Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Amsir Law Jurnal (ALJ) Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat Journal of Law and Social Politics Jurnal Hukum Mimbar Justitia Uniku Law Review Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Rifa’i, Iman Jalaludin
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Desa Sindangagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Hidayat, Sarip; Bachtiar, Beben Muhammad; Yuhandra, Erga; Rifa’i, Iman Jalaludin; Dialog, Bias Lintang; Adhyaksa, Gios; Anugrah, Dikha; Nurmayanti, Andini; Lestari, Dewi
IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2024): IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/ikhlas.v3i1.816

Abstract

Ratified Law No. 35 of 2009 concerning​ Narcotics in Indonesia, Law the expected capable cope problem Act Criminal narcotics and precursors narcotics from various aspect, so Can reduce reduction of illegal supply and demand for save Indonesian people from threat narcotics. Research methods used​ in counseling This that is stage hearing, implementation and evaluation report, results and discussion This that is effort prevention follow criminal narcotics must done in a way comprehensive, and must be remove that stigma circulation narcotics No a must problem done government just but This is a must problem solved by everyone so that it doesn't happen Act Criminal Narcotics, as base the law that is Constitution Number 35 of 2009 concerning narcotics.
Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum terhadap Perundungan di Pondok Pesantren Al-Ma’mur Desa Cipondok Kadugede Kuningan: Kesadaran Hukum, Perundungan, Pondok Pesantren Rifa’i, Iman Jalaludin; Yuhandra, Erga; Hidayat, Sarip; Dialog, Bias Lintang; Adhyaksa, Gios
Inisiatif : Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 1 (2024): Inisiatif : Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusmedia Group Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61227/inisiatif.v3i1.180

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap tindakan perundungan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Ma’mur, Desa Cipondok, Kadugede, Kuningan. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya preventif untuk mengurangi dan mencegah kasus-kasus perundungan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya di pesantren. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini mencakup ceramah, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukatif yang berfokus pada dampak negatif perundungan dan pentingnya pengetahuan hukum terkait. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran para santri mengenai hukum dan implikasi dari perundungan, serta adanya perubahan sikap yang lebih positif terhadap upaya pencegahan perundungan. Dengan demikian, diharapkan pesantren dapat menjadi lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi pembelajaran para santri.
Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Rifa’i, Iman Jalaludin; Yuhandra, Erga; Fathurahman, Fathur; Nurcahyati, Nabila Tri
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 10, No 2 (2024): Published 30 Desember 2024
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v10i2.4867

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi peran dan efektivitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Kuningan. Krisis keuangan daerah yang ditandai oleh tunda bayar APBD hingga Rp. 490 miliar pada 2023, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan wawancara dan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD masih kurang optimal dalam mencegah ketidakefisienan anggaran, serta diperlukan peningkatan kapasitas pengawasan DPRD agar mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan keuangan secara lebih efektif. Penguatan fungsi ini penting untuk mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik sesuai prinsip otonomi daerah dan good governance.AbstractThis study seeks to evaluate the optimisation of the role and efficacy of the Regional People's Representative Council (DPRD) in promoting good governance in Kuningan Regency. The regional financial problem, characterised by a delay in the APBD payment amounting to Rp. 490 billion in 2023, highlights deficiencies in the management of Regional Original Revenue (PAD). This study employs a qualitative descriptive methodology, utilising interviews and document analysis as data collecting approaches. The research findings suggest that the supervisory role of the DPRD remains suboptimal in mitigating budget inefficiencies, necessitating an enhancement of the DPRD's supervisory capacity to more effectively identify and resolve financial concerns. Enhancing this function is crucial to foster transparency and accountability in the utilisation of public monies, in alignment with the ideals of regional autonomy and good governance.
Pendampingan Hukum Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Rifa’i, Iman Jalaludin; Fathanuddien, Anthon; Nurcahyati, Nabila Tri; Rachmy, Fira Fhonia Try
Inisiatif : Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 2 (2024): Inisiatif : Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusmedia Group Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61227/inisiatif.v3i2.222

Abstract

Rendahnya tingkat pemahaman Aparatur Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam proses penyusunan dan materi Produk Hukum Desa, yang mengakibatkan Peraturan Desa seringkali diabaikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa sehingga penyusunannya tidak berdasarkan pada prinsip peraturan perundang-undangan yang baik (good legislation) dan bahkan banyak desa yang belum memiliki Peraturan Desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap Teknik Penyusunan produk hokum desa yang dilaksanakan di Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.  Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desan Samporana Kuningan dengan partisipan yaitu Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan . Sosialisasi dilakukan sebagai upaya sadar dalam menumbuhkan produk hokum desa yang bersifat responsive dan memiliki corak konfigurasi demokratis.  Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini mencakup ceramah, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukatif yang berfokus pada dampak negatif perundungan dan pentingnya pengetahuan hukum terkait. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran kepada pemerintah desa terkhusus perangkat desa, kepala desa, BPD serta tokoh masyarakat mengenai jenis produk hokum desa dan Teknik pembuatan peraturan desa dengan sesuai kaidah yang berlaku. Implikasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait Politik Hukum Pemerintahan Desa memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintahan desa, khususnya dalam menghadapi tantangan utama yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia di pedesaan
Local Government Policies in the Management of Coastal and Marine Resources Through Community Participation Yuhandra, Erga; Rifa’i, Iman Jalaludin; Hidayat, Sarip
Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 01 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v10i01.743

Abstract

Natural resources are important for national development, specifically when managed effectively to generate foreign exchange. Therefore, this study aims to investigate how local governments and communities utilize and manage coastal and marine resources. It also seeks to identify the primary barriers hindering the use of such resources in achieving environmental sustainability. The study adopted a normative juridical method, focusing on examining and interpreting theoretical aspects related to legal principles, concepts, doctrines, and norms that govern the management of coastal and marine resources. Data analysis used a juridical-qualitative method, combining both descriptive-analytical and prescriptive dimensions. This qualitative method ensured consistency across legal frameworks, with careful attention paid to legal hierarchy and certainty. The process involved reviewing both written and unwritten laws to assess their alignment and legal soundness. Primary legal materials, particularly existing laws and regulations, served as the main data sources for this study. The results showed that the sustainable management of coastal and marine resources necessitates collaborative efforts among all stakeholders. To ensure effective implementation, it was essential to align and harmonize legal instruments issued at both the central and local governments. This coordination was needed to realize an optimal management of coastal and marine resources.
The Role of Law in Strengthening Democratic Governance Rifa’i, Iman Jalaludin; Abdullah, Abdullah
Journal of Law and Social Politics Vol. 3 No. 2 (2025): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jlsp.v3i1.62

Abstract

Democratic governance is fundamentally upheld by the rule of law, which ensures transparency, accountability, and citizen participation. However, in many jurisdictions, weak legal frameworks, judicial inefficiencies, and political interference hinder the effectiveness of democratic institutions. Strengthening the legal framework is crucial for sustaining democracy and preventing authoritarian tendencies. This research analyzes the role of law in reinforcing democratic governance by examining legal principles, institutional mechanisms, and case studies from various democratic nations. It identifies key legal elements that contribute to a stable and effective democracy. This research employs a qualitative approach, utilizing doctrinal legal analysis and comparative case studies. Legal documents, judicial decisions, and governance reports are analyzed to assess the impact of legal frameworks on democratic governance. The findings indicate that robust legal systems, independent judiciaries, and strong constitutional safeguards are pivotal in promoting democratic governance. Countries with well-established legal protections for civil liberties and checks on executive power tend to exhibit greater political stability and public trust. Conversely, weak legal systems often correlate with corruption, electoral fraud, and democratic backsliding. Strengthening the rule of law is essential for sustaining democracy. A well-functioning legal system safeguards human rights, ensures governmental accountability, and enhances public participation in governance. This research contributes to legal and political scholarship by providing a framework for assessing the effectiveness of legal systems in democratic governance. It offers insights for policymakers and legal scholars on how legal reforms can strengthen democratic institutions globally.
Local Government Implementation of Business Licensing After the Issuance of the Job Creation Law Muktafa, M. Adil; Najib, Ahmad Ainun; Rifa’i, Iman Jalaludin
Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir Vol. 4 No. 1 January-March 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/yta.v4i1.24454

Abstract

Indonesia's 2020 Job Creation Law represents a critical legislative effort to boost investment by streamlining business licensing. This research addresses the pressing need to evaluate the real-world implications of this policy shift. Using a mixed-methods legal approach, we analyze the legal framework and its practical application. The novelty of this study lies in its focus on the socio-legal consequences of the new centralized, risk-based Online Single Submission system (OSS-RBA), which now manages all business licensing. Our findings show that while the reform has eased administrative burdens for businesses, the centralization of power away from local governments has unintendedly led to conflicts between businesses and local communities. This study's contribution is a critical examination of this legal reform, arguing that its positive economic goals may be undermined by unresolved social tensions at the local level.
Sosialisasi Undang Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kuningan Budiman, Haris; Harjadi, Dikdik; Rifa’i, Iman Jalaludin; Pina, Pina; Agustian, Agung Gumelar
Empowerment Vol. 6 No. 01 (2023): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v6i01.7281

Abstract

Salah satu reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan disahkannya undang-undang perpajakan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang ini telah mengintegrasikan beberapa undang-undang perpajakan sebelumnya, yaitu UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP); Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh); dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Dengan ditetapkannya UU ini diharapkan target penerimaan pajak negara bisa tercapai. Sosialisasi Undang Undang Harmonisasi Perpajakan harus terus dilakukan terutama kepada para pelaku bisnis terutama pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), karena sejatinya tujuan dibuatnya Undang-Undang HPP ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendukung percepatan pemulihan perekonomian pasca pandemi, mengoptimalkan penerimaan negara, dapat mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, dapat melaksanakan reformasi adminitrasi perpajakan, perluasan basis perpajakan serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Kegiatan sosialisasi undang undang HPP dilakukan kepada para pelaku UMKM yang berada di Desa Bojong Kecamatan Cilimus yang mayoritas penduduknya bergerak di sektor bisnis dan jasa, sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat agar memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum yang baik sebagai wajib pajak. Peserta sangat antusias dan menyambut baik kegiatan ini dan berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan terutama apabila ada regulasi terbaru yang harus segera diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat.  
Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Sumur Tujuh Cikajayaan Dalam Menjamin Hak Masyarakat Lokal Rifa’i, Iman Jalaludin; Budiman, Haris; Yuhandra, Erga; Aisyah, Mina Rabiatul
Amsir Law Journal Vol 6 No 2 (2025): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v6i2.645

Abstract

There are widespread conflicts over water resources management in Indonesia, such as in the case of Sumur Tujuh Cikajayaan which involved the community, government and private sector in fighting over water management rights. This research uses a normative juridical method with a conceptual, theoretical and statutory approach related to water resources. Regulations that prioritize economic interests often ignore the rights of local communities and developed local wisdom, creating disharmony between customary law and positive law. The research results show that weak community involvement and minimal integration of customary law cause ecological injustice in water management. Therefore, strategies are needed to strengthen the role of communities and harmonize customary law and positive law to realize fair and sustainable water management. ___ Referensi Books with an author: Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. Journal articles: Adnyani, N. K. S. (2021). Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kajian Pengaturan Subak Dalam Perspektif Hukum Negara. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(2), 463-473. https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34149 Ahmad, A., Pransisto, J., & Syahril, M. A. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. Jurnal Litigasi Amsir, 10(3), 222-232. https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/249 Alfitriani, A., Octavianty, O., Mutmainna, M., & Pransisto, J. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce. Jurnal Litigasi Amsir, 24-32. https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/174 Apriani, W., & Fikriana, A. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 1(1), 35-46. https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.77 Asmaul, A., Karim, K., & Adhilia, L. T. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet. Jurnal Litigasi Amsir, 239-253. https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/254 Chandra, F., Diar, A., & Hartati, H. (2024). Konstitusi Hijau (Green Constitution) dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkeadilan. Jurnal Penelitian Inovatif, 4(3), 889-896. https://doi.org/10.54082/jupin.441 Chandranegara, I. S. (2016). Purifikasi Konstitusional Sumber Daya Air Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 5(3), 359-379. https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.150 Cristiana, E., Jesica, J., & Yetno, A. (2023). Tinjauan atas undang-undang dan peraturan terkait pertambangan, sumber daya air, dan lingkungan hidup. Belom Bahadat, 13(2), 47-64. https://doi.org/10.33363/bb.v13i2.1037 Dewi, M. N. K., Miqat, N., & Purwanda, S. (2024). Analysis of the Legal Substance of Indonesia's Bilateral Investment Treaty (BIT): Balance of Rights and Obligations Based on National Interest. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 23(3), 3216-3232. https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5619 Dirkareshza, R., Novyana, H., Surahmad, S., & Nurhalizah, A. (2024). Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat Urug melalui Studi Etnografi. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 10(2), 218-226. https://doi.org/10.23887/jiis.v10i2.83772 Erfan, M., Pransisto, J., & Syahril, M. A. F. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dari Peredaran Makanan Kedaluwarsa. Jurnal Litigasi Amsir, 10(2), 94-107. https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/228 Fatristya, L. G. I., & Sarjan, M. (2024). Optimalisasi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di NTB: Literature Review. Kappa Journal, 8(3), 436-445. https://doi.org/10.29408/kpj.v8i3.28076 Galib, W. K., Irwan, A. L., Thaha, R., Prawitno, A., & Alfiani, N. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih di Kota Makassar. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 9(3), 220-227. https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4391
Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Material dalam KUHP Baru dan Konsekuensinya terhadap Hukum Adat Hidayat, Sarip; Andryani, Yani; Rifa’I, Iman Jalaludin; Muliani, Raden Yeni
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): Published 30 Juni 2025
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5160

Abstract

Pergeseran asas legalitas dari yang semula bersifat formal dalam KUHP lama ke arah asas legalitas material dalam KUHP baru, serta implikasi dari perubahan ini terhadap eksistensi dan penerapan hukum adat di Indonesia. Asas legalitas formal menekankan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan undang-undang yang tertulis terlebih dahulu, sedangkan asas legalitas material membuka ruang bagi penilaian keadilan substantif dan pengakuan terhadap sumber hukum tidak tertulis, termasuk hukum adat. Metode pendekatan Yuridis-Empiris dan deskriftif kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa KUHP baru secara eksplisit mengakui hukum adat sebagai salah satu sumber hukum pidana, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Konsekuensinya, hukum adat memiliki posisi yang lebih kuat dalam sistem hukum nasional, namun juga menimbulkan tantangan serius terkait kepastian hukum, keseragaman penegakan hukum, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan adanya pengaturan lebih lanjut dan pembentukan pedoman nasional agar penerapan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip universal hukum pidana modern.
Co-Authors Abdullah Abdullah Abdullah Abdullah Agustian, Agung Gumelar Aisyah, Mina Rabiatul Andryani, Yani Bachtiar, Beben Muhammad Bias Lintang Dialog Dewi Lestari Dikha Anugrah Erga Yuhandra Fathanuddien, Anthon Fathurahman, Fathur Gios Adhyaksa Harjadi, Dikdik Muktafa, M. Adil Muliani, Raden Yeni Najib, Ahmad Ainun Nurcahyati, Nabila Tri Nurmayanti, Andini Pina, Pina Rachmy, Fira Fhonia Try Sarip Hidayat, Sarip Yulianti Yulianti