Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum JICL
Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih
Universitas Pendidikan Ganesha
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Ni Putu Windi Adnyani; Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8629

Abstract

Dispensasi perkawinan merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pemberian dispensasi perkawinan hanya dapat dilakukan apabila terdapat “alasan sangat mendesak”. Namun demikian, baik Undang-Undang maupun peraturan pelaksananya belum memberikan penjelasan normatif yang jelas mengenai makna frasa tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekaburan norma yang berdampak pada perbedaan penafsiran serta pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai dispensasi perkawinan dalam sistem hukum positif Indonesia serta mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dispensasi perkawinan masih mengandung norma kabur, khususnya terkait penafsiran “alasan sangat mendesak” dan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. Akibatnya, hakim memiliki ruang diskresi yang luas dalam memutus perkara dispensasi perkawinan sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan anak guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan konsistensi putusan pengadilan serta mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dapat berdampak pada hak-hak anak di masa depan.
Implementasi Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Penerapan Sistem E-Court Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja I Kadek Puji Astawa; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi; Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5853

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya modernisasi sistem peradilan melalui penerapan layanan peradilan berbasis elektronik. Salah satu inovasi tersebut adalah sistem e-Court yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pasal 4 PERMA tersebut mengatur bahwa tahapan persidangan, mulai dari penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan hingga pengucapan putusan dapat dilakukan secara elektronik (e-Litigation). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam penerapan sistem e-Court pada penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, advokat, serta pengguna layanan e-Court, dan didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Court di Pengadilan Negeri Singaraja pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem persidangan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana teknologi serta pendampingan kepada para pihak agar pelaksanaan persidangan elektronik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Dilema Status Keperdataan Anak Hasil Gestational Surrogacy dalam Hukum Adat Bali: Studi Sinkronisme antara UU Kesehatan dan Asas Kapurusa : The Dilemma of the Legal Status of Children Born via Gestational Surrogacy under Balinese Customary Law: A Study of the Synchronisation between the Health Act and the Principle of Kapurusa Ni Putu Ega Parwati; Ni Ketut Sari Adnyani; I Gusti Ayu Apsari Hadi; Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih; Ni Luh Sukma Imagy
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol. 9 No. 1 (2026): Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL): Jurnal Perbandingan H
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v9i1.22

Abstract

This study aims to analyze the synchronicity of the civil status regulations of children resulting from gestational surrogacy (womb rental) and examine the legal standing of the child in the Kapurusa inheritance system in Bali to ensure legal certainty for Sentana. The main problem in this study is the antinomy of norms between Article 154 of Law Number 17 of 2023 concerning Health which prohibits surrogacy with the principle of Mater Semper Certa Est (the mother is the one who gives birth) in the Civil Code, which has implications for the uncertainty of the child's genetic identity. In addition, there is a dilemma in Balinese customary law where the process of birth through another woman's womb is considered to cause the status of Cemer (impure) which can revoke the child's inheritance rights as a successor to the male line (Purusa). This research is a juridical-normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. Primary and secondary legal sources are analyzed qualitatively-normatively with a deductive thinking pattern. The research findings show that Indonesian positive law remains bogged down in the formalities of the birth process, thus severing the civil relationship between a child and its genetic mother. In Balinese customary law, children resulting from surrogacy can gain legitimacy as legitimate Sentana through a legal discovery mechanism, namely by integrating scientific evidence (DNA) into a customary village decree (Pararem) and followed by a special purification ritual (Prayascita or Pebayuh) to neutralize anomalies in the birth process. This reconstruction is crucial to protecting children's human rights and inheritance rights amidst the disruption of modern medical technology..
Co-Authors I Gusti Ayu Apsari Hadi I Kadek Puji Astawa Komang Febrinayanti Dantes Ni Ketut Sari Adnyani Ni Luh Sukma Imagy Ni Putu Ega Parwati Ni Putu Windi Adnyani