Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law Review
Ferdinand B Maasawet
Universitas Yapis Papua
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
MENCEGAH MEROSOTNYA INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DENGAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA Ariyanto; Ferdinand B Maasawet; H Muslim
Journal of Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.1.1.1-10

Abstract

Penelitian ini bermaksud menunjukan bahwa salah satu faktor utama permasalahan merosotnya integritas penyelenggara pemilu disebabkan bahwa dalam rekrutmen tidak ada syarat yang mewajibkan penyelenggara pemilu mengikuti pendidikan karakter bangsa. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa untuk mengatasi merosotnya integritasi penyelenggara pemilu, maka perlu desain yang ideal supaya sistem pendidikan dalam menanamkan karakter bangsa bisa terwujud dalam menjaring para penyelenggara pemilu. Lembaga penegakan kode etik, merupakan lembaga yang bisa diberikan kewenangan dalam melaksanakan pendidikan penanaman nilai karakter bangsa,dengan begitu paling tidak hasil dari proses pendidikan melahirkan sosok-sosok penyelenggara pemilu yang berintegritas
Kebijakan Afirmatif Rekrutmen Anggota Polri Khusus Orang Asli Papua Ferdinand B Maasawet; Ariyanto; Maria Yeti Andrias
Journal of Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.2.1.41-53

Abstract

Affirmative action dapat diartikan sebagai ketentuan atau kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan budaya. Pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih profesional dalam beragam institusi dan okupasi. Tindakan ini merupakan diskriminasi positif (positive discrimination) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. dapat dikatakan bahwa munculnya kebijakan dan program affirmative action merupakan respon atas sejarah sistem kemasyarakatan dan adanya pemisahan maupun diskriminasi yang dilembagakan. Kebijakan ini dibentuk untuk menanggulangi adanya sebuah bentuk diskriminasi yang telah lama terbentuk antar kelompok. Kebijakan affirmative action ini pada dasarnya hadir dengan memiliki sebuah tujuan jangka panjang yang berfungsi dalam mengurangi bentuk diskriminasi antar kelompok
Co-Authors Ariyanto H Muslim Maria Yeti Andrias