Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Syntax Idea
G. Nyoman Tio Rae
Universitas Bung Karno
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Untuk Mewujudkan Rasa Keadilan Depy Wyldan Syafari; Hartana Hartana; G. Nyoman Tio Rae
VERITAS Vol 9 No 2 (2023): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v9i2.3113

Abstract

Penyalahgunaan Narkotika saat ini semakin banyak seiring dengan perkembangan jaman yang selalu menapaki kemudah-kemudahan aksesibilitasnya. Pengguna Narkotika dan obat-obatan terlarang di berbagai kalangan telah menempati posisi yang mengkhawatirkan. Dari anak muda, remaja, pelajar, dewasa dengan berbagai profesi seperti pegawai swasta, pegawai negeri sipil, pengacara, ibu rumah tangga, polisi bahkan dari kalangan tentara yang notabenenya sebagai pelindung masyarakat.Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sejatinya bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara seyogyanya dapat menghindari zona pemakai narkotika ataupun pengedar narkotika. Konsekuensi yang diterima bagi prajurit TNI selaku pengguna narkotika tertuang dalam peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak menjadi satu-satunya landasan pemidanaan bagi TNI pelaku penyalahguna narkotika. Kitab Undang-Undang Pidana Hukum Militer (KUHPM) serta peraturan-peraturan lainnya juga menjadi rujukan pemidanaan oleh hakim pengadilan militer untuk menyidangkan prajurit TNI pelaku penyalahguna narkotika. Rasa keadilan belum terwujud ketika TNI pelaku penyalahguna narkotika diberikan pidana tambahan pemecatan dari dinas. Hal tersebut menjadi pokok permasalahan dalam penyusunan tesis ini. Dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori keadilan. Dengan teori-teori tersebut, pengaturan-pengaturan penegakan hukum bagi TNI penyalahguna narkotika dapat memberikan rasa keadilan dengan menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan rasa kemanusiaan. Namun hasil putusan peradilan militer dalam memutuskan perkara narkotika bagi prajurit TNI lebih mempertimbangkan sudut pandang militer yang bertujuan menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram bagi seluruh rakyat Indonesia.
Corporate Responsibility in the Crime of Money Laundering in Indonesia Nia Mudjiyanto; Didik Suhariyanto; G. Nyoman Tio Rae
Syntax Idea 138-155
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v5i11.2707

Abstract

The crime of money laundering has a direct or indirect negative effect on the country's economy, as a negative effect on the effective use of resources and finances. TPPU issues are not only related to legal and law enforcement issues, but are also directly related to and affect national financial and economic issues, including national investment issues. The method used in this research is normative legal research which is carried out as an effort to obtain the necessary data regarding the problem. The data used is secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. Besides that, primary data is also used as supporting secondary data. Data analysis was carried out using qualitative juridical analysis methods. The research results obtained are that TPPU practices involve a lot of resources and funds that are used for illegal activities and can be detrimental to society, and a lot of funds cannot be used optimally. Proceeds of crime are usually invested in countries where money laundering appears safe, although returns are lower. The proceeds of this crime can be transferred from countries with good economies to countries with poor economies. Because it has a negative impact on financial markets and weakens citizens' trust in the international financial system.
Co-Authors Depy Wyldan Syafari Didik Suhariyanto Hartana Nia Mudjiyanto