Fitriananingsih Nurmalasari
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Konsep dan Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang Fitriananingsih Nurmalasari; Hijriani; La Ode Isman Hardiansyah
Sultra Research of Law Vol 4 No 2 (2022): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v4i2.50

Abstract

Pencucian uang adalah kejahatan yang tujuannya untuk menutupi atau setidak-tidaknya menyamarkan manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari kejahatan (secara melawan hukum) melalui perbuatan hukum. Metode penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Tipe penelitiannya adalah deskriptif exploratori, yaitu memaparkan hasil penelitian dan pembahasan secara rinci, lengkap, komprehensif, dan sistematis. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa menginvestasikan, mentransfer, membayarkan, mengeluarkan, menghibahkan, mempercayakan, mengimpor, menukar atau melakukan kegiatan lain yang menyangkut harta benda yang diketahuinya atau patut dicurigainya merupakan hasil hukum pidana, yang tujuannya untuk menyembunyikannya atau untuk menyamarkan asal usul harta sehingga seolah-olah merupakan harta yang sah. Konsep kejahatan korporasi telah berkembang dan mengubah pemikiran dalam hukum pidana. Perkembangan ini telah melalui beberapa tahapan tergantung dari jenis kejahatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan.
Penegakan Hukum Illegal MiningTerhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Konawe Utara Yusuf, Yusuf; St. Fatmawati. L; Fitriananingsih Nurmalasari; Hijriani, Hijriani; Amir Faisal; Muh. Fitriadi
Sultra Research of Law Vol 5 No 2 (2023): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v5i2.63

Abstract

Kegiatan penambangan yang tidak berizin dapat berakibat buruk bagi berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan, serta mengancam keselamatan masyarakat di sekitar area tambang. Penambangan yang tidak sah ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar. Perubahan fungsi hutan menjadi area tambang menyebabkan deforestasi atau penebangan hutan di Konawe Utara. Kerusakan lingkungan ini lalu menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang mempengaruhi langsung masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan ilegal di wilayah lingkungan hidup di Konawe Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah pada penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan ilegal terdapat peraturan yang menjadi dasar pemberian sanksi yaitu undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan usaha dari pemerintah pusat sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Tidak ada pengecualian terhadap pemberian hukuman kepada pelaku baik yang berasal dari kalangan koorporasi elit ataupun pelaku usaha yang berorientasi pada peningkatan ekonomi