling various elements.]]>
<![CDATA[Establishing a Regional-Owned Limited Liability Company: Would it Support an Integrated Tourism Management in Bali? ]]>
<![CDATA[Luh Ayu Nadira Saraswati]]>;
<![CDATA[Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa]]>
<![CDATA[ Udayana Journal of Law and Culture Vol 5 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of law Udayana University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/UJLC.2021.v05.i01.p04
<![CDATA[The rapid development of tourism in Bali has made this sector becomes the main pillar of the economy. Facts indicate that the tourism industry in Bali is not parallel with the equal distribution, which entails an imbalance in both tourism facilities and tourism management. This has an impact on chaotic tourism management: many tourist destinations and attractions were not managed properly and could not develop their potency optimally. This situation reflects an urgency to conceive an integrated tourism development and management. The Bali Provincial Government has addressed this issue by launching the concept of One Island One Management. This paper aims to analyze the tourism management arrangements in Bali with the various challenges faced in its application and to assess the establishment of Regional-Owned Limited Liability Company in realizing the concept of an integrated tourism management in Bali. In terms of writing methodology, this paper applies a normative legal research. The result suggested that a regional-owned limited liability company (LLC) can support the realization of an integrated tourism management in Bali. From a legal perspective, a regional-owned LLC is subject to the company law, which entails that it will strengthen the professionalism in managerial aspects and also will accommodate the participation of the region through the shareholder forum.]]>
<![CDATA[Reforming the Tourism Promotion Board for an Effective Tourism Promotion in Indonesia: A Legal Perspective ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa]]>;
<![CDATA[Putu Devi Yustitia Utami]]>;
<![CDATA[I Made Marta Wijaya]]>
<![CDATA[ IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies Vol 5, No 1 (2021): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Center for Southeast Asian Social Studies (CESASS) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/ikat.v5i1.64562
<![CDATA[The Indonesia/Regional Tourism Promotion Board (or I/RTPB) is an agency having duties to assist the development of the tourism sector. Since its establishment, it has not been able to play an optimal role in performing its duties and responsibilities. The purpose of this study is to find out and understand the institutional arrangements for the I/RTPB in the current legislation and to find out and formulate the ideal form of the I/RTPB in accelerating its functions especially for the recovery of the tourism sector in the post-pandemic context. This article uses a doctrinal research method with a statutory approach. The study shows the problem of the provisions on the I/RTPB in the Tourism Law in Chapter X from Article 36 to Article 49. To properly function for the economic recovery after the pandemic, there is a need to restructure the I/RTPB as an independent body with a mandate in the field of tourism promotion. ]]>
