Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)
Muntahabul Puaddi
Politeknik Piksi Ganesha
Decision Sciences, Operations Research & Management

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Pengaruh Sosialisasi Perpres 12/2021 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Partisipasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Wilayah Kerja DPRD Provinsi Jawabarat (Study Kasus Kota Bandung) Muntahabul Puaddi; Widwi Handari Adji
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 4 No. 6 (2023): Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/msej.v4i6.3439

Abstract

Perpres 12/2021 yang mengatur pengadaan barang dan jasa telah menjadi perhatian utama dalam konteks partisipasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah kerja DPRD Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh sosialisasi Perpres 12/2021 terhadap partisipasi UMKM di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dan analisis data kuantitatif. Dari uji regresi secara persial dan uji regresi secara simultan yaitu 0,000 < 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Perpres 12/2021 memiliki dampak positif terhadap peningkatan partisipasi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini mencerminkan peran penting sosialisasi kebijakan pemerintah dalam mendorong sektor UMKM untuk lebih terlibat dalam proses pengadaan publik. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman dan akses UMKM terhadap Perpres 12/2021, sehingga mereka dapat lebih efektif berpartisipasi dalam pasar pengadaan barang dan jasa Untuk lebih meningkatkan dampak positif sosialisasi Perpres 12/2021 terhadap partisipasi UMKM di wilayah kerja DPRD Provinsi Jawa Barat, beberapa langkah berikut dapat dipertimbangkan: Pelatihan Lanjuta, Akses Pembiayaan, Pembentukan Kelompo, Transparansi dan Keterbukaan serta Pemantauan dan Evaluasi.
Co-Authors Adji, Widwi Handari