Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Law Enforcement against Notaries who Commit Deed Forgery (Case Study of Supreme Court Decision Number 1003/K/PID/2015) M. Fakhri Rahmat Muzakki*; Yunimar Chaniago; Salman M Noer
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 6, No 3 (2023): Social, Political, and Economic History
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v6i3.34090

Abstract

This study aims to examine law enforcement against Notaries who forge deeds, find out the basis for judges considerations for imposing criminal penalties in the Supreme Court Decision Number 1003K/PID/2015, and analyze reimbursement of costs, compensation and interest by Notaries who forge deeds. For this reason, the research method used is the Normative Juridical method with a case approach. As for the result of his research, namely: 1) Law enforcement against falsification of authentic deeds by referring to article 264 paragraph (1) of the Criminal code, which carries a maximum prison sentence of eight years. 2) The basis for judges consideration in the Supreme Court Decision Number 1003K/PID/2015 is that the Pekanbaru District Court has wrongly applied the law by releasing the defendant. Thia ia because the notary should change the contents of the deed in front of both parties in accordance with the agreement of both or according to the procedure. 3) Reimbursement of costs, compensation and interest by a Notary for gery of authentic deeds as referred to article 38, article 48, article 49 and article 50 UUJN-P as well as clearly state the amount of compensation, compensation and interest in the petitum of the lawsuit.
Cyber Safety for All: Edukasi Keamanan Digital bagi Peserta Fun Run Zalmadani, Hendro; Muzakki, Muhammad Fakhri Rahmat; Prasetyaningsih, Prasetyaningsih; Zayani, Nofri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 2 (2025): Bulan November
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i2.811

Abstract

Penggunaan internet di Indonesia yang mencapai lebih dari 221 juta pengguna meningkatkan risiko ancaman siber seperti pelanggaran data dan phishing, sementara literasi keamanan digital masyarakat masih rendah meskipun regulasi seperti UU PDP sudah diterapkan. Program pengabdian “Cyber Safety for All” bertujuan meningkatkan kesadaran dan keterampilan keamanan digital peserta Fun Run melalui pendekatan partisipatif-edukatif. Kegiatan dilaksanakan melalui empat tahap: persiapan, edukasi inti, pendampingan praktik, dan evaluasi. Pada tahap persiapan dilakukan analisis kebutuhan, penyusunan materi visual, dan koordinasi dengan panitia. Pelaksanaan mencakup mini workshop serta booth edukasi yang menyediakan konsultasi, pemeriksaan keamanan akun, dan demonstrasi langkah proteksi digital. Evaluasi pretest–posttest menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta, terutama terkait phishing (56%), aplikasi berbahaya (42%), privasi lokasi (62%), dan dasar hukum keamanan digital (67%). Dari 200 peserta, 111 memiliki literasi digital rendah, menunjukkan tingginya kebutuhan edukasi pada komunitas olahraga yang aktif secara digital. Booth edukasi dikunjungi 135 peserta, dan 98 di antaranya mempraktikkan langsung penguatan keamanan akun. Program ini terbukti efektif meningkatkan kesadaran dan perilaku aman digital. Saran kami, untuk seterusnya edukasi serupa perlu diperluas dengan dukungan modul online, pembaruan materi, dan kolaborasi lintas sektor agar dampaknya berkelanjutan.
Pemberdayaan Remaja Melalui Peer Educator Untuk Pencegahan Perilaku Seksual Beresiko di SMKN 1 Pariaman Zayani, Nofri; Prasetyaningsih, Prasetyaningsih; Muzzaki, Muhammad Fakhri Rahmat
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 3 (2026): Bulan Februari
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i3.952

Abstract

Masa remaja merupakan periode rentan terhadap perilaku seksual beresiko. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah edukasi teman sebaaya. Tujuan kegiatan untuk memberdayakan remaja SMKN 1 Pariaman dalam pembentukan dan pelatihan peer educator untuk upaya pencegahan perilaku seksual berisiko. Metode yang digunakan yaitu kuis digital, edukasi dengan video dan ceramah, pelatihan, role play, pendampingan, dan praktik edukasi sebaya, dan evaluasi. Pendekatan yang dilakukan yaitu pemberdayaan remaja berbasis partisipatif. Instrumen yang digunakan adalah video animasi, leaflet, serta kuis digital dalam google form. Sasaaran utama kegiatan adalah siswa SMKN 1 Pariaman sebanyak 30 orang. Kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan dan ditargetkan. Hasil analisis pada jawaban kuis peserta menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dari awalnya rendah (60.00%) menjadi baik (66.67%) dan sikap yang dari negatif (76.67%) menjadi positif (93.33%). Hasil observasi dan evaluasi proses menunjukkan bahwa peer educator mengalami peningkatan keterampilan komunikasi interpersonal dan konseling dasar yang ditandai dengan peningkatan kemampuan teknis dan transformasi kemampuan sosial. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan remaja di SMKN 1 Pariaman melalui pembentukan dan pelatihan peer educator terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, serta keterampilan komunikasi dan konseling dasar remaja dalam edukasi kesehatan reproduksi serta seksual sebagai upaya pencegahan perilaku seksual berisiko.
TELEMEDICINE DI INDONESIA: ANALISIS SISTEM DIGITAL KESEHATAN DAN KEPASTIAN HUKUM ZALMADANI, HENDRO; MUZAKKI, MUHAMMAD FAKHRI RAHMAT; RAFI, MUHAMMAD
As-Shiha : JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH Vol. 7 No. 2 (2025): AS-SHIHA VOLUME 7 NOMOR 2
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Piala Sakti Pariaman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong pemanfaatan telemedicine sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan. Namun, implementasi telemedicine masih menghadapi tantangan terkait kesiapan sistem digital kesehatan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan telemedicine di Indonesia ditinjau dari aspek sistem digital kesehatan dan kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telemedicine telah berkembang sebagai alternatif layanan kesehatan digital, namun kesiapan sistem digital kesehatan masih belum optimal, khususnya dalam integrasi sistem dan perlindungan data kesehatan pasien. Selain itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang komprehensif bagi pasien, tenaga kesehatan, dan penyelenggara layanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan telemedicine di Indonesia memerlukan penguatan sistem digital kesehatan yang terintegrasi serta penyempurnaan regulasi guna menjamin mutu layanan, keselamatan pasien, dan kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan digital.