Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal hukum IUS PUBLICUM
Herniati
Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
HUKUM PERSAINGAN USAHA (Peran KPPU Teori dan Praktek di Indonesia) Herniati, Herniati
The Juris Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : STIH Awang Long Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The business world is a world that cannot stand alone. A country will develop if the business world runs and develops. A business world that is growing rapidly and advancing without being regulated by clear signs and rules will not be profitable in the end. Many aspects of various other worlds are involved both directly and indirectly with this business world. Such linkages sometimes do not give priority to the business world, which in the end makes the business world must submit and follow the existing signs and often even prioritize the business world so that it ignores the existing rules. Monopolistic Practices and unfair business competition in Indonesia occur from large businesses controlling business practices from upstream to downstream. Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, is expected to be able to bind the government to be more objective and professional in regulating the business world in Indonesia. The presence of Law Number 5 of 1999 as a means of social control, namely trying to safeguard the public interest and prevent monopolistic practices and/or unfair business competition, creates a conducive business climate through regulating fair business competition and trying to create effectiveness and efficiency in business activities. The duty of the KPPU is to supervise the implementation of the Law, with supervision that it is expected that business actors can compete in a healthy manner so that all economic activities can run more efficiently and benefit consumers widely. KPPU has the authority, among others: to receive reports from the public and or from business actors about allegations of monopolistic practices and or unfair business competition; conduct research on allegations of business activities or actions of business actors that can lead to monopolistic practices and unfair business competition. In examining cases of alleged monopoly and unfair business competition KPPU is also authorized to impose administrative sanctions on business actors who violate the Anti-Monopoly Law.
KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Herniati; Kalman, Kajagi
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No I (2020): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v1iI.1

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan serta akibat hukum perjanjian perkawinan dalam Hukum Positif yang ada di Indonesia Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yang meneliti peraturan-peraturan hukum melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan dalam hasil penelitian Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan mempunyai kedudukan yang pengaturannya sudah tertuang dalam KUHPerdata, Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan ini dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun isteri. Akibat Hukum Dari Perjanjian Perkawinan terhadap harta kekayaan Perkawinan yakni kebersamaan harta kekayaan perkawinan terbatas sesuai dengan perjanjian perkawinan selain itu adanya perlindungan hukum terhadap kepemilikan harta dalam perkawinan bagi suami atau pun istri, perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. Perjanjian perkawinan berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian pada prinsipnya tidak boleh dirubah setelah perkawinan dilangsungkan.
TANGGUNG JAWAB PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAK MEDIK DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS DOKTER DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA Herniati; Ingratubun, M. Husni; Kusnanto
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v2i2.13

Abstract

Penelitian ini dengan judul Tanggung Jawab Perawat yang Melakukan Tindak MedikDalam Rangka Melaksanakan Tugas Dokter di RSU Daerah Jayapura, dengan menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) adalah penelitian yangmenggunakan studi kasus hukum normatif-empiris dengan mengkaji berupa produk hukum yakniUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 38 Tahun2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UndangUndangNomor44Tahun2009tentangRumahSakit,Undang-UndangNomor29Tahun2004tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Permenkes Nomor.HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penelenggaraan Praktik Perawat kemudian dikaitkan dengandata empirik, adapun hasil penelitian ini adalah Perawat dapat bertanggung jawab atas kesalahantindakan medis yang ia lakukan baik pertanggungjawaban hukum administrasi, hukum perdatamaupun pidana. Pertanggungjawaban hukum administrasi lahir karena adanya pelanggaranterhadap ketentuan hukum administrasi, Perawat dapat bertanggung jawab secara hukum perdataapabila tindakan perawat termasuk perbuatan melawan hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam1365 KUHPerdata. Namun, Pasal 1367 KUHPerdata, bahwasanya dokter sebagai atasan yangmemberi instruksi kepada perawat yang mana sebagai bawahannya bertanggung jawab terhadaptindakan medik yang dilakukan oleh perawatnya, Pertanggungjawaban pidana terjadi karenakesalahan yang dilakukan oleh tenaga perawat dalam pelayanan kesehatan dapat terjadi karena tenaga kesehatan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatuyang seharusnya dilakuan.
HUKUM PERSAINGAN USAHA (Peran KPPU Teori dan Praktek di Indonesia) Herniati
The Juris Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v2i2.44

Abstract

The business world is a world that cannot stand alone. A country will develop if the business world runs and develops. A business world that is growing rapidly and advancing without being regulated by clear signs and rules will not be profitable in the end. Many aspects of various other worlds are involved both directly and indirectly with this business world. Such linkages sometimes do not give priority to the business world, which in the end makes the business world must submit and follow the existing signs and often even prioritize the business world so that it ignores the existing rules. Monopolistic Practices and unfair business competition in Indonesia occur from large businesses controlling business practices from upstream to downstream. Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, is expected to be able to bind the government to be more objective and professional in regulating the business world in Indonesia. The presence of Law Number 5 of 1999 as a means of social control, namely trying to safeguard the public interest and prevent monopolistic practices and/or unfair business competition, creates a conducive business climate through regulating fair business competition and trying to create effectiveness and efficiency in business activities. The duty of the KPPU is to supervise the implementation of the Law, with supervision that it is expected that business actors can compete in a healthy manner so that all economic activities can run more efficiently and benefit consumers widely. KPPU has the authority, among others: to receive reports from the public and or from business actors about allegations of monopolistic practices and or unfair business competition; conduct research on allegations of business activities or actions of business actors that can lead to monopolistic practices and unfair business competition. In examining cases of alleged monopoly and unfair business competition KPPU is also authorized to impose administrative sanctions on business actors who violate the Anti-Monopoly Law.
Kajian Yuridis Pasal 18 UU NO. 5 Tahun 1999 Terhadap Persaingan Usaha Serta Implikasinya Pada Konsumen di Jayapura Herniati Herniati
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian dengan judul Kajian Yuridis Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Persaingan Usaha serta Implikasinya pada Konsumen di Jayapura. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bentuk penetapan harga telur lokal yang dilakukan oleh pengusaha ayam petelur yang dapat merugikan konsumen dan untuk mengetahui peran Disperindag dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha ayam petelur guna menghindari persaingan usaha tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa bentuk pengaturan hukum dalam penetapan harga telur lokal untuk kota Jayapura dengan pertimbangan melindungi produsen dan konsumen pangan dalam negeri, pemerintah melakukan penetapan harga eceran tertinggi (HET) sebagai bagian dari kebijakan harga komoditas pangan dalam hal ini adalah telur. Peran Desperindag dalam pengawasan terhadap pelaku usaha ayam petelur yaitu melalui pengawasan langsung (Inspeksi langsung) on the spot atau pengawasan tempat, On-the-spot report atau Laporan Tempat, dan pengawasan secara tidak langsung (laporan tertulis maupun lisan).
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelintas Batas Yang Melanggar Hukum Di Provinsi Papua Salesius Jemaru; Herniati
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.19

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hukumyang dilakukan pelintas batas dari Papua New Guinea (PNG) saat masuk ke Provinsi Papua,serta menganalisa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelintas batas dari Papua NewGuinea (PNG) yang Melanggar Hukum di Provinsi Papua sekaligus menganalisis kendalayang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelintas batas yang melanggar hukum diProvinsi Papua. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dipakai oleh Penulisadalah pendekatan Yuridis Normatif, Metode penelitian normatif disebut juga sebagaipenelitian doktrinal (doctrinal research). Selain itu Peneliti juga mempergunakan metodepenelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk-bentukpelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pelintas Batas dari Papua New Guinea (PNG) saatmasuk ke Provinsi Papua, adalah Pelintas batas yang tidak dilengkapi dengan dokumenkeimigrasian; Pelintas Batas yang melampaui masa tinggal (Overstay) di wilayah RepublikIndonesia; Pelintas batas dari PNG dengan status Ex Narapidana, karena telah manjalanihukum di Negara Republik Indonesia, serta penyelundupan ganja dan barang-barangterlarang lainnya ke wilayah Republik Indonesia. Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelintas Batas, Melanggar Hukum
Co-Authors Ingratubun, M. Husni Kalman, Kajagi Kusnanto Salesius Jemaru