Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law Review
Ariyanto
Universitas Yapis Papua
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
MENCEGAH MEROSOTNYA INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DENGAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA Ariyanto; Ferdinand B Maasawet; H Muslim
Journal of Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.1.1.1-10

Abstract

Penelitian ini bermaksud menunjukan bahwa salah satu faktor utama permasalahan merosotnya integritas penyelenggara pemilu disebabkan bahwa dalam rekrutmen tidak ada syarat yang mewajibkan penyelenggara pemilu mengikuti pendidikan karakter bangsa. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa untuk mengatasi merosotnya integritasi penyelenggara pemilu, maka perlu desain yang ideal supaya sistem pendidikan dalam menanamkan karakter bangsa bisa terwujud dalam menjaring para penyelenggara pemilu. Lembaga penegakan kode etik, merupakan lembaga yang bisa diberikan kewenangan dalam melaksanakan pendidikan penanaman nilai karakter bangsa,dengan begitu paling tidak hasil dari proses pendidikan melahirkan sosok-sosok penyelenggara pemilu yang berintegritas
Mekanisme Pembatalan Atas Sertifikat Yang Terbit Diatas Tanah Orang Lain Ariyanto; Dedi Setiawan; Muhammad Amin Hamid
Journal of Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.1.2.86-96

Abstract

Secara konstitusional UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa” Bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat” ini jelas bahwa yang di maksud pada pasal 33 UUD 1945 adalah kemakmuran rakyatlah yang utamakan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada (Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya), dalam melaksanakan hal tersebut dibidang pertanahan dikeluarkan UUPA. Bayak permasalahan yang berkaitan dengan tanah, timbul oleh karena mengingat bahwa tanah merupakan suatu kebutuhan manusia yang tidak terlepas dari kebutuhan-kebutuhan lainya, serta memiliki nilai ekonomis atau nilai jual yang cukup tinggi. Permasalahan tanah yang sering terjadi ada kaitannya dengan legalitas atau bukti kepemilikan sebut saja sertipikat. BPN merupakan badan yang bertanggung jawab dan diberi wewenang untuk menerbitkan dan membatalkan sertipikat. Banyak putusan pengadilan khususnya Pengadilan TUN yang dengan jelas memutuskan pembatalan sertipikat, namun pelaksanaannya belum dilaksanakan. Untuk itu dengan dilatar belakangi permasalahan ini maka penulis tergerak untuk menulis skripsi yang berjudul: “Tanggung Jawab BPN Terhadap Sertipikat Yang Dibatalkan PTUN”
Kebijakan Afirmatif Rekrutmen Anggota Polri Khusus Orang Asli Papua Ferdinand B Maasawet; Ariyanto; Maria Yeti Andrias
Journal of Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.2.1.41-53

Abstract

Affirmative action dapat diartikan sebagai ketentuan atau kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan budaya. Pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih profesional dalam beragam institusi dan okupasi. Tindakan ini merupakan diskriminasi positif (positive discrimination) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. dapat dikatakan bahwa munculnya kebijakan dan program affirmative action merupakan respon atas sejarah sistem kemasyarakatan dan adanya pemisahan maupun diskriminasi yang dilembagakan. Kebijakan ini dibentuk untuk menanggulangi adanya sebuah bentuk diskriminasi yang telah lama terbentuk antar kelompok. Kebijakan affirmative action ini pada dasarnya hadir dengan memiliki sebuah tujuan jangka panjang yang berfungsi dalam mengurangi bentuk diskriminasi antar kelompok
Tradisional (Sistem Noken) Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Ariyanto
Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.2.2.92-95

Abstract

Di Indonesia selain ada sistem pemilihan umum yang dilakukan secara prosedural ada juga sistem yang dilakukan secara tradisional atau yang disebut pemilihan umum sistem noken, sistem ini berorentasi pada satu individu yakni kepala suku, suara kepala suku mewakili suara seluruh warganya untuk memilih calon yang ada dalam pemilihan umum. Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009. Sistem noken ini mendapat landasan yuridis, sebagai sistem pemilihan umum yang sah dilakukan di Provinsi Papua yang mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal dari kebiasaan masyarakat adat di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk memepelajari bagaimana sistem noken yang merupakan cara tradisional bisa dilaksanakan sesuai kedaulatan populer hukum masyarakat adat Papua.
Co-Authors Dedi Setiawan Ferdinand B Maasawet H Muslim Maria Yeti Andrias Muhammad Amin Hamid