Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus : Sibolga Nomor 444//Pid.Sus/2020/Pn Sibolga) Nanda Divabuena Purba; Hery Firmansyah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 17 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8318113

Abstract

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memperhatinkan. Keadaan tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain adalah kesadaran masyarakat Indonesia tentang kurang taanya terhadap ajaran agama, norma dan aturan perundang-undangan. Keadaan tersebut diperparah dengan pesatnya pengaruh globalisasi yang membawa arus informasi dan tranformasi budaya yang sangat pesat, diantaranya penyalahgunaan narkoba. Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya peredaran gelap narkoba, penggunaan narkoba secara ilegal ditegah kehidupan masyarakat. Bahaya penyalahgunaan tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakkan hukum pidana dalam penyalahgunaan narkoba pada kasus Sibolga Nomor 444//Pid.Sus/2020/PN Sibolga. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Penerapan pertanggung jawaban pidana pelaku penyalah guna angunan narkotika dalam putusan perkara Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN SBG telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yang adil. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalah gunaan narkotika, peran serta semua masyarakat menjadi salah satu upaya terbesar yang harus disadari oleh semua orang dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalah gunaan narkotika. Sehingga perlunya pembinaan kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan pemerintah, agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarkat dan yang taat akan hukum.
Meninjau Perjanjian Sewa Menyewa Lisan Berdasarkan Hukum Wanprestasi Dalam Perikatan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1093 K/PDT/2016) Nanda Divabuena Purba; Jelita Safitri Ananda; Gesang Khalis I
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6210

Abstract

Terdapat kasus dimana terjadi perjanjian sewa menyewa tanah secara lisan yang diakhiri oleh pihak pemberi sewa oleh karena pihak penyewa dipandang telah wanprestasi, kasus tersebut terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1093 K/Pdt/2016. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding dan Tergugat pada tingkat banding dan tingkat pertama. Dengan adanya kasus tersebut, maka tujuan dari penulisan artikel ini ialah 1) mengetahui keabsahan dan kekuatan pembuktian perjanjian sewa menyewa lisan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1093 K/Pdt/2016 2) mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa lisan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1093 K/Pdt/2016. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan hukum normatif. Hasilnya, perjanjian sewa menyewa lisan dapat menjadi sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, kemudian apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa lisan maka dapat menyebabkan suatu perjanjian menjadi batal apabila pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian kepada Hakim.