Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kewarganegaraan Law Development Journal
Lubna Tabriz Sulthanah
Universitas Tarumanagara
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Jeane Neltje Saly; Lubna Tabriz Sulthanah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5413

Abstract

Abstrak Pesatnya pemanfaatan TIK dan tanpa batas bisa memberikan kemudahan atau bisa menjadi sarana dilakukannya cybercrime khususnya doxing. Doxing dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyebarluaskan data pribadi tanpa persetujuan. Dilakukannya penelitian ini untuk menjawab bagaimana langkah pemerintah dalam menangani doxing data pribadi dan bagaimana sanksi yang diterapkan. Metode penelitian menggunakan yuridis-normatif dengan teknis analisis data deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif terhadap permasalahan yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat logis dan efektif. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya upaya pemerintah dalam menangani doxing yaitu dengan diundangkannya UU PDP dimana bagi yang mengumpulkan dan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya tanpa persetujuan yang mengakibatkan kerugian, maka akan dikenakan sanksi. Kata Kunci: Data Pribadi, Doxing, Undang-Undang Pelindung Data Pribadi
Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Jeane Neltje Saly; Lubna Tabriz Sulthanah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5413

Abstract

Abstrak Pesatnya pemanfaatan TIK dan tanpa batas bisa memberikan kemudahan atau bisa menjadi sarana dilakukannya cybercrime khususnya doxing. Doxing dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyebarluaskan data pribadi tanpa persetujuan. Dilakukannya penelitian ini untuk menjawab bagaimana langkah pemerintah dalam menangani doxing data pribadi dan bagaimana sanksi yang diterapkan. Metode penelitian menggunakan yuridis-normatif dengan teknis analisis data deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif terhadap permasalahan yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat logis dan efektif. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya upaya pemerintah dalam menangani doxing yaitu dengan diundangkannya UU PDP dimana bagi yang mengumpulkan dan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya tanpa persetujuan yang mengakibatkan kerugian, maka akan dikenakan sanksi. Kata Kunci: Data Pribadi, Doxing, Undang-Undang Pelindung Data Pribadi
The Urgency of Establishing a Personal Data Protection Agency in Indonesia (Adopting the South Korean Personal Data Protection Agency Model) Lubna Tabriz Sulthanah; Rasji Rasji
Law Development Journal Vol 7, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.4.675-687

Abstract

Countries under the constitution have a responsibility to protect the privacy of every citizen, one of which is through the protection of personal data. Indonesia has not yet had its own institution tasked with realizing the implementation of the protection of personal data in an integrated manner. Indonesia, when compared to several countries in the Southeast Asia and Asia region, can be said to be lagging behind in terms of having the PDP Law, including the absence of a Personal Data Protection Institution. As a policy study material to see the form of the Personal Data Protection Agency, the researcher will examine the Personal Information Protection Commission (PIPC), which is a personal data protection institution in South Korea. The selection of the country is based on the fact that South Korea is one of the countries in Asia that is considered to meet the equality standards of data protection laws. The type of research used is a normative legal research method supported by empirical legal research methods. The data collection technique was carried out by literature study supported by interviews with parties involved in the research. The main problem that will be raised in this study is how the Personal Data Protection Institutions in Indonesia and South Korea are similar and different. In addition, what is the urgency of establishing a Personal Data Protection Agency in Indonesia that adopts PIPC in South Korea. The adoption in question does not mean plagiarizing in a complete way, but adaptation by considering constitutional conditions, capacity, and specific needs.
Co-Authors Jeane Neltje Saly Rasji