Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Perlindungan Konsumen pada Platform E-Commerce: Regulasi dan Peran Pemerintah Falah Al Ghozali; Try Hardyanthi
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.220

Abstract

Meningkatnya aktivitas e-commerce menuntut tanggapan yang cepat dan terukur dalam mengelola serta melindungi konsumen yang terlibat dalam transaksi daring. Perubahan cepat dalam landscape e-commerce di Indonesia membutuhkan perhatian yang mendalam kaitannya dengan regulasi yang ada. Untuk meningkatkan kesadaran perlindungan konsumen, tugas utama pemerintah adalah merumuskan kebijakan dan peraturan yang membentuk kerangka kerja hukum yang kokoh. Pembentukan undang-undang yang jelas dan komprehensif, seperti tercermin dalam UUPK di Indonesia, menjadi dasar utama untuk menetapkan standar dan norma perlindungan konsumen. Dengan berkembangnya globalisasi dan kompleksitas pasar, sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan sistem perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran sentral dalam membentuk dan meningkatkan kesadaran perlindungan konsumen e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, sehingga pada bagian hasil dan pembahasan dikemukakan regulasi perlindungan konsumen pada platform e-commerce dan peran pemerintah terhadap perlindungan konsumen e-commerce. Kata kunci: E-Commerce, Peran Pemerintah, Perlindungan Konsumen.
Jejak Digital: Konsekuensi Hukum dari Tindakan di Media Sosial Falah Al Ghozali; Gusti Ajeng Moetia Toja; Muhammad Wisnu Raka Pratikno; Reyhan Rezon Alghifari
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 1 No. 6 (2024): Agustus
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v1i6.2102

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara tatap muka. Pengabdian masyarakat bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mega Bintang, yang terletak di Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, yang kami sebut sebagai mitra dalam melaksanakan pengabdian. Adapun pengabdian (penyuluhan hukum) yang kami laksanakan dengan mitra yaitu bertajuk: “Jejak Digital: Konsekuensi Hukum dari Tindakan di Media Sosial”. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak hukum yang mungkin muncul akibat jejak digital di media sosial. Dengan mengkaji dan melakukan penyuluhan terkait aspek-aspek ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana kita dapat mengelola dan memahami akibat atau konsekuensi hukum dari tindakan di media sosial. Terkait hal tersebut, metode yang dilakukan adalah dengan pendekatan harfiah, yaitu rencana tindakan yang terdiri atas seperangkat langkah untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan, kemudian hal tersebut dijadikan sebagai prosedur mental yang berbentuk tatanan langkah yang menggunakan upaya ranah cipta untuk mencapai maksud tertentu. Luaran pengabdian ini direncanakan akan dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat. Hasil pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan bagi Institusi Pendidikan.
Foreign Investment in The Era of Globalization: A Review of Legal Protection in The Perspective of National and International Law Layla Qodri Ani; Amanda Khoirun Nisa; Amanda Gheanisa Lutfi; Falah Al Ghozali
Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law Vol. 3 No. 1 (2024): Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Introduction: This paper presents an overview of the legal protection of foreign investment in the context of globalization. It aims to analyze the relations between national regulations and international treaties in regulating foreign investment. Methods: The research method used is document analysis and a qualitative approach to national regulations and international agreements related to foreign investment. Data is obtained from literature studies and relevant official documents. Novelty: This article presents a novel contribution by summarizing and analyzing the legal framework involving foreign investment in the era of globalization, as well as highlighting the significant differences between national regulations and international treaties in the context of foreign investment protection. Results and Discussion: The analysis shows that there are complexities in the relationship between national regulations and international treaties in providing legal protection for foreign investment. National regulations tend to reflect domestic interests while international treaties emphasize harmonization and protection of investments globally. Conclusion: There needs to be effective coordination between national regulations and international agreements to provide optimal legal protection for foreign investment in the era of globalization. A balance between the two aspects is important to create a stable and favorable investment environment for all relevant parties.
Legal Protection Analysis for Investors against Rug Pull Cryptocurrency Fraud in ASIX Token Cases in Indonesia Tasya Cantik Alya Nabila; Falah Al Ghozali; Wardah Yuspin
Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law Vol. 4 No. 1 (2025): Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of blockchain and cryptocurrency technology has brought significant transformation to the investment world but has also introduced various legal risks, particularly those related to crypto fraud. This study aims to analyze the legal liability mechanisms for perpetrators and the legal protection for investors in dealing with various types of rug pull schemes in the digital token market, especially in the ASIX token case. The researchers used a normative juridical method, examining the current regulatory framework, identifying legal loopholes, and formulating comprehensive legal accountability for perpetrators and protection for investors. This study adopts a statutory approach to further examine legal protection for investors against cryptocurrency fraud in the ASIX token case. Based on the findings, legal liability for perpetrators of ASIX token fraud refers to several regulations, including the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), the Criminal Code (KUHP), the Consumer Protection Law, and the Anti-Money Laundering Law, with criminal sanctions in the form of imprisonment and fines. Preventive and repressive measures, as well as regulations and supervision by Bappebti, are governed under Bappebti Regulation No. 5 of 2019, Bappebti Regulation No. 7 of 2020, and OJK Regulation No. 37/POJK.04/2018. This protection includes risk assessment, anti-money laundering measures, dispute resolution mechanisms through litigation and non-litigation, and strict oversight of digital asset trading to enhance transparency and security for investors.