Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ASAS EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN (Studi Putusan: No.804/Pdt.G/2022/PN DPS) Johanes Maruli Burju; Komang Febrinayanti Dantes; Putu Riski Ananda Kusuma
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v8i1.4168

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaimana doktrin hukum perdata yang dikenal sebagai prinsip exceptio non adimpleti contractus memberikan hak kepada salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik untuk menangguhkan pelaksanaan kewajibannya apabila pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) belum mengatur asas ini secara eksplisit, se-hingga menimbulkan kekosongan norma dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan asas exceptio non adimpleti contractus dalam perjanjian sewa-menyewa serta menelaah perspektif hakim terhadap asas tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 804/Pdt.G/2022/PN Dps. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas exceptio non adimpleti contractus dalam perkara a quo belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keseimbangan dan keadilan kontraktual, karena terdapat perbedaan penafsiran mengenai pihak yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi. Pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada fakta pelaksanaan prestasi secara nyata dibandingkan pada asas timbal balik kewajiban para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan kejelasan normatif mengenai asas exceptio non adimpleti contractus dalam hukum perjanjian Indonesia guna meningkatkan konsistensi putusan, serta perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik dalam perjanjian timbal balik.
Urgency of Developing New Regulatory Norms on Subsurface Ownership and Vertical Depth Boundaries in the National Agrarian Law System Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih; Putu Riski Ananda Kusuma; I Putu Andika Pratama
Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 16 No. 2 (2026): July 2026
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah, P3M, Politeknik Negeri Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31940/soshum.v16i2.136-144

Abstract

This article examines the urgency of developing new regulatory norms governing subsurface ownership and vertical depth boundaries within Indonesia’s national agrarian law system. The study is driven by the absence of explicit legal provisions defining the scope, limitations, and ownership status of underground space, which creates legal uncertainty and potential conflicts in land utilisation, infrastructure development, and urban planning. Utilising a normative juridical method supported by statute, conceptual, and comparative approaches, this research analyses the insufficiency of existing regulations under the Basic Agrarian Law (UUPA), particularly regarding vertical land demarcation and the doctrine of horizontal separation. The findings demonstrate that the current legal framework does not adequately regulate subsurface rights, resulting in normative gaps related to depth limits, administrative procedures, legal protection, and allocation of underground space for public and private interests. The study concludes that Indonesia urgently requires a new normative framework, potentially through the recognition of a distinct Right to Subsurface Space to ensure legal certainty, prevent future ownership disputes, and support sustainable spatial planning.