Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Journal of Accounting Law Communication and Technology
Akmal Risqi Yudhianto Pratama
Universitas Tarumanagara
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kontrak Kerja Sebagai Formalitas Administrasi: Penerapan dan Dampaknya pada Hubungan Ketenagakerjaan Rianza Naufalfalah Ilham; Akmal Risqi Yudhianto Pratama; Rasji Rasji
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1278

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran dan kontribusi kontrak kerja sebagai aspek formalitas administratif dalam konteks hubungan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kontrak kerja dalam berbagai konteks ketenagakerjaan serta dampaknya pada hubungan antara pengusaha dan pekerja. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan normatif dengan fokus pada analisis teoritis dan hukum terkait kontrak kerja. Dalam analisis ini, peneliti menggali informasi dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan, termasuk undang-undang, literatur hukum ketenagakerjaan, dan studi kasus. Studi ini mengungkapkan bahwa kontrak kerja, yang sering kali dianggap sebagai formalitas administratif dalam proses perekrutan, memiliki dampak yang signifikan pada hubungan ketenagakerjaan. Salah satu aspek utama yang dianalisis adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara pengusaha dan pekerja dalam perjanjian kerja. Kontrak kerja yang biasanya disusun oleh perusahaan dengan kepentingan utama adalah melindungi perusahaan, seringkali tidak memberikan pekerja posisi tawar yang kuat dalam bernegosiasi tentang persyaratan kerja.
Analisis mengenai Kasus Sengketa Merek Antara Toyota Lexus dan Prolexus Akmal Risqi Yudhianto Pratama; Gunardi Lie
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 1 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2398

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui kronologi terkait kasus sengketa yang terjadi terhadap sebuah merek terkenal pada putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 89/PDT.SUS.MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST yang dimana perusahaan atas nama Toyota Jidhosa Kabushiki Kaisha sebagai penggugat dan WELLY KARLAN sebagai yang digugat Welly Karlan merupakan pemilik perusahaan sepatu yang bertempat di sidoarjo dengan nama Prolexus Metode penelitian ini berfokus pada norma dan kaidah-kaidah yang ada pada putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 89/PDT.SUS.MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. pada kasus sengketa ini PT.Toyota Jidhosa Kabushiki Kaisha merasa keberatan terhadap prolexus terkait penggunaan nama lexus yang dimana nama lexus identik dengan produk dari Toyota nama lexus sendiri dipakai oleh Perusahaan sepatu asal sidoarjo yang bernama ProLexus,Pihak dari Toyota mengambil cara penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi dan Toyota menggugat Welly Karlan selaku pemilik dari perusahaan Prolexus ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat namun gugatan dari Toyota ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikarenakan kurangnya bukti bahwa Toyota pemegang hak atas nama Lexus.Toyota kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan tinjauan dari hasil putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Putusan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan apa yang tertera Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Analisis Pengingkaran Hak dan Kewajiban Pembeli yang Dilakukan oleh Penjual Akmal Risqi Yudhianto Pratama; Gunawan Djajaputera
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4903

Abstract

Perjanjian jual beli merupakan bentuk kesepakatan hukum yang sangat penting dalam transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan apa yang telah disepakati. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang diperjualbelikan, sementara pembeli wajib membayar harga yang telah disetujui. Perjanjian jual beli tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga menyangkut kepastian hukum yang melindungi kedua belah pihak jika terjadi masalah atau pelanggaran. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah wanprestasi, di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Untuk itu, pemahaman yang jelas mengenai isi perjanjian sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (mediasi atau arbitrase), tergantung pada kesepakatan para pihak. Dengan memahami dan melaksanakan perjanjian dengan baik, kedua belah pihak dapat menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari kerugian yang mungkin timbul akibat wanprestasi.
Employment Contracts in the Transformation of Employment Law: Analysis of the Shift of Employment Contracts Through Public Law Rianza Naufalfalah Ilham; Akmal Risqi Yudhianto Pratama
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): January 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i1.1701

Abstract

This research analyzes the transformation of employment contract law in Indonesia, focusing on the shift from the private dimension to integration with public law. The research methods used involve analysis of legal documents, literature studies, and an in-depth understanding of changes in labor regulations. The approach taken in this research is normative, exploring legal developments and their impact on employment relations. A normative approach is used to outline the philosophy behind Article 102 (2) and (3) of Law no. 13 of 2003. The research tries to combine the understanding of law, the concept of justice, and the moral values that underlie this transformation. In addition, literature selection and analysis of legal documents form the basis of this approach to discuss the role of the state in creating stronger regulations and involving relevant parties in building sustainable working relationships.
Co-Authors Gunardi Lie Gunawan Djajaputera Rasji Rianza Naufalfalah Ilham