Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia PALAR (Pakuan Law review) AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Nusantara: Journal Of Law Studies Journal of Law Review
Ariyanto
Universitas Yapis Papua
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
KEABSAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH Anugrah Patah; Ahmad Rifai Rahawarin; Ariyanto Ariyanto; Desy Maryani
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i1.6331

Abstract

Abstract: This article study is to understand and analyze the validity of village head elections in the regional autonomy system through a juridical descriptive method with a conceptual approach and a statutory approach. That the validity of the village head election is, (a). the validity of the village head candidate; (b). the validity of the organizers; (c). voter validity; (d). the validity of the pilkades stages; and (e). valid vote. And according to the decision of the State Administration, namely the validity of village head elections must be in accordance with statutory regulations and general principles of good governance, so that the validity of village head elections will become legal in accordance with the principle of legality. If there is a claim from one of the partiesKeywords: Legislation; Election; Village Head; Regional Autonomy.
MENCEGAH MEROSOTNYA INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DENGAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA Ariyanto; Ferdinand B Maasawet; H Muslim
Journal of Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.1.1.1-10

Abstract

Penelitian ini bermaksud menunjukan bahwa salah satu faktor utama permasalahan merosotnya integritas penyelenggara pemilu disebabkan bahwa dalam rekrutmen tidak ada syarat yang mewajibkan penyelenggara pemilu mengikuti pendidikan karakter bangsa. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa untuk mengatasi merosotnya integritasi penyelenggara pemilu, maka perlu desain yang ideal supaya sistem pendidikan dalam menanamkan karakter bangsa bisa terwujud dalam menjaring para penyelenggara pemilu. Lembaga penegakan kode etik, merupakan lembaga yang bisa diberikan kewenangan dalam melaksanakan pendidikan penanaman nilai karakter bangsa,dengan begitu paling tidak hasil dari proses pendidikan melahirkan sosok-sosok penyelenggara pemilu yang berintegritas
Mekanisme Pembatalan Atas Sertifikat Yang Terbit Diatas Tanah Orang Lain Ariyanto; Dedi Setiawan; Muhammad Amin Hamid
Journal of Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.1.2.86-96

Abstract

Secara konstitusional UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa” Bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat” ini jelas bahwa yang di maksud pada pasal 33 UUD 1945 adalah kemakmuran rakyatlah yang utamakan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada (Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya), dalam melaksanakan hal tersebut dibidang pertanahan dikeluarkan UUPA. Bayak permasalahan yang berkaitan dengan tanah, timbul oleh karena mengingat bahwa tanah merupakan suatu kebutuhan manusia yang tidak terlepas dari kebutuhan-kebutuhan lainya, serta memiliki nilai ekonomis atau nilai jual yang cukup tinggi. Permasalahan tanah yang sering terjadi ada kaitannya dengan legalitas atau bukti kepemilikan sebut saja sertipikat. BPN merupakan badan yang bertanggung jawab dan diberi wewenang untuk menerbitkan dan membatalkan sertipikat. Banyak putusan pengadilan khususnya Pengadilan TUN yang dengan jelas memutuskan pembatalan sertipikat, namun pelaksanaannya belum dilaksanakan. Untuk itu dengan dilatar belakangi permasalahan ini maka penulis tergerak untuk menulis skripsi yang berjudul: “Tanggung Jawab BPN Terhadap Sertipikat Yang Dibatalkan PTUN”
Kebijakan Afirmatif Rekrutmen Anggota Polri Khusus Orang Asli Papua Ferdinand B Maasawet; Ariyanto; Maria Yeti Andrias
Journal of Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.2.1.41-53

Abstract

Affirmative action dapat diartikan sebagai ketentuan atau kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan budaya. Pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih profesional dalam beragam institusi dan okupasi. Tindakan ini merupakan diskriminasi positif (positive discrimination) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. dapat dikatakan bahwa munculnya kebijakan dan program affirmative action merupakan respon atas sejarah sistem kemasyarakatan dan adanya pemisahan maupun diskriminasi yang dilembagakan. Kebijakan ini dibentuk untuk menanggulangi adanya sebuah bentuk diskriminasi yang telah lama terbentuk antar kelompok. Kebijakan affirmative action ini pada dasarnya hadir dengan memiliki sebuah tujuan jangka panjang yang berfungsi dalam mengurangi bentuk diskriminasi antar kelompok
Tradisional (Sistem Noken) Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Ariyanto
Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.2.2.92-95

Abstract

Di Indonesia selain ada sistem pemilihan umum yang dilakukan secara prosedural ada juga sistem yang dilakukan secara tradisional atau yang disebut pemilihan umum sistem noken, sistem ini berorentasi pada satu individu yakni kepala suku, suara kepala suku mewakili suara seluruh warganya untuk memilih calon yang ada dalam pemilihan umum. Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009. Sistem noken ini mendapat landasan yuridis, sebagai sistem pemilihan umum yang sah dilakukan di Provinsi Papua yang mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal dari kebiasaan masyarakat adat di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk memepelajari bagaimana sistem noken yang merupakan cara tradisional bisa dilaksanakan sesuai kedaulatan populer hukum masyarakat adat Papua.
A Model of Implementing Restorative Justice Perspective of Trong Yowari Traditional Jurisdiction, Jayapura Regency Maryani, Desy; Elvis Rahael, Arie; Rahawarin, Ahmad; Ariyanto; Muslim; Farida Tuharea; Rumalean, Zonita Zirhani; Wahyudi BR
NUSANTARA: Journal Of Law Studies Vol. 2 No. 1 (2023): Nusantara: Journal of Law Studies
Publisher : Islamic Research Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.069 KB) | DOI: 10.5281/zenodo.17390001

Abstract

This study aims to know and understand the policy of implementing restorative Justice in the judiciary. As well as to know and understand the model of implementing restorative Justice from the perspective of the customary Justice of the Trong Yowari tribe, Jayapura Regency. The method used in this study is empirical juridical research that takes place in the Trong Yowari tribe, Jayapura Regency, with secondary data types with primary, secondary, and tertiary legal data sources, the population of the entire Trong Yowari tribe and samples in Yongsu Desoyo village, data collection techniques through literature study or documents with data analysis techniques using descriptive qualitative data analysis. The results of the study indicate that the policy of implementing restorative Justice in the prosecutor's office is the authority of the public prosecutor to stop prosecution if a case has been settled outside the court provided that: (a) for certain matters of crime, the maximum fine is paid voluntarily or (b) has recovery occurs back to its original state by using a Restorative Justice approach  
Tinjauan Yuridis Terhadap Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Proses Pengembalian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pekey, Andreas; Ariyanto, Ariyanto; Puspitaningrum, Jayanti; Muri, Dewi Padusi Daeng
Journal of Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i1.161

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam proses pengembalian jabatan pimpinan tinggi pratama (PTP) di Indonesia serta mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya di tingkat daerah. Hipotesis penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan prinsip meritokrasi dan profesionalisme birokrasi melalui kepatuhan terhadap rekomendasi KASN. Metode Penelitian: desain penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada interpretasi preskriptif terhadap regulasi dan fenomena empiris di lingkungan asn. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rekomendasi KASN berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola ASN, namun masih menghadapi kendala berupa resistensi politik, lemahnya sanksi, dan keterbatasan sumber daya institusi. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, kolaborasi antar-lembaga, serta peningkatan kapasitas pejabat kepegawaian untuk mengoptimalkan peran KASN sebagai pengawas meritokrasi. Implikasi: Implikasi penelitian ini relevan bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam merumuskan strategi reformasi birokrasi yang lebih efektif dan akuntabel di masa depan.
The Legal Position Of The Wife's Inherited Property In The Marital Joint Property Due To The Bankruptcy Of The Husband Febrianty, Yenny; Tranggono, Emiral Rangga; Fitria, Mayzara Sari; Ariyanto, Ariyanto; Fitri, Hidayati; Yunita, Masna
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i1.11615

Abstract

Abstrak Perkawinan dalam bentuk rumah tangga, adakalanya tidak memiliki cukup uang untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Sehingga untuk mencukupi kekurangan yang tersebut, suami / isteri dapat melakukan pinjaman kepada pihak lain. Pinjaman tersebut dapat dilakukan oleh suami/istri tersebut dengan bantuan sumber-sumber pendanaan baik dari perorangan maupun dari lembaga-lembaga pembiayaan, sehingga kekurangan dana tersebut dapat diperoleh. Hal ini disebut dengan istilah utang. Untuk mencegah pertentangan atau perselisihan antara para kreditor tersebut tersebut, biasanya debitor atau kreditor lebih memilih menyelesaikan permasalah tersebut melalui lembaga kepailitan. Dengan kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang selanjutnya nanti akan dibagi kepada kreditor secara seimbang dan adil di bawah pengawasan pertugas yang berwenang untuk itu. Maka untuk itu dalam penulisan hukum ini fokus analisis adalah tentang kedudukan hukum harta bawaan isteri dalam harta bersama perkawinan akibat dipailitannya suami. Pendekatan penulisan menggunakan metode yuridis normatif yang sumbernya berasal dari data sekunder, dan hasil dari penelitian ini adalah kedudukan harta bawaan Isteri, jika harta bersama tidak mencukupi untuk membayar utang Suami, maka pada dasarnya harta bawaan isteri masih berada di bawah penguasaan si isteri dan masih menjadi hak sepenuhnya oleh isteri. Kata Kunci: Harta Bawaan, Harta Bersama, Perkawinan, Kepailitan. Abstract Marriage, in the form of a household, sometimes does not have enough money to finance its needs or activities. So, to cover the shortage, the husband/wife can borrow from another party. The loan can be made by the husband/wife with the help of funding sources, either from individuals or from financial institutions, so that the lack of funds can be obtained. This is called debt. To prevent conflicts or disputes between creditors, debtors or creditors prefer to resolve these problems through bankruptcy institutions. With bankruptcy, a general seizure will be carried out on all the debtor's assets which will then be distributed to the creditors in a balanced and fair manner under the supervision of authorized officers. Therefore, in writing this law, the focus of the analysis is on the legal position of the wife's assets in the joint marital assets due to the bankruptcy of the husband. The writing method uses a normative legal method whose sources come from secondary data, and the results of this study are the position of the wife's assets, if the joint assets are not sufficient to pay the husband's debt, then basically the wife's assets are still under the control of the wife and are still fully the wife's rights. Keywords: Property, Joint Property, Marriage, Bankruptcy.
STATUS HUKUM KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN DI ATAS HAK GUNA BANGUNAN OLEH WNA DALAM HUKUM POSITIF (LEGAL STATUS OF FLOWER OWNERSHIP ABOVE BUILDING USE RIGHTS BY FOREIGNERS IN POSITIVE LAW) Febrinaty, Yenny; ,, Ariyanto; Sari, Mayzara
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10384

Abstract

Abstract Following the implementation of the Job Creation Law, there has been an increase in the demand for housing from foreigners. Nonetheless, this situation raises issues, particularly concerning the control of ownership rights to condominiums or apartments by foreign nationals. This research examines the legal status of apartment ownership above Building Use Rights held by foreigners and comprehends the ownership of apartments by foreigners, considering the principle of nationalism in positive law. The research method employed is normative legal research with a qualitative approach. The primary sources of data consist of various literature and legislation relevant to this study. The research findings indicate that the Job Creation Law has acknowledged the status of ownership rights to apartment units for foreign nationals. However, in practice, it appears to neglect the principle of Nationality Principle as stipulated in the Basic Agrarian Law. Therefore, the Government must reassess this policy, as state land should be utilized and prioritized in the best possible manner for the welfare of all Indonesian citizens. Keywords: foreigners, flats, legal status. Abstrak Setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja, permintaan akan hunian oleh orang asing semakin meningkat. Namun, situasi ini menimbulkan masalah terutama dalam penguasaan hak milik atas unit rumah susun atau apartemen oleh Warga Negara Asing. Studi ini tujuannya guna analisis status hukum kepemilikan rumah susun di atas Hak Guna Bangunan oleh WNA serta untuk memahami kepemilikan rumah susun oleh WNA dengan mempertimbangkan asas nasionalisme dalam hukum positif. Metode penelitian disini ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data utama adalah berbagai literatur dan perUUan terkait studi ini. Hasil studi memperlihatkan UU Cipta Kerja telah mengakui status hak kepemilikan unit rumah susun oleh Warga Negara Asing. Namun, dalam praktiknya, hal ini terlihat mengabaikan prinsip Asas Nasionalitas yang tercantum pada UU Pokok Agraria. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan kajian ulang pada kebijakan ini, karena tanah negara seharusnya dimanfaatkan dan diutamakan sebaik mungkin bagi kepentingan seluruh warga Negara Indonesia. Kata kunci: orang asing, rumah susun, status hukum.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Amandemen UUD 1945 yang Berkualitas Ghafur, Jamaludin; Ariyanto, Ariyanto; Muslim, Muslim; Gani, Najamuddin; Puspitaningrum, Jayanti; Hamid, Moh. Amin
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i2.15255

Abstract

Paper ini berisi analisis tentang pentingnya keterlibatan Mahkamah Konstitusi mengawasi proses amandemen UUD 1945 oleh MPR agar hasilnya senantiasa selaras dengan ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Sebab, sekalipun hukum sudah memberikan pedoman bahwa MPR hanya dapat melakukan perubahan atas pasal- pasal konstitusi sebagaimana yang telah diusulkan sebelumnya, namun ada potensi MPR mengabaikan ketentuan tersebut sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan kepentingan rakyat. Adapun jalan keluar yang diusulkan untuk mengoreksi pelanggaran oleh MPR saat melakukan amandemen konstitusi atas ketentuan Pasal 37 UUD 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi harus membatalkan keputusan MPR tersebut melalui mekanisme judicial review.
Co-Authors Ahmad Rifai Rahawarin Andreas Pekey, Andreas Anugrah Patah Dedi Setiawan Desy Maryani Elvis Rahael, Arie Farida Tuharea Febrinaty, Yenny Ferdinand B Maasawet Fitri, Hidayati Fitria, Mayzara Sari Gani, Najamuddin Jamaludin Ghafur, Jamaludin Jayanti puspitaningrum Maria Yeti Andrias Muhammad Amin Hamid Muri, Dewi Padusi Daeng Muslim Muslim Muslim Muslim Rahawarin, Ahmad Sari, Mayzara Tranggono, Emiral Rangga Wahyudi BR Yenny Febrianty Yunita, Masna Zonita Zirhani Rumalean