Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Bambang Ali Kusumo
universitas slamet riyadi
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
LEGAL REVIEW ON THE MISUSE OF ASSET DISCLOSURE DATA IN THE TAX AMNESTY PROGRAM IN THE CASE OF MONEY LAUNDERING CRIMINAL OFFENSES Heru Karyono; Bambang Ali Kusumo
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i3.2904

Abstract

This study aims to analyze the misuse of data disclosed in the Tax Amnesty Program in the context of money laundering criminal offenses (ML). The Tax Amnesty, regulated by Law No. 11 of 2016, provides taxpayers the opportunity to disclose undeclared assets without the risk of criminal sanctions. However, the emergence of practices misusing this protected data, particularly in money laundering investigations, creates complex legal issues. This research uses a normative juridical approach to examine legislation, the principle of non-self-incrimination, and the role of law enforcement authorities in utilizing amnesty data. The findings of the study show a tension between the legal protection of data disclosed in this program and the authority of law enforcement agencies to investigate and act on potential money laundering. The study concludes that the use of Tax Amnesty data for criminal purposes, particularly in relation to ML offenses, must be done with caution to avoid violating fundamental principles of human rights protection and legal certainty.
ANALYSIS OF CONTROVERSIAL ARTICLES IN THE DRAFT CRIMINAL PROCEDURE CODE (RUU KUHAP) AND THEIR IMPLICATIONS FOR CRIMINAL LAW POLICY Heru Karyono; Bambang Ali Kusumo
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i2.2917

Abstract

The Draft of the Indonesian Criminal Procedure Code (RUU KUHAP) is formulated as a reform of Indonesia’s criminal procedure system to align with legal developments and societal needs. However, a critical review of several key articles within the draft reveals potential issues that may affect the effectiveness of law enforcement and the protection of human rights. These issues include imbalances in investigative authority, ambiguity in the concept of restorative justice, threats to privacy rights through wiretapping, and inconsistencies between witness protection and criminal sanctions. Additionally, limitations on pretrial rights, unclear provisions regarding electronic evidence, and uncertainty in the review (judicial reconsideration) mechanism are significant concerns. Using a normative juridical approach and qualitative analysis, this article recommends the refinement of problematic articles in the draft to ensure alignment with principles of justice, legal certainty, and human rights protection, while also addressing the needs of a modern and balanced criminal justice system.
Edukasi Literasi Digital: Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Mengidentifikasi Video Hoaks Berbasis Artificial Intelligence (AI) di Kelurahan Pucangsawit, Kota Surakarta Syifa Rana Tsary; Bambang Ali Kusumo; Ahmad Dicky Muttaqin
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2026): AUGUST 2026
Publisher : Divisi Riset, Lembaga Mitra Solusi Teknologi Informasi (L-MSTI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59431/ajad.v6i2.869

Abstract

This community service activity aims to provide an understanding of the wise use of social media in digesting and accepting all information circulating on the internet from any source. The target of this activity is the PKK women's association in Pucangsawit Village, Jebres District, Surakarta City. In order to achieve the stated objectives, this activity uses normative methods by reviewing laws and regulations and empirical methods with legal counseling education methods to the community through lectures, presentation of materials/modules and showing AI-based videos. The results obtained from this Community Service agenda are increased knowledge of the participants about the importance of examining and filtering information and videos on social media that contain elements of forgery, editing using the ChatGPT or AI feature using pre-test and post-test indicators that show an increase in understanding of participants who initially still had difficulty distinguishing AI videos and are now starting to be able to identify their authenticity, so that participants are starting to be careful not to easily believe something that is not certain of its truth.
Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: A Systematic Literature Review Bambang Ali Kusumo; Andi Anjasmara Putra Utama; Anidi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3126

Abstract

Korupsi merupakan salah satu extraordinary crime yang berdampak terhadap stabilitas hukum, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan nasional. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui pembentukan regulasi, penguatan kelembagaan, dan reformasi sistem hukum pidana. Namun demikian, efektivitas kebijakan hukum pidana masih menghadapi berbagai tantangan, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penelitian mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, mengidentifikasi tema-tema utama, menemukan research gap, serta merumuskan arah rekonstruksi kebijakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020. Penelusuran literatur dilakukan pada basis data Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis Online, HeinOnline, Google Scholar, dan Garuda. Dari 624 artikel yang teridentifikasi, sebanyak 41 artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis menggunakan thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan korupsi mengalami peningkatan selama periode 2021–2025 dengan lima tema utama, yaitu kebijakan hukum pidana, pembaruan KUHP Nasional, harmonisasi hukum pidana umum dan khusus, asset recovery, dan agenda penelitian masa depan. Penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana masih didominasi oleh pendekatan represif sehingga diperlukan rekonstruksi kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal melalui harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, optimalisasi asset recovery, serta pemanfaatan teknologi dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa rekomendasi arah rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif, integratif, dan berkelanjutan dalam mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Penegakan Hukum terhadap White Collar Crime sebagai Kejahatan Ekonomi di Indonesia: Bukti Empiris dari Systematic Literature Review Bambang Ali Kusumo; Andi Anjasmara Putra Utama; Anlianna
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3128

Abstract

White collar crime merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang terus berkembang seiring dengan globalisasi, digitalisasi ekonomi, dan kemajuan teknologi informasi. Kompleksitas modus operandi serta keterlibatan individu maupun korporasi menjadikan penegakan hukum terhadap kejahatan ini menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan konsep white collar crime, mengidentifikasi bentuk dan karakteristiknya sebagai kejahatan ekonomi di Indonesia, mengevaluasi efektivitas penegakan hukum berdasarkan hasil penelitian terdahulu, serta merumuskan arah pembaruan kebijakan. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020. Penelusuran literatur dilakukan melalui lima basis data, yaitu Scopus, Google Scholar, Dimensions, DOAJ, dan Garuda. Dari 487 artikel yang teridentifikasi, diperoleh 42 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa white collar crime telah berkembang dari kejahatan individual menjadi kejahatan ekonomi yang melibatkan korporasi, organisasi, dan jaringan lintas negara. Bentuk utama kejahatan meliputi korupsi, kejahatan korporasi, kejahatan perpajakan, pencucian uang, kejahatan sektor keuangan, dan kejahatan berbasis teknologi informasi. Efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa kompleksitas pembuktian, keterbatasan kapasitas aparat, ketidaksinkronan regulasi, intervensi kepentingan, serta perkembangan teknologi digital. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi pendekatan follow the money dan asset recovery, serta penerapan tata kelola yang baik dan teknologi digital sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan white collar crime di Indonesia.
Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia dalam Perspektif KUHP Nasional: A Systematic Literature Review Bambang Ali Kusumo; Andi Anjasmara Putra Utama; Anidi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3129

Abstract

Sistem peradilan pidana merupakan instrumen utama dalam penegakan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan melalui sinergi antar-subsistem peradilan pidana. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa paradigma baru yang menuntut rekonstruksi sistem peradilan pidana agar lebih terpadu, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan kejahatan serta kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan penelitian mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia, mengidentifikasi tema-tema utama dan research gap, serta merumuskan arah rekonstruksi sistem peradilan pidana terpadu dalam perspektif KUHP Nasional. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis Online, HeinOnline, Google Scholar, dan Garuda. Dari 612 artikel yang teridentifikasi, sebanyak 39 artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis menggunakan thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai sistem peradilan pidana mengalami peningkatan selama periode 2021–2025, terutama setelah diberlakukannya KUHP Nasional. Lima tema utama yang ditemukan meliputi rekonstruksi sistem peradilan pidana terpadu, harmonisasi antar-subsistem peradilan pidana, implementasi KUHP Nasional, digitalisasi sistem peradilan pidana, dan penerapan restorative justice. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas sistem peradilan pidana masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum optimalnya koordinasi antarlembaga, disharmoni regulasi, keterbatasan integrasi sistem informasi, dan dominasi penelitian normatif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem peradilan pidana melalui penguatan Integrated Criminal Justice System (ICJS), harmonisasi regulasi, optimalisasi digitalisasi proses peradilan, serta penguatan penerapan restorative justice guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. berkeadilan.untabel, dan berkeadilan.
Co-Authors Ahmad Dicky Muttaqin Andi Anjasmara Putra Utama Anidi Anlianna Heru Karyono Syifa Rana Tsary