Garuda - Garba Rujukan Digital

STRATEGI DAN DAMPAK PEMBANGUNAN KAWASAN PLBN ENTIKONG DALAM MENINGKATKAN PERDAGANGAN DAN KEAMANAN WILAYAH INDONESIA 2019 maisondra maisondra
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Masalah yang melatarbelakangi studi ini adalah: 1) Pengerjaan kantor PLBN Entikong telah selesai dikerjakan dan diresmikan tahun 2016, kemudian pembangunan kawasan sekitarnya terus berlanjut dengan pesat, 2) Masih tinggi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap negara tetangga Malaysia 3) Masih terjadi aktifitas ilegal di jalur perbatasan melalui jalan-jalan tikus. Tujuan penelitian ini adalah:. 1) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pembangunan kawasan PLBN Entikong terhadap perdagangan dan keamanan wilayah Indonesia. 2) Untuk mengetahui strategi yang cocok untuk dikembangkan dalam pembangunan kawasan PLBN Entikong agar berdampak terhadap perdagangan dan keamanan di wilayah Indonesia. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang fokus pada dampak yang ditimbulkan dari pembangunan kawasan PLBN Entikong terhadap perdagangan dan keamanan di wilayah Indonesia serta strategi yang cocok untuk diterapkan dalam pembangunan kawasan tersebut ke depannya. Pengambilan data dilakukan melalui observasi nonpartisipsi, wawancara dan dukumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi. Sementara teknik analisis data melalui langkah-langkah reduksi data, pemaparan data, penafsiran data dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pembangunan Kawasan PLBN Entikong berdampak kepada peningkatan perdagangan legal dan situasi keamanan, namun dampak tersebut belum berpengaruh secara siknifikan terhadap peningkatan perkonomian dan kesejahteraan masayarakt sekitarnya. 2) Pembangunan fisik berupa kantor PLBN dan sejumlah infrastruktur lainnya merupakan strategi yang sangat tepat, namun harus diikuti dengan pembangunan sumber daya manusia dan kearifan lokal lainnya.

PERAN KEPEMIMPINAN ETNIK DALAM MERAWAT HUBUNGAN ANTARA ETNIK DAYAK DAN ETNIK MELAYU DI KALIMANTAN BARAT maisondra maisondra
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 7 No 2 (2022): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SUARA KHATULISTIWA
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v7i2.2738

Dua etnik besar sekaligus etnik yang dianggap asli sebagai penghuni daerah Kalimantan Barat dan sekitarnya juga sering terlibat dalam konflik sosial yang terjadi selama ini. Umumnya kedua suku ini berkonflik dengan etnik pendatang, dan sangat jarang sekali terjadi kedua etnik ini saling berkonflik. Meskipun sering terjadi pertikaian kecil antara orang dari kedua etnik ini, tapi umumnya akan dapat diredam dan tidak berlanjut pada konflik sosial berskala besar. Dengan teori Konflik (Emile Durkheim) dan Teori Struktural Fungsional (Karl Marx), serta menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berhasil mendeskripsikan bagaimana hal ini bisa terjadi, dan bisa dijadikan contoh untuk suatu persaudaraan yang berbeda etnik namun dapat hidup rukun secara berdampingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Adanya harmonisasi hubungan antara etnik Dayak dan etnik Melayu yang terbina sejak lama yang tak lepas dari peran pemimpin ke dua etnik, Ke dua etnik ini juga terlibat aktif dalam penyelesaian setiap konflik yang terjadi dan Adanya upaya- upaya yang dilakukan oleh ke dua pemimpin etnik untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis di tanah Kalimantan Barat.

PEMBANGUNAN KAWASAN POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL maisondra maisondra
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 8 No 2 (2023): Tata Kelola Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v8i2.3978

In 2024, the government has targeted that Indonesia will have 26 National Border Posts (PLBN). PLBN development is not only aimed at cross-border posts or offices, but will be built as a center for new regional economic growth. The presence of PLBN will improve the welfare of residents in border areas and increase the national security of the Indonesian nation. Through qualitative methods, researchers analyzed the conditions before the PLBN was built, the implementation of the PLBN area construction and the impact of the PLBN area development on national security policy. The research results show: Conditions of isolation and poverty before the PLBN Area were built, development of the PLBN area had been carried out on a large scale and there was a need for security policies in border areas so that the development of the PLBN Area was effective in increasing national security.

PEMBANGUNAN KAWASAN POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL maisondra maisondra
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 8 No 2 (2023): Tata Kelola Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v8i2.3978

In 2024, the government has targeted that Indonesia will have 26 National Border Posts (PLBN). PLBN development is not only aimed at cross-border posts or offices, but will be built as a center for new regional economic growth. The presence of PLBN will improve the welfare of residents in border areas and increase the national security of the Indonesian nation. Through qualitative methods, researchers analyzed the conditions before the PLBN was built, the implementation of the PLBN area construction and the impact of the PLBN area development on national security policy. The research results show: Conditions of isolation and poverty before the PLBN Area were built, development of the PLBN area had been carried out on a large scale and there was a need for security policies in border areas so that the development of the PLBN Area was effective in increasing national security.

NEEDED APPLICATION DESIGN FOR UNIFORMITY OF BIRTH PLACE INFORMATION ON THE NATIONAL IDENTITY CARD (KTP) maisondra maisondra
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 9 No 2 (2024): Kebijakan Pelayanan Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v9i2.4877

Research for finding out about the non-uniformity in the writing of birthplace information in population and civil registration documents, especially identity cards (KTP), which include: differences based on classification or area level, to find out the causes and find solutions. The method used is a descriptive qualitative approach which aims to describe the current reality. Describe, record, analyze and interpret these conditions, namely regarding the writing of Place of Birth Information in population data and Civil Registration, especially KTP. The facts of this study show that: 1) There is regional level inconsistency in writing information on place of birth on population documents, especially KTPs, which consist of: some write the name of the province, write down the name of the district/city, write down the name of the sub-district, write down the name of the kelurahan/village, and so on, 2) There are no regulations that require writing down the description of Lahi's place, with the same area level. Usually, if the data on the KTP is not uniform, then the data on other population documents will also be different because the data on other population documents originates from the KTP. As a solution to this non-uniformity, you can provide an application design that only provides options for the name of the city/district in the Statement of Place of Birth.

LEGALIZATION OF SOCIAL SANCTIONS FOR CORRUPTOR TO MAKE THE DETERRENT EFFECT MORE EFFECTIVE maisondra maisondra; KMS Herman
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 10 No 2 (2025): Government and Innovation
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v10i2.5685

Corruption is an extraordinary crime that has a significant impact on state finances, the economy, and the socio-cultural structure of society. This study aims to analyze the effectiveness of social sanctions in preventing and eradicating corruption in Indonesia, as well as to develop more effective social sanction innovations. This study used a qualitative research method with a case study approach. Data were collected through document analysis, interviews with legal experts, and literature review. The results indicate that social sanctions can be an effective form of punishment in preventing and eradicating corruption. Social sanction innovations, such as erecting statues of corruptors and writing biographies of corruptors, can increase deterrent effects and public awareness of the dangers of corruption. This study recommends that the government develop clear and firm regulations to legalize social sanctions for corruptors and raise public awareness of the importance of integrity and accountability in government and business. These social sanction innovations can be a more effective and innovative alternative punishment in eradicating corruption in Indonesia.

STUDENTS’ SATISFACTION OF LECTURER TEACHING PERFORMANCE ONLINE AT INSTITUTE OF HOME AFFAIR GOVERNANCE (IPDN) maisondra maisondra
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 16 No 1 (2024): Implementasi Pemerintahan
Publisher : Post Graduate School of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v16i1.4413

The implementation of online learning during the Covid-19 Pandemic is a government policy in order to reduce the spread of the disease outbreak. It is not yet known to what extent it reduces the teaching performance of lecturers. This study to determine IPDN students’ satisfaction of lecturer performance in teaching online which was carried out, which was seen through four indicators, namely: 1) Teaching Preparation, 2) Discipline, 3) Interaction, and 4) Evaluation. This type of research is descriptive analysis research, which is an attempt to describe the performance of lecturers in teaching online. Data were obtained from the results of field research by distributing questionnaires in the form of asking questions directly to 160 respondents (or 10 percent of the total, 1,600 junior students) who had previously been randomly selected from junior students of IPDN. The data obtained were analyzed using qualitative analysis methods. The results showed that: Assessment for Teaching Preparation 95.5 percent, Discipline 90 percent, Interaction 80 percent, and Evaluation 94.5 percent. If we take the average score given by junior students or the satisfaction level is: 90 percent. This figure is quite high. But, the bias of this study is that the tendency of students' evaluation of lecturer performance is always to say that it is very good and good close to 100 percent. These figures do not yet show what percentage actually teaching online during the Covid-19 pandemic has reduced lecturer performance compared to teaching offline. This figure only shows the level of student satisfaction level with lecturer performance in teaching based on the four indicators above.

Integrity Content in the Selection of High-Level Leadership Positions (JPT) as a Determinant of Success in Providing the Best Service to the Public (Public Sector Human Resources Practices) maisondra maisondra
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 17 No 1 (2025): Innovative Governance
Publisher : Post Graduate School of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v17i1.5362

This study discusses the importance of integrity in the selection of High-Level Leadership Positions (Jabatan Pimpinan Tinggi – JPT) in Indonesia and the challenges faced in implementing a merit-based selection system. The selection system for officials has evolved from the colonial era to the Reform Era, where the government now applies an open selection process to ensure transparency and accountability. However, various issues such as political interference, collusion, and nepotism remain obstacles to producing officials with high integrity. This research employs a qualitative approach using a case study method to analyze the implementation of the JPT selection process in Indonesia. Data was obtained through interviews with civil servants, members of the State Civil Apparatus Commission (Komisi Aparatur Sipil Negara – KASN), academics, and direct observations of the selection process. The findings reveal that, despite the implementation of open selection policies, there are still weaknesses in enforcing transparency principles, monitoring the selection process, and applying integrity values in the recruitment system. As a recommendation, this study emphasizes the need for improvements in the selection system by strengthening integrity standards, enhancing the independence of selection committees, conducting thorough background checks on candidates, and increasing public oversight. The implementation of talent management is also proposed as a strategic solution to ensure the sustainability of high-quality leadership. Thus, enhancing integrity in JPT selection can contribute to improving public service quality and strengthening public trust in the government

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search