Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum LEMBAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Moh. Ansori
UIN Sunan Ampel Surabaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Mekanisme Pembebasan Tanah Adat di Indonesia untuk Penggunaan Fasilitas Umum Abdul pailaka; Moh. Ansori; Aldi Surya Wijaya; Anton Ibrahim
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i4.208

Abstract

Abstract: The acquisition of customary land for public interest development often suffers from problems. Among these problems is the discrepancy in the amount of compensation obtained by indigenous peoples whose land is freed for public use. Based on this, this article discusses the mechanism of customary land acquisition for the use of public facilities. Research is literature and analyzed descriptively. The results of the study concluded that land acquisition is an effort to free up land for the construction of public facilities to support the wider community's needs. Land acquisition for public interest development is carried out by the government, whose aiming to achieve prosperity and benefit the community. The customary land acquisition procedure and compensation mechanism are regulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest concerning land acquisition for public interest and Government Regulation (PP) Number 19 of 2021 concerning the Implementing Acquisition for Development in the Public Interest. Keywords: Customary land, liberation, public interest, law. Abstrak: Pembebasan tanah adat untuk pembangunan kepentingan umum kerap sekali mengalami problem. Di antara problem tersebut adalah ketidaksesuaianya jumlah ganti rugi yang didapatkan oleh masyarakat adat yang tanahnya dibebaskan untuk pembanguan kepentingan umum. Berdasarkan hal tersebut artikel ini membahas tentang mekanisme pembebasan tanah adat untuk penggunaan fasilitas umum. Penelitian bersifat pustaka dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembebasan tanah merupakan upaya dalam rangka membebaskan lahan untuk pembangunan fasilitas umum demi menunjang keperluan masyarakat luas. Pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dilakukan oleh pemerintah yang tujuannya untuk mencapai kemakmuran serta kemaslahatan masyarakat. Prosedur pembebasan tanah adat dan mekanisme ganti ruginya diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kata Kunci: Tanah adat, pembebasan, kepentingan umum, hukum.    
PEMBERDAYAAN BUMDES PETERNAKAN KAMBING MELALUI PENDEKATAN PARTICIPATORY ACTION RESEARCH (PAR): STUDI KASUS DESA KLETEKAN M. Ulil Absor; Moh. Ansori
LEMBAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2025): LEMBAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BUMDes Kletekan memiliki potensi besar dalam pengembangan unit usaha peternakan kambing, namun menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kapasitas teknis peternak, lemahnya kelembagaan, tidak tersedianya data historis ternak, serta minimnya standar operasional dalam pengelolaan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberdayaan BUMDes peternakan melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap. Metode PAR dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus, transek desa, wawancara mendalam, sosialisasi teknis pemeliharaan ternak, serta pendampingan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAR mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak dalam pemilihan bibit, manajemen pakan, kesehatan ternak, dan pemeliharaan kandang. Selain itu, kapasitas kelembagaan BUMDes juga mengalami peningkatan melalui penyusunan SOP, perbaikan sistem pencatatan data, dan pembagian tugas yang lebih terstruktur. Partisipasi masyarakat meningkat, ditandai dengan terbentuknya kelompok peternak dan menguatnya praktik gotong royong. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PAR efektif dalam mengoptimalkan pengelolaan BUMDes peternakan kambing dan berimplikasi pada peningkatan produktivitas ternak serta keberlanjutan ekonomi desa, sehingga dapat direplikasi sebagai model pemberdayaan berbasis komunitas di desa lain.
Co-Authors Abdul pailaka Aldi Surya Wijaya Anton Ibrahim M. Ulil Absor