Yessiarie Silvanny Sibot
Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Upaya Hukum Untuk Menjerat Tindakan Pelaku Perselingkuhan dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju Yessiarie Silvanny Sibot; Desti Natasha; Henkam Nipriskila Cahyanti
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i9.13671

Abstract

The problem that occurs is a legal vacuum regarding the regulation of sanctions that can be imposed on perpetrators of infidelity through national law. In the Dayak indigenous communities of Central Kalimantan, Dayak customary law is strictly enforced, but it is still not widely known. This research uses empirical qualitative research type, conducted by visiting the Kedamangan Institute in Central Kalimantan and the Dayak Customary Council (DAD) in Central Kalimantan. This can complement national legal efforts before the implementation of the national law of the Criminal Code Bill for the Ngaju Dayak community in Central Kalimantan. Legal efforts made to ensnare perpetrators of infidelity are broken promises which are the most serious legal remedies that can be done by the indigenous people of the Ngaju Dayak tribe. They believe that the oath taken on Basarah Adat will be serious for those who dare to lie. They may be short-lived, unlucky and suffer from continuous illness for themselves and their offspring and siblings. The customary Dayak Ngaju sanctions imposed on perpetrators of infidelity are to pay twice the value of the customary marriage (dowry) of the confiscated spouse, pay shame compensation for the legal family of the female partner, pay compensation for marriage expenses for the legal couple, and pay the peace of the party.
Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Adat di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Yessiarie Silvanny Sibot; Satriya Nugraha; Muhammad Thaariq Darmawan
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i2.4650

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan cara penyelesaian terjadinya proses sengketa tanah melalui mediasi Ketua Adat serta penyebab terjadinya konflik antara masyarakat adat di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini membahas bagaimana penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat dimasyarakat serta hambatan maupun kendala dalam penyelesaian sengketa adat di masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pendekatan deskriptif-analitis dan teknik penarikan kesimpulan induktif dan melakukan wawancara di kedamangan. Hasil penelitian ini, menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak memiliki kiekuatan eksekutoria. Hambatan yang terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap batasan tanah ulayat, karena telah meninggalkan pelaku sejarah para tokoh adat merupakan kelompok orang yang paling mengetahui keberadaan tanah ulayatnya, proses mediasi tidak ada itikad baik serta minimnya kesadaran masyarakat untuk mensertifikasi tanah.