Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) Unes Law Review LEGAL BRIEF Journal of Law Review
Maria Yeti Andrias
Universitas Yapis Papua
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Juridical Analysis Of Central And Regional Government Development Implementation Given Law Number 25 Of 2004 Concerning The National Development Planning System Maria Yeti Andrias; Yulianus Payzon Aituru; Liani Sari; Sardjana Orba Manullang
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Many things happened after the collapse of the New Order government in Indonesia. Reform necessitated a change in the constitution so that, in the end, the direction of national development also changed. Where previously it was the Outlines of State Policy, now it is formulated in law through the National Development Planning System. This study aims to find out and analyze the implementation of development by the central and regional governments according to Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System. The normative research method analyzes law, legal principles, legal rules, legal systems, and various juridical concepts. The data needed in this writing is secondary data as the main data and primary data as supporting data—legal materials, namely data obtained from literature studies, archives, and library materials. The study results show that the SPPN Law is even more appropriate and follows the constitutional mandate. This law is consistent as a reference for planning. Then it accommodates guidelines for regularly planning, compiling, establishing and evaluating long and medium-term development policies. Furthermore, the basis for implementing development planning is determined by legal products that are formally regulated and stipulated by hierarchical laws and regulations.
Perlindungan Hak Jurnalis Terkait Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif Indonesia Maria Yeti Andrias; Farida Tuharea; Yulianus Payzon Aituru; Irsan Irsan; Apripari Apripari
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 19 No. 1 (2023): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v19i1.3449

Abstract

This study aims to analyze the protection of journalists' rights regarding hate speech in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Transactions and the protection mechanisms regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press. The research method used is the normative method with the Statute Approach approach and is processed using the legal hermeneutic method. The results of the study show that article 28, paragraph (3) regarding hate speech in the ITE Law is an article that has multiple interpretations and is prone to misuse. The ITE Law can also set aside the Press Law as a lex specialist in protecting journalists. Meanwhile, the Press Law has a mechanism for preserving the journalist profession, such as the right of reply, the right of correction, a Memorandum of Understanding between the Press Council and the Indonesian National Police, and dispute resolution through the Press Council. This research reveals that the ITE Law and the Press Law differ in protecting journalists' rights regarding hate speech.
PENGGUNAAN SISTEM NOKEN DALAM PEMILIHAN UMUM DI PAPUA: (Suatu Pendekatan Legal Formal dan Kearifan Lokal) Najamuddin Gani; Yulianus Payzon Aituru; Maria Yeti Andrias
Journal of Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.1.1.41-49

Abstract

Noken merupakan salah satu benda budaya orang Papua yang bukan sekedar merupakan sarana atau alat. Lebih dari itu, memiliki makna filosofi yang mengakar kuat dalam masyarakat Papua terutama yang mendiami wilayah pegunungan. Penggunaannya dalam sistem pemilihan umum (Pemilu) khususnya sebagai pengganti kotak suara, merupakan apresiasi terhadap nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat. Secara historis penggunaan noken dalam pemilihan umum merupakan spontanitas masyarakat dalam pesta bakar batu dan belum diketahui siapa pencetusnya dan kapan dimulai. Dari aspek hukum (secara hirarki), belum diatur dalam peraturan perundang-undangan namun yang bisa digunakan sebagai dasar atau acuan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 47-48/PHPU.A-VII/2009 Tentang Hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Yahukimo dan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tentang Pemilu Presdien dan Wakil Presdien 2014. Di samping itu juga terdapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Penggunaan noken dalam Pemilu ini, peran kepala suku sangat sentral dalam menghimpun dan menyalurkan hak suara masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan legal formal mesti disandingkan dengan pendekatan kearifan local (local wisdom) sehigga tercipta kestabilan dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat.)
Kebijakan Afirmatif Rekrutmen Anggota Polri Khusus Orang Asli Papua Ferdinand B Maasawet; Ariyanto; Maria Yeti Andrias
Journal of Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.2.1.41-53

Abstract

Affirmative action dapat diartikan sebagai ketentuan atau kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan budaya. Pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih profesional dalam beragam institusi dan okupasi. Tindakan ini merupakan diskriminasi positif (positive discrimination) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. dapat dikatakan bahwa munculnya kebijakan dan program affirmative action merupakan respon atas sejarah sistem kemasyarakatan dan adanya pemisahan maupun diskriminasi yang dilembagakan. Kebijakan ini dibentuk untuk menanggulangi adanya sebuah bentuk diskriminasi yang telah lama terbentuk antar kelompok. Kebijakan affirmative action ini pada dasarnya hadir dengan memiliki sebuah tujuan jangka panjang yang berfungsi dalam mengurangi bentuk diskriminasi antar kelompok
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Yulianus Payzon Aituru; Alwi Renhoren; Najamuddin Gani; Maria Yeti Andrias; Yenny Febrianty
Journal of Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.2.1.70-91

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam pasal 96 secara jelas mengatur mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Perda. Undang- Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 354 juga mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah terdapat satu pasal yang mengatur tentang partisipasi masyarakat yaitu Pasal 166, dimana dalam pasal tersebut mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah dan/atau peraturan DPRD. Partisipasi masyarakat ini merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan good governance. Oleh karena itu pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Perda haruslah diatur secara jelas
Kristalisasi Butir Pancasila sebagai Fondasi Hukum Budaya di Republik Indonesia Maria Yeti Andrias; Zonita Zirhani Rumalean
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper aims to deepen the understanding of the Pancasila concept as a legal source within the context of national culture in the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia. The research employs a documentary literature review approach. The analysis results conclude that "Panca" signifies five, while "Sila" refers to principles or principles encompassing essential values such as belief in the Almighty, humanity, nationalism, democracy, and social justice. The article explores the manifestation of Pancasila values and concepts in culture by referring to three main concepts: cultural materials, where individuals are considered cultural realities; social interactions; and tangible creative products. The analysis, study, and description provided in this paper lay the foundation for practical recommendations, emphasizing the necessity of embodying Pancasila values and applying these concepts as a national legal foundation. Beyond mere text, the embodiment of Pancasila values must be an integral part of the daily actions of all citizens. This article advocates for the crucial implementation of concrete Pancasila values in societal life, forming a solid foundation for cultural law in Indonesia.
KEBERAGAMAN DALAM KESATUAN: BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI PILAR PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL DI REPUBLIK INDONESIA Yulianus Payzon Aituru; Maria Yeti Andrias
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.1589

Abstract

This article delves into the role of the Bhinneka Tunggal Ika concept in shaping the national legal framework of the Republic of Indonesia. Within the context of diversity that characterizes the nation, Bhinneka Tunggal Ika is elevated as the central pillar coloring the legal formation process. The analysis involves a review of the values of diversity, unity, and oneness embedded in this concept, as well as how it is implemented in the national legal foundation. The aim of this article is to provide a profound understanding of how Bhinneka Tunggal Ika serves not only as a national motto but also as a philosophical basis inspiring the creation of an inclusive legal framework capable of responding to the dynamics of the heterogeneous Indonesian society. Through this analysis, it is expected that this article will contribute to a richer understanding of the relationship between Bhinneka Tunggal Ika and the sustainable formation of the national legal system in the Republic of Indonesia.
Co-Authors Alwi Renhoren Apripari, Apripari Ariyanto Farida Tuharea Ferdinand B Maasawet Irsan Irsan Liani Sari Najamuddin Gani Sardjana Orba Manullang Yenny Febrianty Yulianus Payzon Aituru Yulianus Payzon Aituru Yulianus Payzon Aituru Zonita Zirhani Rumalean