Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara JURISTA : Jurnal Hukum dan Keadilan Al-Mudharabah
Yuhasnibar
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
KEKOSONGAN JABATAN WAKIL BUPATI ACEH SELATAN PERIODE 2018-2023 MENURUT UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH Ahmad Fachrial; Khairuddin; Yuhasnibar
As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui mengapa Bupati Aceh Selatan dan partai pengusung belum mengusulkan calon Wakil Bupati periode 2018-2023 untuk dipilih dalam rapat Paripurna DPRK/DPRA dan bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 terhadap kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, kemudian dianalisis dengan deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan 2 (dua) faktor penghambat proses pengusulan Wabup Aceh Selatan yaitu faktor politis terhadap keadaan pandemi Covid-19 serta miskomunikasi antara partai pengusung dan Bupati Aceh Selatan dalam penentuan nama calon yang ingin diusulkan. Kemudian faktor lemahnya aturan undang-undang (yuridis) mengenai pengisian Wakil Kepala Daerah sehingga terjadi kelalaian dalam proses pengusulan. Pada akhirnya, proses untuk pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan tidak terselesaikan. Kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan menyalahi Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
ANALYSIS OF BOAT BUILDING AGREEMENT BASED OF ISTISHNA' CONTRACT: A CASE STUDY IN SAWANG SOUTH ACEH - INDONESIA Rahim, Ummi; Bukhari Ali; Yuhasnibar
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2024): JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan
Publisher : Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jurista.v8i1.143

Abstract

This study examines the transaction of boat building agreements in Sawang Ba'u village, Sawang sub-district, South Aceh district. The problem that wants to be studied in this paper is how the application of the istishna' contract in the practice of boat ordering agreements in the village of Sawang Ba'u, besides that the author wants to identify the problems that exist in the application of the istishna' contract in the boat manufacturing agreement in the village of Sawang Ba'u. To answer these problems, the author conducted field research and used a qualitative approach by collecting data through interviews, observation, and documentation. The main objective of this research is to see the application of the istishna' contract in boatbuilding transactions, as well as identify obstacles that may arise during the process of applying the contract. The results of this study are that in general the istishna' contract has gone well when viewed from the istishna' principles which include price agreements and clear specifications of goods. Then there are several obstacles in the implementation of the istishna' contract including the inaccuracy of the boat's construction time, the boat's durability when used for two to three months, but after the author conducted further interviews, these obstacles were caused by force majeure or events that occurred beyond human ability such as bad weather factors that made the boat's quality decrease and the boat's construction took a long time so that it did not damage or cancel the istishna' contract.
PERSYARATAN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF MENURUT MAZHAB SYAFI’I Yuhasnibar
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.818

Abstract

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Praktek pelaksanaannya tidak terlepas dari tuntunan syara’. Tujuan zakat adalah menghilangkan kemiskinan yang terjadi dan menjamin hidup seluruh masyarakat khususnya muslim. Zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menyadarkan akan tanggung jawab sosial bagi orang yang memiliki harta berlebih terhadap orang dibawahnya. Mazhab Syafi'i dalam literaturnya tidak ada yang membahas secara eksplisit tentang pendistribusian zakat secara produktif. Namun demikian ada dua orang tokoh mazhab Syafi'i yaitu Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dan Imam an-Nawawi dalam pembahasan kitabnya mengindikasikan kebolehan zakat didayagunakan (produktif) dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Distribusi zakat di Indonesia ada dua jenis yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Selama ini dalam prakteknya pendistribusian zakat masih lebih didominasi oleh pendistribusian zakat secara konsumtif. Dengan adanya batasan persyaratan sebelum pendistribusian zakat produktif oleh kedua ulama ini, zakat yang diberikan dapat didayagunakan hingga zakat itu menjadi tumbuh dan berkembang terus-menerus, dan hal ini akan menjamin kelangsungan hidup perekonomian kedepannya. Pendapat yang dikemukakan oleh kedua murid Imam Syafi’i ini sangat relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa kini, karena dengan produktifitas zakat ini diharapkan dapat mengubah tatanan perekonomian masyarakat secara luas dan menghilangkan kemiskinan dan menjamin kehidupan masyarakat menjadi lebih makmur, sesuai dengan fitrah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Dengan demikian tujuan disyariatkannya zakat akan tercapai yaitu: zakat akan terus tumbuh dan berkembang
JUAL BELI TANAH MELALUI PERANTARA (SAMSARAH) : Analisis terhadap Penerapan Akad Wakalah, Jualah dan Ijārah Yuhasnibar
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i1.1304

Abstract

PENYALURAN ZAKAT PERUSAHAAN PADA BANK UMUM SYARI’AH DI ACEH DAN RELEVANSINYA DENGAN QANUN NO. 3 TAHUN 2021 Nadia Ulfa Sh; Ridwan Nurdin; Yuhasnibar
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i2.3011

Abstract

The aim of this research is to find out the concept and mechanism for distributing corporate zakat to Sharia Commercial Banks, and to find out what the challenges and obstacles are in disbursing corporate zakat at Sharia Commercial Banks in Aceh. This study uses a normative sociological approach and a qualitative type of research using secondary data in the form of BUS annual reports for the period 2020 to 2021. The sample selection that researchers used in this research were 4 samples from Sharia Commercial Banks which published complete financial reports during the 2020-2021 period. Data collection techniques through interviews and documentation data. The research results obtained show that of the 4 Sharia Commercial Banks, only Bank Muamalat Indonesia pays company zakat and the other 3 banks only pay employee zakat. However, in 2020 these three banks did not pay zakat to Baitul Mal. One of the obstacles or causes of some Sharia Commercial Banks not issuing zakat to Baitul Mal was that at that time Covid-19 was rife, this resulted/had the impact of these banks experiencing a decrease in income or it could be said that their economy was paralyzed due to the impact of Covid-19. In the end, the zakat management organization's income fell. So the zakat that should have been issued by the company to Baitul Mal has been distributed to the handling of the coronavirus public health center for needs during the pandemic, the aim is so that the community can avoid the Covid outbreak that is currently hitting.
CURTAIN PURCHASE AGREEMENT IN ACCORDANCE WITH THE BA'I ISTISHNA CONTRACT AT THE GORDEN REKA STORE, BANDA ACEH - INDONESIA Yuhasnibar; Munandar, Ari
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v5i1.5526

Abstract

The very diverse needs of the community have given rise to various innovations in products, product design and quality. Some people tend to need and are interested in unique products that do not have an equivalent in the market, so they need certain parties who are able to meet the products that consumers need. One of the products that consumers need is curtains. This product is widely ordered during Eid and in the office, one of the stores that provides this service is the Reka Curtain Shop located in Pasar Aceh. The purpose of this study is to find out how the practice in the procurement of curtains is carried out by the Reka Curtain Shop, and how the responsibility of the Reka Curtain store management to the provisions of the time for the delivery of curtain products. The method of this research uses a type of empirical juridical research, namely problem solving by collecting, processing, analyzing data and drawing conclusions systematically and objectively. The result of this study is that all consumer orders can be submitted on time and in accordance with consumer wishes, except for certain conditions caused by force majeure factors and also other natural factors that hinder the process of manufacturing even though in a small degree of professionalism is lacking.
DETERMINATION OF UJRAH ON WAREHOUSE COLLATERAL ACCORDING TO THE IJĀRAH 'ALĀ AL-MANĀFI' CONTRACT Yashila Rahima; Yuhasnibar
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2025): JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan
Publisher : Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jurista.v9i1.260

Abstract

This article discusses the topic of determining ujrah on the storage of collateral for bags and warehouses at PT Pegadaian Syariah Banda Aceh according to the ijārah 'alā al-manāfi' contract. This article is conducted to know and analyse the value and legal status of determining ujrah related to collateral storage seen from the ijārah 'alā al-manāfi' contract. The approach used is a conceptual approach, type of empirical legal research, while the data is obtained from interviews and documentation studies. The data findings were analysed qualitatively with a prescriptive nature. The results showed that the determination of ujrah on the storage of collateral for bags or warehouses at PT Pegadaian Syariah Banda Aceh is in accordance with the ijārah 'alā al-manāfi' contract in Islamic fiqh and in the DSN-MUI Fatwa. The determination of ujrah is based on the estimated value of the collateral, not judged by the type of collateral, and not determined by the amount of the loan.
KEKOSONGAN JABATAN WAKIL BUPATI ACEH SELATAN PERIODE 2018-2023 MENURUT UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH Ahmad Fachrial; Khairuddin; Yuhasnibar
As-Siyadah Vol. 2 No. 2 (2023): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v2i2.3184

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui mengapa Bupati Aceh Selatan dan partai pengusung belum mengusulkan calon Wakil Bupati periode 2018-2023 untuk dipilih dalam rapat Paripurna DPRK/DPRA dan bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 terhadap kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, kemudian dianalisis dengan deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan 2 (dua) faktor penghambat proses pengusulan Wabup Aceh Selatan yaitu faktor politis terhadap keadaan pandemi Covid-19 serta miskomunikasi antara partai pengusung dan Bupati Aceh Selatan dalam penentuan nama calon yang ingin diusulkan. Kemudian faktor lemahnya aturan undang-undang (yuridis) mengenai pengisian Wakil Kepala Daerah sehingga terjadi kelalaian dalam proses pengusulan. Pada akhirnya, proses untuk pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan tidak terselesaikan. Kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan menyalahi Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
IMPLEMENTATION OF FINANCING USING THE MUSYARAKAH SCHEME AT PT BANK ACEH SYARIAH AND ITS RELEVANCE TO SHARIA ECONOMIC LAW Mawaddaturrahmah; Yuhasnibar
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2025): JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan
Publisher : Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This scientific article analyses the implementation of musyarakah financing at PT Bank Aceh Syariah and its relevance to Sharia Economic Law. Musyarakah, as one of the profit-sharing financing instruments, plays a crucial role in Islamic banking. This study examines the basic concepts, types, pillars, and principles of musyarakah within the framework of fiqh muamalah, as well as the regulatory framework in Indonesia, which includes laws, fatwas from the DSN-MUI, and guidelines from the OJK. Through a case study of PT Bank Aceh Syariah, this article describes the product, procedures, and implementation data, identifies challenges, and analyzes the alignment of practices with Sharia principles and the views of contemporary scholars. The research findings indicate that PT Bank Aceh Syariah has adopted musyarakah as its primary product, including Musyarakah Mutanaqisah, with structured procedures supported by a comprehensive regulatory framework. However, challenges such as customer dishonesty and a lack of understanding of the contract still exist. Nevertheless, adaptations in banking practices, such as the use of collateral, reflect efforts to balance Sharia compliance with modern banking prudence principles. This article concludes that the implementation of musyarakah at PT Bank Aceh Syariah is generally consistent with Sharia Economic Law. However, there is room for improvement in transparency and education to optimise the potential of this instrument in achieving equitable economic well-being.
Co-Authors Ahmad Fachrial Ahmad Fachrial Ari Munandar, Ari Bukhari Ali Khairuddin Mawaddaturrahmah Nadia Ulfa Sh Rahim, Ummi Ridwan Nurdin Yashila Rahima