Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur
Andre Kurniawan
Universitas Tarumanagara
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Andre Kurniawan; Marsel Agustian Sembiring; Mikhael Joshua Nababan; Muhammad Jordan Edison
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1296

Abstract

Penegakan hukum lingkungan adalah aspek penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, yang terkait dengan aspek administratif, pidana, dan perdata. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjadi landasan hukum untuk penegakan hukum lingkungan, terutama dalam konteks pidana. Jenis metode penelitian dalam penulisan ini ialah kualitatif dengan jenis dokumen. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasilnya bukan didasarkan pada angka statistic atau perhitungan lainnya. Penegakan hukum lingkungan administratif mencakup pengawasan dan sanksi, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi. Penegakan hukum pidana berfokus pada investigasi dan penuntutan tindakan pencemaran lingkungan, tetapi memerlukan bukti yang kuat. Sementara itu, penegakan hukum perdata melibatkan penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur hukum perdata, dengan prinsip tanggung jawab mutlak. Kendati demikian, penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi hambatan, termasuk kompleksitas dalam penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Perbaikan lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan guna menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
Analyzing the Implications of Living Law in the Draft Criminal Law Substance Based on Case Studies of Indigenous Peoples in Indonesia Renita Zulianty; Andre Kurniawan
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.856

Abstract

In carrying out policies to formalize customary law in the RKUHP it is not a solution in an essential settlement to humanize citizens in indigenous peoples. But especially in an effort to provide mapping and identification of social substance with adat that is rolling in Indonesia and it is not an easy matter to identify identities within indigenous peoples and their laws are also not single and uniform in developments and changes in law and there are people who cannot be detained. The purpose of this research article is the implications of living law on the draft criminal law substance based on case studies of indigenous peoples in Indonesia. So the results and research can be obtained. Law enforcement institutions in the criminal justice system have responded very well to the practices of peaceful resolution mechanisms in criminal cases such as forgiveness and peace agreements that often occur in society. These institutions, namely the Indonesian National Police, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, and the Supreme Court of the Republic of Indonesia have accommodated the mechanism for peace between victims and perpetrators with a restorative justice approach, namely formulated in the internal regulations of each institution.
Co-Authors Marsel Agustian Sembiring Mikhael Joshua Nababan Muhammad Jordan Edison Renita Zulianty