Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Jamalul Qadri
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Education Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Penerapan Asas Contra Legem Perkara Nafkah Iddah Dalam Cerai Talak Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan No.135/Pdt.G/2022/MS.Ttn) Jamalul Qadri; Fauziah Lubis
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 1 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i1.5266

Abstract

Putusan Perkara No.135/Pdt.G/2022/MS/Ttn adalah perkara cerai talak yang di ajukan oleh suami karena sudah tidak bisa untuk di pertahankan lagi. Salah satu akibatnya ialah suami di bebankan untuk membayar nafkah yaitu madhiyah,iddah,dan mut’ah. Seorang istri dapat memohon ke Majelis Hakim untuk meminta pembayaran nafkah jikalau suami tidak memenuhi kewajibannya menafkahi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dengan tidak di berikannya 1/3 gaji kepada mantan istri yang di ceraikan oleh suami yang berprofesi PNS. Sedangkan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1983 jo Peratuan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 istri mendapat 1/3 gaji suami yang PNS setelah pasca cerai. Penelitian ini ialah jenis penelitian pustaka (library research) dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) pendekatan kasus (case approach) serta menggunakan metode deskriptif analis serta menggunakan pola pikir deduktif. Bahan Hukum terdiri dari bahan hukum primer, yaitu putusan No.135/Pdt.G/2022/MS/Ttn, Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Hasil dari penelitian ini adalah Hakim tidak mengeluarkan gaji suami 1/3 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 kepada mantan istri yang di ceraikan. Dengan pertimbangan karena Termohon/istri juga sebagai PNS. Hakim mengedepankan asas keadilan masyarakat yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan hakim juga mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah mut’ah, iddah 3 bulan, hadhanah.
Co-Authors Fauziah Lubis