Tommy Leonard
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legal Protection of the Exclusive Rights of Painting Works Lindawati Putri Widharta; Elvira Fitriyani Pakpahan; Tommy Leonard; Teguh Prasetyo
Journal of Urban Society's Arts Vol 10, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24821/jousa.v10i1.8058

Abstract

The purpose of this study is to examine how artists’ exclusive rights are protected by law. The empirical legal method was used for the research. The study found that if a law or regulation regulates the protection of a creation’s exclusive rights, it is certain that there will also be legal remedies for violations of the problem of using other people’s creations without permission. These legal remedies can be taken in either litigation or non-litigation. If the effort is made through litigation, namely by filing a lawsuit to the commercial court or can be prosecuted criminally, this is already included in the Copyright Law, or by a resolving. In light of the conversation above with respect to legitimate security of the select privileges of makers of compositions, the public authority ought to have the option to make sense of additional explicitly in the items in the Intellectual property Regulation in regards to canvases that poor person has been made sense of top to bottom, and there ought to be more effort to the public so that individuals are all the more endlessly figure out the presence of lawful security for work or creation. Perlindungan Hukum Hak Eksklusif Karya Lukis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana hak eksklusif seniman dilindungi oleh hukum. Metode hukum empiris digunakan untuk penelitian ini. Kajian ini menemukan bahwa jika suatu peraturan perundang-undangan mengatur tentang perlindungan terhadap hak eksklusif suatu ciptaan, maka dapat dipastikan juga akan ada upaya hukum atas pelanggaran terhadap masalah penggunaan ciptaan orang lain tanpa izin. Upaya hukum ini dapat ditempuh baik secara litigasi maupun non litigasi. Apabila upaya tersebut dilakukan melalui litigasi, yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga atau dapat dituntut secara pidana, hal tersebut sudah termasuk dalam Undang-Undang Hak Cipta, atau dengan cara penyelesaian. Sehubungan dengan percakapan di atas sehubungan dengan keamanan yang sah dari hak pilih pembuat komposisi, otoritas publik harus memiliki pilihan untuk menjelaskan secara lebih eksplisit dalam item dalam Peraturan Kekayaan Intelektual tentang kanvas yang dibuat oleh orang miskin. dimaklumi dari atas ke bawah, dan harus ada upaya yang lebih kepada masyarakat agar setiap individu semakin mengetahui adanya jaminan hukum atas suatu karya atau ciptaan. 
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Melalui Platform Daring Dalam Kajian Hukum Positif Dan Etika Jabatan Stefani Wibowo; Elvira Fitriyani Pakpahan; Tommy Leonard
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 13 No 2 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum, bentuk dan batasan pertanggungjawaban Notaris, serta penerapan prinsip etika jabatan terhadap akta yang dibuat melalui platform daring dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta yang dibuat secara daring belum memiliki kedudukan sebagai akta otentik karena tidak memenuhi unsur formil kehadiran para pihak di hadapan Notaris sebagaimana disyaratkan oleh hukum positif. Tanggung jawab Notaris atas akta daring dibatasi pada kewenangan dan kehati-hatian dalam pelaksanaan jabatan, termasuk perlindungan terhadap data elektronik. Sementara itu, penerapan prinsip etika jabatan menjadi aspek penting dalam menjaga integritas profesi di era digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan kode etik profesi agar praktik kenotariatan daring dapat dilaksanakan secara sah, etis, dan berkeadilan