Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ETIKA PROFESI JAKSA SEBAGAI GERBANG KEADILAN SISTEM HUKUM REPUBLIK INDONESIA Yuni Priskila Ginting; Gwayneowen Justin; Jesselyn Harijanto; Lyviani Sam; Michelle Halim; Rachelina Marceliani; Vanessa Valentina
Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v2i08.492

Abstract

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtstaat). Karena itu, seluruh pemerintahan di Indonesia dijalankan dan tunduk terhadap Undang-Undang. Jaksa sebagai gerbang utama peradilan di Indonesia yang membawa kewibawaan dalam membela Negara. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung RI No: Per-14/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Jaksa dituntut untuk memiliki integritas dan profesionalitas dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Menganalisis melalui Undang-Undang dan Peraturan yang menjadi tumpuan jaksa dalam menjalankan tugasnya masih terdapat keluhan dari masyarakat lua. melalui Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Terlebih lagi menunjukkan ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap sistem peradilan di Indonesia terutama dalam lembaga Kejaksaan. Implementasi dari Undang-Undang dan Peraturan Jaksa sendiri menjadi persoalan dan satu-satunya cara yang dapat disempurnakan agar memberikan efek jera bagi para jaksa yang melanggar kode etik maupun tindakan yang menurunkan kualitas moral dari institusi Kejaksaan.
Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Card-Trapping Yuni Ginting; Angella Floistan; Fasya Tasya; Gwayneowen Justin; Jesselyn Harijanto; Nasya Prayugo; Syalaisha Devana; Vanessa Valentina; Yoren Devora
Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v2i11.694

Abstract

Kemajuan hukum pembuktian untuk menanggulangi bentuk - bentuk kejahatan modern sangat dibutuhkan untuk keberlangsungannya kepastian hukum bagi setiap subjeknya. Dengan demikian lahirlah UU ITE sebagai pengisi keabsahan hukum bagi tindak pidana cyber. Peneliti akan meneliti secara mendalam perluasan dari pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah. Lebih khusus kepada tindak pidana card trapping yang lahir sebagai akibat dari kemajuan teknologi dalam penggunaan ATM sebagai sarana transaksi perbankan yang cepat dan efisien. sebagai contoh bagaimana alat bukti elektronik memiliki kekuatan hukum yang jelas dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur dengan tujuan untuk mengkaji lebih lanjut kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam hukum acara.
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending: Tanggung Jawab dan Penanganan Terhadap Fintech Yuni Ginting; Angella Floistan; Fasya Tasya; Gwayneowen Justin; Jesselyn Harijanto; Nasya Prayugo; Syalaisha Devana; Vanessa Valentina; Yoren Devora
Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v2i11.756

Abstract

Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana peer to peer lending diberikan kepastian hukum melalui Peraturan POJK 10/ POJK.05/2022. Bagaimana setiap pihak dalam melaksanakan peer to peer lending diberikan hak, kewajiban serta restriksi oleh hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan dan juga meyakinkan masyarakat akan kelebihan dari konsep yang mungkin masih tidak awam di kalangan Masyarakat. Jenis Penelitian yang digunakan adalah literatur review.