Hilmalia Sesy Riauroikha
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Sektor Swasta dalam Perspektif Kejahatan Lintas Negara (Studi Perbandingan Malaysia) Hilmalia Sesy Riauroikha; Rita Juniati; Vincent Anderson Simanjuntak; Jeremia Sitohang; Ayu Efritadewi
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1084

Abstract

Corruption is a serious problem that harms state finances, the social and economic rights of the people, and hampers development. Corruption in the private sector has also become a serious threat to the economies of countries such as Indonesia and Malaysia. This article discusses the approaches taken by Indonesia and Malaysia in addressing corruption involving the private sector.Indonesia recognizes that corruption in the private sector is a serious threat and has strengthened rules and regulations related to corporate transparency and accountability. Laws governing corruption prevention cover the private sector, and the government encourages ethical business practices. Indonesia also strengthens international cooperation and takes decisive action through independent law enforcement agencies.In Malaysia, corruption in the private sector also receives serious attention. Malaysia has strong laws against corruption, including in the private sector. The country has successfully uncovered and prosecuted corruption cases involving private companies in a transparent and decisive manner. Malaysia is also active in international cooperation and has an effective anti-corruption agency.While both countries have taken concrete steps to fight corruption in the private sector, there are still challenges to overcome, such as the involvement of powerful actors and the complexity of corruption cases. However, by strengthening rules, strict law enforcement, enhancing international cooperation, and involving the public and international institutions, Indonesia and Malaysia can continue to effectively combat corruption involving the private sector.
Mengubah Perspektif Masyarakat Luar Terhadap Masyarakat Kampung Bugis Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau Hilmalia Sesy Riauroikha; Gebby Cantika Putri; Gan Godsend
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.199

Abstract

Penelitian ini bermula dari perspektif masyarakat luar sekitar Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, atau stereotip negatif masyarakat termaksud akan kurangnya literasi dalam menerima, mendengar, serta membagikan informasi yang diperoleh sehingga memberikan dampak buruk terhadap Kampung Bugis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang Kampung Bugis sebagai upaya mengubah perspektif buruk masyarakat luar agar tidak terus mengakar dan menimbulkan gesekan antar kelompok hingga memicu pencemaran nama baik yang membuat perpecahan antar masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Responden dalam penelitian ini adalah 17 warga Kampung Bugis di antaranya 1 ketua RW dan 16 warga biasa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara interaktif kepada para responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab nama Kampung Bugis menjadi buruk di mata masyarakat luar adalah kerapnya peristiwa kriminalitas yang sering kali terjadi di Kampung Bugis, seperti pencurian barang. Namun, oknum warga Kampung Bugis yang menjadi pelaku hanya segelintir orang dan telah mendapatkan sanksi setimpal dari pihak yang berwenang, sehingga sanksi sosial dari luar yang ditimpakan melalui stereotip negatif kepada masyarakat Kampung Bugis tidak adil dan memicu terjadinya pencemaran nama baik suatu kelompok. Untuk itu diperlukan upaya untuk dapat mengembalikan citra baik Kampung Bugis dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tindak kejahatan akan merugikan banyak pihak, perketat sanksi agar para pelaku kejahatan jera, mampu berpikir terbuka, dan tidak menghakimi.