Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Pelanggaran Prosedur Penangkapan Tak Bersurat Sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Jeane Neltje Saly; Darren Patrick Fortino; Maximillian Ivander Kiyoshi; Muhammad Faidhil Iman; Noel Sinurat; Tanjung Pamungkas
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1270

Abstract

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dirancang untuk memastikan bahwa penangkapan tersangka atau terdakwa dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun, penangkapan yang dilakukan tanpa surat atau tidak sah melanggar Undang-Undang ini dan hak asasi individu. Kasus ini membahas sebuah insiden penangkapan pada tanggal 7 Juni 2020, di mana dua anggota Kepolisian dari Polsek Lape (Termohon) melakukan penangkapan terhadap pemohon tanpa surat perintah, tanpa menjelaskan alasan yang jelas, dan tanpa melakukan pemeriksaan sebelumnya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses penangkapan yang tidak sah dapat terjadi karena beberapa faktor, termasuk ketidakpahaman penegak hukum terhadap undang-undang yang berlaku. prosedur penangkapan yang benar melibatkan langkah-langkah yang harus diikuti oleh penegak hukum, seperti memiliki surat perintah penangkapan yang sah, memberikan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, dan memastikan bahwa penangkapan dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penting bagi pihak penegak hukum untuk selalu mematuhi ketentuan Undang-Undang KUHAP dalam setiap tindakan penangkapan yang dilakukan.