Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

KEABSAHAN DAN PENGELOLAAN WAKAF AHLI (KELUARGA) Muh. Arief Budiman
Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobis-DA) Vol 1, No 02 (2020): Jurnal Ekonomi Dan Bisnis EKOBIS-DA
Publisher : IAI Darussalam Martapura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58791/ekobis.v1i02.410

Abstract

undang-undang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari‟ah. Wakaf merupakan salah satu perbutan terpuji dan sangat bermanfaat dalam kehidupan umat manusia. Secara umum tidak terdapat dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf dalam Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Adapun dalam pelaksanaan wakaf harus memenuhi rukun wakaf yang terdiri dari: Wakif, Mauquf alaih, Mauquf, dan Shigat. Wakaf kelurga dalam hal ini bisa dikatakan sebagai wakaf ahli atau wakaf zurri, yakni wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga ataulingkungan kerabat sendiri. Dalam kebasahan dan pengelolaannya wakaf keluarga ini tentunya mengacu kepada Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.. Kata Kunci : Keabsahan, Pengelolaan, Wakah Ahli
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA KALI BESAR KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT Akhmad Nawawi; Muh. Arief Budiman; Khairatun Hisan
Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobis-DA) Vol 2, No 02 (2021): Jurnal Ekonomi Dan Bisnis EKOBIS-DA
Publisher : IAI Darussalam Martapura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58791/ekobis.v2i02.437

Abstract

Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan dimasa lalu disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan perdesaan tidak melibatkan masyarakat. Pembangunan di desa merupakan modal pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang direncanakan, dilaksanakan  dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat dan gotong-royong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Kali Besar Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, dan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Kali Besar Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data malalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Kesimpulannya bahwa tingkat efektivitas Dana Desa Kali Besar termasuk dalam kategori cukup efektif. Berdasarkan ekonomi Islam maka sudah dapat dikatakan baik, menurut Islam berdasarkan asas keadilan dalam sebagaimana tugas manusia sebagai khilafah di muka bumi pelaksanaan dana desa sudah cukup dirasakan masyarakatKata Kunci: Dana Desa, Efektivitas, Ekonomi Islam, Pembangunan
PENGARUH HARGA DAN PROMOSI MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA UMKM MUKENA ICAIMA_OFFICIAL MARTAPURA Siti Aminah; Muh. Arief Budiman
Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobis-DA) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Ekonomi Dan Bisnis EKOBIS-DA
Publisher : IAI Darussalam Martapura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58791/ekobis.v3i02.424

Abstract

AbstrakKeberadaan dan keanekaragaman media sosial disaat ini dimanfaatkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk tujuan pengembangan bisnis. Sosial media yang banyak digunakan di kalangan masyarakat saat ini salah satunya adalah Instagram. Dalam penelitian ini ada 2 variabel yang digunakan dalam mengukur pengaruh terhadap keputusan pembelian pada produk mukena oleh Icaima_Official. Variabel harga sebagai (X1) dan variabel promosi melalui media sosial Instagram sebagai (X2) kemudiaan variabel terikat (Y) adalah Keputusan Pembelian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga (X1) berpengaruh terhadap keputusan pembelian (Y) dengan hasil uji t dengan nilai thitung > ttabel 3,576 > 0,67703 dengan tingkat signifikansi 0,001 < 0,05, dan promosi melalui media sosial Instagram (X2) berpengaruh terhadap keputusan pembelian (Y) dengan hajil uji t dengan nilai thitung > ftabel (2,474 > 0.67703) dengan tingkat signifikansi 0,015 < 0,05. Kemudian secara bersamaan harga (X1) dan promosi melalui media sosial Instagram (X2) berpengaruh terhadap keputusan pembelian (Y) dengan nilai fhitung > ftabel (35,469 > 3,09) dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel harga (X1) dan promosi melalui media sosial Instagram (X2) memiliki pengaruh sebesar 42,2% sedangkan 57,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian seperti kualitas, kelengkapan produk dan lain-lain.Kata kunci: Harga; Instagram; Keputusan Pembelian; Promosi
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PERSPEKTIF MASLAHAT MUADALAH DAN SIYASAH SYARIAH Muhammad Nafi; Mohammad Sahli Ali; Muh. Arief Budiman; Muhammad Sholah Ulayya
Siyasah Wa Qanuniyah Vol 2 No 2 (2024): Siyasah Wa Qanuniyah
Publisher : Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61842/swq/v2i2.21

Abstract

This article aims to highlight the choice of health insurance fiqh that has been legally binding in the presence of MUI DSN-MUI Fatwa Number 98/DSN-MUI/XII/2015 concerning Guidelines for the Implementation of Sharia Health Social Security. This research examines the concept of maslahat muadalah (maslahat keadilan) and siyasah sharia, which are realized to introduce the fiqh of health insurance offered in an effort to provide an alternative to fiqh for the Indonesian Muslim community related to this BPJS Kesehatan fiqh. This research is library research, whose data source is taken from books, journals, and another research. The result of this study is that, from the reconstruction of JKN fiqh using the theories of maslahat muadalah and siyasah sharia, it was found that if the state has promulgated a regulation that contains maslahah muadalah even though it is a disputed fiqh, then the community is still obliged to follow and comply with it. If there is a conflict between the content of the regulatory material and the existing fiqh rules, a judicial review of the regulation should be submitted.
PERAN PENGUSAHA KERUPUK KETUMBAR DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PALINGKAU BARU KAPUAS MURUNG Muhammad Amin; Hu’shila Awalia R; Muh. Arief Budiman
JURNAL EKONOMI DAN BISNIS (EKOBIS-DA) Vol. 7 No. 02 (2026): Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKOBIS-DA)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAI Darussalam Martapura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58791/febi.v7i02.916

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in improving community welfare by creating employment opportunities, increasing household income, and strengthening local economic development. One of the growing MSMEs in Palingkau Baru Village, Kapuas Murung District, is the coriander cracker (kerupuk ketumbar) home industry, which has become an important source of livelihood for local communities. This study aims to analyze the role of coriander cracker entrepreneurs in improving the local economy, identify the socio-economic impacts generated by the business, and examine the supporting factors, constraints, and development strategies for business sustainability. This research employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings reveal that the coriander cracker business makes a significant contribution to the local economy by creating employment opportunities, increasing household income, reducing unemployment, and improving family welfare through better access to basic needs, education, housing, and healthcare. In addition to its economic contribution, the business generates a positive multiplier effect by stimulating local economic activities and empowering communities through the utilization of local resources. The sustainability of the business is supported by strong market demand, the availability of local labor, entrepreneurial experience, and community support. However, it also faces several challenges, including limited capital, traditional production technology, inadequate marketing strategies, and dependence on weather conditions during the production process. Therefore, sustainable business development requires product quality improvement, production technology modernization, business management enhancement, digital marketing adoption, business legalization and certification, broader access to financing, and stronger collaboration among entrepreneurs, government institutions, and local communities. This study concludes that the coriander cracker industry serves as an effective instrument for community economic empowerment and sustainable local economic development
Interfaith Waqf in Central Kalimantan: Transformation of Islamic Financial Institutions from the Perspective of Legal Pluralism Aswad, Muhammad; Wakhidah, Nur; Qomar, Mujamil; Majid, Abdul; Muh. Arief Budiman
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 10 No. 2 (2026): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/end3b419

Abstract

Waqf has long been conceptualized as a form of religious endowment governed by established doctrinal and institutional frameworks. However, contemporary practices in plural societies increasingly challenge this conventional understanding. In particular, interfaith expressions of waqf invite a reconsideration of the boundaries of Islamic social finance and its capacity to adapt within diverse social settings. This study seeks to analyze how interfaith waqf practices reshape the normative, social, and institutional dimensions of waqf, while also examining their implications for social cohesion and processes of institutional transformation. This research adopts a qualitative field-based approach, utilizing in-depth interviews, direct observation, and documentary analysis conducted in Tewah District, Central Kalimantan. The findings indicate that waqf may originate from non-Muslim actors and operate as a socially embedded practice sustained through interfaith collaboration, shared ethical commitments, and forms of legitimacy rooted in community recognition. At the same time, the lack of formal legal acknowledgment points to a persistent gap between regulatory structures and lived social practices. The study concludes that interfaith waqf can be understood as an adaptive and practice oriented form of Islamic social finance, in which institutional change is shaped primarily by everyday social interactions rather than formal legal arrangements. These findings emphasize the importance of developing a legal pluralism approach that is more responsive to local contexts, and contributes to efforts to reconceptualize waqf as an inclusive institution rooted in social realities in plural societies.