Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MENAKAR KEMBALI EPISTEMOLOGI REGULASI ZAKAT DI INDONESIA DI MASA PANDEMIC COVID-19 Muhammad Nafi
Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobis-DA) Vol 1, No 02 (2020): Jurnal Ekonomi Dan Bisnis EKOBIS-DA
Publisher : IAI Darussalam Martapura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58791/ekobis.v1i02.411

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana perdebatan public tentang materi regulasi zakat yang ada di Indonesia yang berkenaan dengan pendistribusian zakat dikaitkan dengan isu pandemic Covid-19. Penelitian pustaka (library research), dan menggunakan pendekatan doktrinal dan perundang-undangan. Hasilnya adalah bahwa isi dari materi regulasi yang berkaitan dengan distribusi zakat memiliki dasar hukum yang kuat untuk digunakan dan diterapkan dalam regulasi, namun perlu pembaruan materi regulasi yang ada dengan memperbolehkan penyaluran harta zakat untuk kemaslahatan umum, khususnya pada masa wabah. Masyarakat tidak perlu ragu untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah (BAZNAS) atau yang ditetapkan oleh pemerintah (LAZ) Kata Kunci : Epistemology, Regulation, Zakat, COVID-19
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PERSPEKTIF MASLAHAT MUADALAH DAN SIYASAH SYARIAH Muhammad Nafi; Mohammad Sahli Ali; Muh. Arief Budiman; Muhammad Sholah Ulayya
Siyasah Wa Qanuniyah Vol 2 No 2 (2024): Siyasah Wa Qanuniyah
Publisher : Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61842/swq/v2i2.21

Abstract

This article aims to highlight the choice of health insurance fiqh that has been legally binding in the presence of MUI DSN-MUI Fatwa Number 98/DSN-MUI/XII/2015 concerning Guidelines for the Implementation of Sharia Health Social Security. This research examines the concept of maslahat muadalah (maslahat keadilan) and siyasah sharia, which are realized to introduce the fiqh of health insurance offered in an effort to provide an alternative to fiqh for the Indonesian Muslim community related to this BPJS Kesehatan fiqh. This research is library research, whose data source is taken from books, journals, and another research. The result of this study is that, from the reconstruction of JKN fiqh using the theories of maslahat muadalah and siyasah sharia, it was found that if the state has promulgated a regulation that contains maslahah muadalah even though it is a disputed fiqh, then the community is still obliged to follow and comply with it. If there is a conflict between the content of the regulatory material and the existing fiqh rules, a judicial review of the regulation should be submitted.