Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Card-Trapping Yuni Ginting; Angella Floistan; Fasya Tasya; Gwayneowen Justin; Jesselyn Harijanto; Nasya Prayugo; Syalaisha Devana; Vanessa Valentina; Yoren Devora
Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v2i11.694

Abstract

Kemajuan hukum pembuktian untuk menanggulangi bentuk - bentuk kejahatan modern sangat dibutuhkan untuk keberlangsungannya kepastian hukum bagi setiap subjeknya. Dengan demikian lahirlah UU ITE sebagai pengisi keabsahan hukum bagi tindak pidana cyber. Peneliti akan meneliti secara mendalam perluasan dari pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah. Lebih khusus kepada tindak pidana card trapping yang lahir sebagai akibat dari kemajuan teknologi dalam penggunaan ATM sebagai sarana transaksi perbankan yang cepat dan efisien. sebagai contoh bagaimana alat bukti elektronik memiliki kekuatan hukum yang jelas dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur dengan tujuan untuk mengkaji lebih lanjut kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam hukum acara.
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending: Tanggung Jawab dan Penanganan Terhadap Fintech Yuni Ginting; Angella Floistan; Fasya Tasya; Gwayneowen Justin; Jesselyn Harijanto; Nasya Prayugo; Syalaisha Devana; Vanessa Valentina; Yoren Devora
Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v2i11.756

Abstract

Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana peer to peer lending diberikan kepastian hukum melalui Peraturan POJK 10/ POJK.05/2022. Bagaimana setiap pihak dalam melaksanakan peer to peer lending diberikan hak, kewajiban serta restriksi oleh hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan dan juga meyakinkan masyarakat akan kelebihan dari konsep yang mungkin masih tidak awam di kalangan Masyarakat. Jenis Penelitian yang digunakan adalah literatur review.
Sosialisasi Perbandingan Hukum Pidana: Tindak Pidana Pemalsuan di Indonesia dan Inggris Yuni Ginting; Anastasia C.G. Tumbelaka; Bertylla Deva Octania Tjahaja; Bintang Fardiansyah Hambran; Maria Athena Gani; Natanael Natanael; Raja Farras Nasution; Zahwa Naila Firliyani; Victoria Kimberly; Alunuah Yogeta
Jurnal Pengabdian West Science Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v3i02.1002

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pemalsuan uang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia Tentang Pemalsuan dan The Forgery and Counterfeiting Act 1981 Milik Inggris. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan serta melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang serta bahan hukum sekunder yang berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan pemalsuan. Adanya perbedaan dan persamaan dari pengaturan tindak pidana pemalsuan uang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pembaharuan hukum di masing-masing negara.
Sosialisasi Perbandingan Hukuman Tindak Pidana Pembukaan Rahasia Data Pribadi Negara Indonesia dan Inggris Andrean Antonius; Yuni Ginting; Clarissa Mulia; Sharron Syallomeita; Dennis Taweranusa; Gabriel Daffa; Fatimah Azzahra Azzahra; Muhammad Putra; Clara Nirwana; Reza Annisa; Julio Capello
Jurnal Pengabdian West Science Vol 3 No 04 (2024): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v3i04.1080

Abstract

Isu utama yang diangkat dalam pengabdian masyarakat ini adalah perbandingan hukuman tindak pidana pembukaan rahasia data pribadi antara Indonesia dan Inggris, yang menjadi fokus kajian karena meningkatnya insiden kebocoran data pribadi yang mempengaruhi privasi dan keamanan individu. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan memahami perbedaan hukuman yang diterapkan di kedua negara tersebut. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini melibatkan sosialisasi, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukatif kepada masyarakat. Hasil dari pengabdian masyarakat ini menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan perbedaan signifikan dalam penerapan hukuman di Indonesia dan Inggris, yang dapat membantu dalam pembentukan kebijakan dan praktik perlindungan data yang lebih efektif.
Sosialisasi Perbandingan Hukuman Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Jenis Ganja Di Indonesia dan Malaysia Andrean Antonius; Yuni Ginting; Clarissa Mulia; Sharron Syallomeita; Dennis Taweranusa; Gabriel Daffa; Fatimah Azzahra; Muhammad Putra; Clara Nirwana; Reza Annisa; Julio Capello
Jurnal Pengabdian West Science Vol 3 No 04 (2024): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v3i04.1096

Abstract

Kejahatan narkotika sangat meresahkan dan telah menjadi ancaman serius di banyak negara. Salah satunya adalah Ini adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada saraf otak dan fisik bagi yang menggunakan narkoba. Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia telah berupaya keras untuk memberantas kejahatan ini. Kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua negara tersebut kemudian menjadi subjek perbandingan yang menarik untuk diteliti, terutama tentang perbedaan kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam menangani kejahatan narkotika antara kedua negara. Penelitian yang menggunakan metode perbandingan makro, dimana penelitian ini membandingkan sistem civil law yang diterapkan di Indonesia dan common law di Malaysia. Temuan Penelitian menunjukkan bagaimana UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia dan Akta 234 Akta Dadah Berbahaya 1952 (revisi 1980 dan amandemen terbaru 2014) di Malaysia yang memiliki tujuan untuk memberantas kejahatan narkotika atau dadah memiliki tiga perbedaan utama, yakni (1) penjatuhan pidana mati yang bersifat mandatori di Malaysia, (2) yurisprudensi menjadi sumber hukum utama common law (di Malaysia), serta (3) pengedepana prinsip premum remidium di Indonesia yang cberbanding terbalik dengan penerapan ultimum remidium di Malaysia.