Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia
Ceprudin Ceprudin
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Batasan Dinasti Politik Perspektif Moral Hukum Retno Mawarini Sukmariningsih; Ceprudin Ceprudin
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 21, No 2 (2023): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v21i2.4444

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang politik dinasi ditinjau dari perspektif moral hukum. Pasca Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Pilkada dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak ada batasan dinasti politik (kekuasaan berbasis keluarga). Secara tidak langsung, tatanan hukum tentang pemilihan kepada daerah saat ini memberikan peluang besar untuk melanggengkan kekuasaan berbasis kekerabatan. Penelitian ini penting untuk menyegarkan kembali tatanan kekuasaan kenegaraan yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan moral yang berbasis Pancasilais. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum berupa undang-undang tentang pemilukada dan putusan MK No 33/PUU-XIII/2015. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah hukum dan moral dengan pendekatan filsafat hukum. Berdasarkan hasil kajian mendalam, politik dinasti yang saat ini “legal” harus ada batasannya. Kekuasaan yang tanpa batas bertendangan dengan prinsip moral hukum dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Batasan politik dinasti yang dimaksud adalah berbasis pada moral hukum masing-masing pejabat karena saat ini peraturan perundang-undangan tidak membatasinya..
Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional dari Ekspansi Ritel Modern Perspektif Negara Hukum Pancasila Sri Hartati; Rubiyanto Rubiyanto; Ceprudin Ceprudin; Siti Mariyam
Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v10i2.9583

Abstract

Legal protection for traditional retail businesses in the perspective of Pancasila state law must include efforts to create a sustainable and inclusive economic environment. By the principles of Pancasila, legal protection for traditional retail businesses can play an important role in maintaining the continuity of traditional businesses and preserving local cultural values. The Pancasila legal state is not only a legal framework but also reflects the soul and values of the Indonesian nation. The research method used in this research is descriptive-qualitative with a library approach. The law governing the layout of modern retail stores to protect traditional stores by adhering to Pancasila values has a significant impact on business and socio-economic conditions in Indonesia. Presidential Regulation Number 112 of 2007 is the main basis for setting the role of modern shops and traditional shops. Apart from implementation challenges, this regulation protects small and traditional businesses by providing equal opportunities for training and protection as well as maintaining a balance of competition. Reconstruction of modern shop organizations in residential areas with due observance of Pancasila values encourages cooperation and harmonization of modernity and local culture. By bringing together cooperation, solidarity, and diversity, this framework creates a fair, inclusive, and sustainable business environment.Keywords: Traditional retail; modern retail; law; reconstruction; PancasilaAbstrakPerlindungan hukum terhadap usaha ritel tradisional dalam perspektif hukum negara Pancasila harus mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sesuai dengan asas Pancasila, perlindungan hukum terhadap usaha ritel tradisional dapat berperan penting dalam menjaga keberlangsungan usaha tradisional dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Negara hukum Pancasila bukan hanya kerangka hukum, tetapi juga mencerminkan jiwa dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Undang-undang yang mengatur tata letak toko ritel modern untuk melindungi toko tradisional dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila berdampak signifikan terhadap kondisi bisnis dan sosial ekonomi di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 menjadi dasar utama pengaturan peran toko modern dan toko tradisional. Terlepas dari tantangan implementasi, peraturan ini melindungi usaha kecil dan tradisional dengan memberikan kesempatan yang sama untuk pelatihan dan perlindungan serta menjaga keseimbangan persaingan.Rekonstruksi organisasi toko modern di kawasan pemukiman dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila mendorong kerjasama dan harmonisasi modernitas dan budaya lokal. Dengan menyatukan gotong royong, solidaritas dan keragaman, kerangka kerja ini menciptakan lingkungan bisnis yang adil, inklusif dan berkelanjutan.
Labeling PKI dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan HAM Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Ceprudin Ceprudin; Retno Mawarini Sukmariningsih
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i2.5215

Abstract

This study aimed to counter the narrative that has already spread wildly in the wider community that believers of unofficial religion (penghayat kepercayaan) to God Almighty (hereinafter written Belief) were identical to communist. This writing is important to reveal the real facts about the struggle around 1965 and its excesses against the existence of believers of unofficial religion (penghayat kepercayaan) in Indonesia. Even though decades have passed, the labeling as communist and non-religion, which was then followed by the misguided and deviated stigma until now it hasn't disappeared. For the groups of “penghayat kepercayaan”, this condition has left a deep trauma. Even though the government has issued a series of laws and regulations that sought to protect and fulfill the groups of “penghayat kepercayaan”, but it has not been able to completely cleared up the stigma of “non religion people - communist” which has widespread in society. This period was be recognized by “penghayat kepercayaan” was the toughest period in the Indonesian history. The label of communist made the “penghayat kepercayaan” fell out and not a few organizations of “penghayat kepercayaan” were be "apparent death" because their "congregations" have left them. Many Believers chose to adhere to a religion (even if it is only an identity) so that they could be safer from social pressures. Until now, some organizations of “penghayat kepercayaan” are still trauma, so that they have not freely expressed their beliefs as a “penghayat kepercayaan” in the public sphere. The actual fact is “penghayat kepercayaan” were an entity of the Nusantara community’s group which was completely different from communist. Even at one time, “penghayat kepercayaan” were politically confronted directly with communist groups at the political event in 1965. In reviewing this fact, the author would describe the research based on the facts that appeared or as they were. So, the type of this research used a Qualitative-empirical approach. The place of this research located in Central Java as the province that was in accordance to the data, in temporary it had the most of organization of “penghayat kepercayaan”. Sourced of data would be carried out randomly, namely from elders of the flow of belief's organization who experienced or witnessed the period around 1965. The author hypothesized that “penghayat kepercayaan” are victims of being labeled PKI 
POLUSI UDARA LINTAS BATAS (Studi kasus antar negara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura) Nadia Elvin Eka Azaria; Sigit Irianto; Ceprudin Ceprudin
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i2.5542

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana peranan serta aturan negara Indonesia dalam menangani kasus polusi lintas batas yang telah diatur oleh hukum internasional. Cuaca dan faktor manusia diduga kuat menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Lingkungan merupakan aspek penting dalam menjalani sebuah kehidupan. Lingkungan yang sehat dan berkualitas menopang kehidupan yang juga berkualitas. Sayangnya, dalam realita masa kini, lingkungan yang sehat dan berkualitas sangat sulit didapatkan. Kasus kebakaran hutan di negara Indonesia yang sering kali merugikan negara tetangga menyebabkan ASEAN membutuhkan suatu aturan untuk mencegah dan mengurangi polusi asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut sehingga dibentuklah ASEAN Agreement on Transboundart Haze Pollution pada tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Adapun pendekatan yang digunakan adalah hukum lingkungan internasional dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Hasil dari penelitian ini tanggung jawab atas pencemaran lintas batas yang disebabkan akibat kebakaran hutan Indonesia, negara Indonesia telah melaksanakan tugas tanggung jawab, yaitu satisfication atau permohonan maaf negara secara resmi.
Co-Authors Nadia Elvin Eka Azaria Retno Mawarini Sukmariningsih Sigit Irianto Siti Mariyam Sri Hartati