Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia UNTAG Law Review Jurnal Kolaboratif Sains
Sri Hartati
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional dari Ekspansi Ritel Modern Perspektif Negara Hukum Pancasila Sri Hartati; Rubiyanto Rubiyanto; Ceprudin Ceprudin; Siti Mariyam
Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v10i2.9583

Abstract

Legal protection for traditional retail businesses in the perspective of Pancasila state law must include efforts to create a sustainable and inclusive economic environment. By the principles of Pancasila, legal protection for traditional retail businesses can play an important role in maintaining the continuity of traditional businesses and preserving local cultural values. The Pancasila legal state is not only a legal framework but also reflects the soul and values of the Indonesian nation. The research method used in this research is descriptive-qualitative with a library approach. The law governing the layout of modern retail stores to protect traditional stores by adhering to Pancasila values has a significant impact on business and socio-economic conditions in Indonesia. Presidential Regulation Number 112 of 2007 is the main basis for setting the role of modern shops and traditional shops. Apart from implementation challenges, this regulation protects small and traditional businesses by providing equal opportunities for training and protection as well as maintaining a balance of competition. Reconstruction of modern shop organizations in residential areas with due observance of Pancasila values encourages cooperation and harmonization of modernity and local culture. By bringing together cooperation, solidarity, and diversity, this framework creates a fair, inclusive, and sustainable business environment.Keywords: Traditional retail; modern retail; law; reconstruction; PancasilaAbstrakPerlindungan hukum terhadap usaha ritel tradisional dalam perspektif hukum negara Pancasila harus mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sesuai dengan asas Pancasila, perlindungan hukum terhadap usaha ritel tradisional dapat berperan penting dalam menjaga keberlangsungan usaha tradisional dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Negara hukum Pancasila bukan hanya kerangka hukum, tetapi juga mencerminkan jiwa dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Undang-undang yang mengatur tata letak toko ritel modern untuk melindungi toko tradisional dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila berdampak signifikan terhadap kondisi bisnis dan sosial ekonomi di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 menjadi dasar utama pengaturan peran toko modern dan toko tradisional. Terlepas dari tantangan implementasi, peraturan ini melindungi usaha kecil dan tradisional dengan memberikan kesempatan yang sama untuk pelatihan dan perlindungan serta menjaga keseimbangan persaingan.Rekonstruksi organisasi toko modern di kawasan pemukiman dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila mendorong kerjasama dan harmonisasi modernitas dan budaya lokal. Dengan menyatukan gotong royong, solidaritas dan keragaman, kerangka kerja ini menciptakan lingkungan bisnis yang adil, inklusif dan berkelanjutan.
Problematika Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Hukum Tata Negara: Problems of Moving the National Capital from the Perspective of Constitutional Law Sri Hartati; Rubiyanto
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i5.10529

Abstract

Kebijakan strategis yang memiliki dampak besar pada struktur ketatanegaraan Indonesia adalah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Aspek administratif pemerintahan bukan satu-satunya aspek kebijakan ini; mereka juga mencakup aspek politik hukum, legitimasi publik, konstitusional, dan politik. Dalam perspektif hukum tata negara, pemindahan IKN menimbulkan berbagai persoalan mendasar, antara lain terkait dengan dasar konstitusional yang belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, proses pembentukan undang-undang yang dinilai kurang partisipatif, serta kedudukan dan kewenangan lembaga baru yang berpotensi menimbulkan problematika dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, aspek partisipasi masyarakat juga menjadi sorotan penting, mengingat kebijakan strategis semacam ini seharusnya melibatkan publik secara luas sebagai bentuk implementasi prinsip demokrasi dan keterbukaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa berbagai masalah tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berasal dari sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah pemindahan ibu kota negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembentukan undang-undang memungkinkan pemindahan IKN secara yuridis, terdapat beberapa kelemahan baik prosedural maupun substansial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan legitimasi konstitusional, perbaikan proses legislasi yang lebih partisipatif, serta pengaturan kelembagaan yang lebih jelas agar kebijakan ini sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.
ANALISIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PADA MASA PEMILU PERSPEKTIF SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA Sri Hartati; SRI SETIAWATI; Rubiyanto Rubiyanto
UNTAG Law Review Vol 9, No 1 (2025): UNTAG LAW REVIEW
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/ulrev.v9i1.5506

Abstract

The social assistance program (Bansos) has become the main instrument in the government's performance to alleviate poverty and ensure community welfare. However, the phenomenon of misuse of social assistance for political purposes, especially in the context of general election campaigns (Pemilu), is an issue that raises serious concerns in realizing the principles of justice, transparency, and accountability in realizing elections that are "Luber Jurdil" (Direct, Public, Secret, Honest, and Fair). The purpose of this paper is to identify and examine carefully and thoroughly the normative problems related to the misuse of social assistance programs for campaign purposes during the general election. This research uses a normative analysis method by referring to various legal sources, regulations, and related literature. To deal with this issue, this article adress several policy recommendations, including strengthening legislative material regarding supervision and accountability, increasing the capacity of related institutions, as well as increasing awareness of law and political ethics among the public and political actors. So the misuse of social assistance programs for campaign purposes during general elections is a complex problem and requires comprehensive and sustainable action from various related parties to build transparent, clean, and accountable public governance.
Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara atas Keputusan Administratif yang Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB): Legal Responsibility of State Apparatus for Administrative Decisions that Violate the General Principles of Good Governance (AUPB) Widayanti; Ana Maria Gadi Djou; Kuswarini; Sri Hartati; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6583

Abstract

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum aparatur negara dalam pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, penelitian ini menyoroti pentingnya prinsip AUPB seperti kepastian hukum, keadilan, keterbukaan, profesionalitas, dan proporsionalitas dalam keputusan administratif. Pelanggaran AUPB yang sering terjadi, akibat kelalaian atau kepentingan tertentu, berimplikasi pada kerugian masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mekanisme tanggung jawab hukum melalui sanksi administratif, perdata, pidana, dan etika profesi menjadi instrumen penting, meskipun penerapannya sering terkendala oleh lemahnya pengawasan, resistensi aparatur, dan minimnya pemahaman tentang AUPB. Penelitian ini juga membahas strategi pencegahan, termasuk reformasi kebijakan, penguatan pengawasan, dan peningkatan kapasitas aparatur negara untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hasil penelitian memberikan rekomendasi strategis guna memperbaiki mekanisme penegakan hukum dan implementasi AUPB untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Tinjauan Konstitusionalitas dan Efektivitas Undang-Undang Desa dalam Mewujudkan Otonomi Desa : Review of the Constitutionality and Effectiveness of the Village Law in Realizing Village Autonomy Karolus Charlaes Bego; Sri Hartati; Rubiyanto; Yasminingrum; Jusuf Luturmas
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 4: April 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i4.7260

Abstract

Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) dirancang untuk memperkuat otonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan memberikan kewenangan lebih dalam pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu elemen utama UU ini adalah penyaluran Dana Desa yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di desa. Namun, pelaksanaan UU ini menghadapi berbagai tantangan terkait dengan konstitusionalitas, seperti apakah pemberian kewenangan luas kepada desa bertentangan dengan prinsip desentralisasi dalam UUD 1945, serta seberapa efektif pengelolaan Dana Desa. Banyak desa yang menghadapi kesulitan dalam mengelola dana secara maksimal akibat keterbatasan kapasitas aparat desa, kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang ada, serta ketimpangan antar desa. Selain itu, kurangnya pengawasan dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa menjadi hambatan dalam mencapai tujuan UU Desa. Artikel ini mengkaji tantangan hukum, implementasi kebijakan, dan dampak pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi guna perbaikan kebijakan desa di masa mendatang.
Implikasi Uji Materi Undang-Undang No 3 Tahun 2025 Terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaan dan Wewenang Sipil Militer: Implications of the Judicial Review of Law No. 3 of 2025 on the Principle of Separation of Civilian and Military Powers and Authorities Sri Hartati; Rubiyanto
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Oktober 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i10.8943

Abstract

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 (UU TNI baru) kembali memunculkan perdebatan mengenai penempatan prajurit militer aktif dalam jabatan sipil. Uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan utama karena menyangkut keseimbangan kekuasaan antara otoritas sipil dan militer di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi uji materi tersebut terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan hubungan kewenangan antara sipil dan militer, dengan memperhatikan aspek konstitusional maupun politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan Pasal 47 UU TNI berpotensi melemahkan supremasi sipil, mengurangi kontrol sipil terhadap institusi militer, serta menimbulkan tumpang tindih fungsi yang dapat mengganggu tata kelola pemerintahan demokratis. Selain itu, ketidakjelasan norma mengenai kriteria dan ruang lingkup jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif menimbulkan kekaburan batas antara fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan. Studi ini menegaskan bahwa pemisahan yang tegas antara ranah sipil dan militer merupakan syarat penting bagi keberlangsungan demokrasi dan profesionalisme TNI sebagai institusi pertahanan negara. Artikel ini merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi melalui putusannya memperkuat pengawasan sipil dan menegaskan kembali supremasi konstitusi guna memastikan hubungan sipil-militer Indonesia tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.
Co-Authors Ana Maria Gadi Djou Ceprudin Ceprudin Heri Budianto Jusuf Luturmas Karolus Charlaes Bego Kuswarini Rubiyanto Siti Mariyam Sri Setiawati Widayanti Yasminingrum