Victor Fernando Panjaitan
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Harmonisasi Hukum Adat dan Prinsip Kesetaraan Gender di Desa Kemang Indah Nada Marenza Putri; Victor Fernando Panjaitan; Nursal sabila; Shallomta Barus; M. Adya Zhafran; Maria Dwinoverine; Enriko Enriko; Indri Rizkiyani Kurnia; Exaudi Lestari Aruan
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 4 (2023): Oktober : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i4.1350

Abstract

Gender equality is a social construct related to the roles, rights, and characteristics of women and men in society that can change with evolving social dynamics. In Indonesia, gender equality issues are also tied to the principle of justice, which is an integral part of the state ideology, Pancasila. Customary law, on the other hand, is a legal system that develops within specific communities and is not always codified. Customary law in Kemang Indah Village, Riau, is strongly influenced by Islam and Islamic identity. The people of Kemang Indah Village are indigenous to the Kampar tribe and have a historical connection with Minangkabau, with strong Islamic influences evident in their customary law. This research aims to understand the relationship between customary law and the concept of gender equality in Kemang Indah Village. The results of the study show that the village community has successfully harmonized these two principles. Women in Kemang Indah Village have strong roles, even becoming leaders at various levels of community organization. They are also empowered to pursue their interests and talents, with facilities aligned with the applicable customary law. This is evidence that customary law principles can be integrated effectively with the concept of gender equality in the context of Kemang Indah Village. Thus, gender equality and customary law can coexist and mutually support each other in creating a fair and equal society in Kemang Indah Village.
Analisis Yuridis Command Responsibility Terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia Victor Fernando Panjaitan; Mukhlis. R; Erdiansyah
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.413

Abstract

Pelanggaran hak asasi manusia berat seringkali melibatkan aktor militer dalam struktur komando yang kompleks, sehingga prinsip tanggung jawab komando sangat penting untuk memastikan akuntabilitas atasan ketika mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang kejahatan tersebut. Namun, penerapannya dalam hukum Indonesia masih lemah, terutama karena rumusan yang diskresioner dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dan dominasi yurisdiksi militer, yang mengurangi transparansi dan efektivitas dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan personel angkatan bersenjata. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan regulasi dan komparatif, studi ini menganalisis kesenjangan antara peraturan nasional dan standar internasional seperti Statuta Roma dan Konvensi Jenewa. Temuan menunjukkan inkonsistensi normatif yang signifikan yang menghambat penuntutan yang efektif, menyoroti perlunya harmonisasi hukum Indonesia dengan prinsip-prinsip internasional dan revisi Undang-Undang Pengadilan Militer untuk memastikan akuntabilitas yang lebih jelas dan keadilan yang lebih baik bagi para korban