Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Reformasi Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Absolute Theory di Indonesia Jihan Kharisma Illahi; Tengku Arif Hidayat; Jupri Yanus Halawa; Nursal Sabila; Rosdiansyah Rosdiansyah; Silvy Elfiana
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 18 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8329976

Abstract

Reformasi Pemidanaan Koruptor di Indonesia melalui Absolute Theory. Proses pemidanaan di Indonesia, termasuk untuk kasus korupsi menggunakan teori gabungan atau integrative theory. Teori absolut atau teori pembalasan melantaskan bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk hal-hal pragmatis, seperti membenahi pelaku kejahatan, melainkan suatu desakan absolut termasuk sebagai suatu pembalasan (revegen) kepada siapa saja yang melakukan kejahatan. Diperlukan reformasi atau perubahan pemidanaan berkaitan dengan kasus korupsi di Indonesia menjadi absolute theory. Jenis riset yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah yuridis normative. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pemidanaan bagi para pelaku korupsi di Indonesia yang menganut teori gabungan. Berdasarkan penggalian yang dilakukan, disadari bahwa perlu diadakan perubahan pemidanaan menjadi pemidanaan berdasarkan teori pembalasan karena korupsi merupakan extraordinary crime karena dampaknya sangat meluas dan sistematis terhadap masyarakat banyak.
Harmonisasi Hukum Adat dan Prinsip Kesetaraan Gender di Desa Kemang Indah Nada Marenza Putri; Victor Fernando Panjaitan; Nursal sabila; Shallomta Barus; M. Adya Zhafran; Maria Dwinoverine; Enriko Enriko; Indri Rizkiyani Kurnia; Exaudi Lestari Aruan
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 4 (2023): Oktober : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i4.1350

Abstract

Gender equality is a social construct related to the roles, rights, and characteristics of women and men in society that can change with evolving social dynamics. In Indonesia, gender equality issues are also tied to the principle of justice, which is an integral part of the state ideology, Pancasila. Customary law, on the other hand, is a legal system that develops within specific communities and is not always codified. Customary law in Kemang Indah Village, Riau, is strongly influenced by Islam and Islamic identity. The people of Kemang Indah Village are indigenous to the Kampar tribe and have a historical connection with Minangkabau, with strong Islamic influences evident in their customary law. This research aims to understand the relationship between customary law and the concept of gender equality in Kemang Indah Village. The results of the study show that the village community has successfully harmonized these two principles. Women in Kemang Indah Village have strong roles, even becoming leaders at various levels of community organization. They are also empowered to pursue their interests and talents, with facilities aligned with the applicable customary law. This is evidence that customary law principles can be integrated effectively with the concept of gender equality in the context of Kemang Indah Village. Thus, gender equality and customary law can coexist and mutually support each other in creating a fair and equal society in Kemang Indah Village.