Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Fathul Mu'in
UIN Raden Intan Lampung
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 2 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pasar Talang Padang Ridho Illahi; Erina Pane; Fathul Mu'in
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i5.64452

Abstract

Penelitian ini mengkaji kesenjangan implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2023 mengenai perlindungan lingkungan berkelanjutan dengan kondisi ekologis aktual di Pasar Talang Padang, serta mengevaluasinya dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi pasal tersebut. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, studi ini menganalisis pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah dan hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi perda tersebut belum optimal, ditandai oleh penumpukan sampah dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pedagang serta pengunjung. Hambatan utama meliputi lemahnya pengawasan, kurangnya edukasi, dan masalah integritas subjek hukum yang mengarah pada penyimpangan perilaku serupa fenomena moral hazard. Dalam kerangka Siyasah Tanfidziyyah, eksekusi kebijakan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah dan kemaslahatan publik, dengan pencegahan kemudaratan lingkungan yang belum menjadi prioritas. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan fungsi pengawasan (hisbah) dan peningkatan integritas pelaku ekonomi melalui pendekatan edukatif untuk mencapai keseimbangan ekologis yang diharapkan.
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI VISI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG ASPIRATIF reza maharani; fathul mu'in; nur rahmah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.923

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the vision of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia in realizing an aspirational Lampung Provincial Government using the perspective of Fiqh Siyasah. The background of this research is based on the importance of the role of DPD as a regional representative institution in channeling and fighting for the aspirations of the community, especially in the context of participatory and responsive absorption and delivery of aspirations. This research uses a qualitative method with a juridical-normative approach and is supported by relevant literature studies. The focus of the study is directed at the extent to which the implementation of the DPD's vision has reflected the basic principles of fiqh siyasah, such as shura (deliberation), amanah (responsibility), and maslahah (public good). The results of the study show that the implementation of the DPD's vision in realizing an aspirational government in Lampung Province has not been fully optimal. This situation can be seen from the limited effectiveness of absorbing people's aspirations, the lack of synergy between institutions, and the lack of maximum public participation. Based on the perspective of fiqh siyasah, this condition shows a lack of conformity with the principles of ideal governance. Therefore, it is necessary to strengthen the role of the DPD, increase community participation, and optimize the mechanism for distributing aspirations to realize a more aspirational and benefit-oriented government.
Co-Authors Erina Pane Nur Rahmah reza maharani Ridho Illahi