Articles
<![CDATA[PERANCANGAN APLIKASI PELAYANAN SURAT UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KANTOR DESA ]]>
<![CDATA[Saputera, Surya Ade]]>;
<![CDATA[Lala, Andi]]>;
<![CDATA[Khairullah, Khairullah]]>;
<![CDATA[Junia, Wiyana]]>
<![CDATA[ Journal of Technopreneurship and Information System (JTIS) Vol 3, No 3 (2020): Journal Of Techoprenership and Information System ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jtis.v3i3.1398
<![CDATA[Pelayanan surat menyurat di desa masih belum diolah dengan baik. Untuk meningkatkan efektivitas dan keefisiensi dalam pembuatan surat menyurat perlu diciptakan sistem baru yang diharapkan akan membantu menyelesaikan tugas-tugas staf kantor desa mengelola data administrasi kependudukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah RAD (Rapid Application Development ). Sistem ini dibuat dengan tool XAMPP yang dapat menguji aplikasi tanpa memerlukan koneksi internet, bahasa pemrograman PHP,dan basis data MySQL. Hasil dari aplikasi ini adalah dapat membantu mempermudah dalam proses kegiatan pelayanan surat-surat kependudukan tingkat desa, memperlancar pengumpulan data penduduk desa, berdasarkan pengujian blackbox testing setiap kriteria pengujian sesuai dengan hasil yang diharapkan. Diharapkan aplikasi ini selalu up to date  sehingga mengikuti perkembangan teknologi berbasis smartphone.Kata Kunci :Aplikasi, Pelayanan, Surat, Desa.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN KESEHATAN TENAGA KERJA MENURUT PP NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SMK3 ]]>
<![CDATA[Lala, Andi]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ridwan Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (293.745 KB)
<![CDATA[Kecelakaan kerja merupakan salah satu masalah yang ada pada sektor ketenagakerjaan, untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya untuk meminimalisasi kecelakaan kerja tersebut untuk mengakomodir hak pekerja atas perlindungan saat bekerja. Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kecelakan kerja. Dalam pelaksanaannya agar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersebut berjalan dengan baik perlu diadakan sebuah pengawasan.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan system manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada dasarnya pengawasan SMK3 merupakan sub bagian dari pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah, namun terdapat perbedaan yang mendasar terletak pada pengawasan SMK3 dilakukan juga oleh auditor SMK3. Audit SMK3 dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal audit dilaksanakan oleh perusahaan/pengurus sedangkan pada audit eksternal dilakukan oleh Badan Auditor yang dilakukan minimal 3 tahun sekali. Kata kunci: Kecelakaan Kerja, Pengawasan, Perlindungan Tenaga Kerja, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja]]>
<![CDATA[ANALISIS TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DAN SANKSI BAGI PELAKU PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lala, Andi]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ridwan Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (77.707 KB)
<![CDATA[Di dalam Pancasila khususnya pada sila pertama, Indonesia memberikan jaminan kepada seluruh warganya untuk menganut dan/atau menjalankan agama sesuai aturan yang telah ditentukan. Selain di dalam Pancasila, kebebasan dalam hal beragama juga dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pasal 28E ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa tiap warga negara mempunyai kebebasan dalam hal memeluk dan/atau menjalankan agama yang diyakininya. Meskipun kebebasan tentang beragama telah terjamin dalam Pancasila dan UUD 1945, namun kenyataannya permasalahan-permasalahan di masyarakat yang bertalian dengan agama masih terjadi, seperti halnya penghinaan, merendahkan kepercayaan suatu kelompok hingga masalah yang bertalian dengan tempat ibadah suatu agama. Sebagai upaya guna mencegah serta menanggulangi hal tersebut, pemerintah memberikan payung hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang bertalian dengan agama yang termaktub dalam pasal 156, 156a dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang mengenai pidana penistaan agama. Kata Kunci: Penistaan Agama]]>
<![CDATA[PRO DAN KONTRA PASAL TENTANG OUTSORCING DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Lala, Andi]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ridwan Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.614 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pro dan kontra undang-undangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian hukum ini merupakanpenelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian normatif yangdapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti denganmenggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saatsekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. MetodePenelitian ini menggunakan studi naskah atau umumnya dikenal dengan pustakalibrary, dengan studi kasus pada UU tenaga kerjaan. Penelitian yang mengkajipada ruang lingkup hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian doctrinal.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktinya, sistem outsourcing yangselama ini sudah berjalan, ternyata menimbulkan gejala konflik dan masalah yangmelibatkan antara pihak buruh/pekerja dengan perusahaan. Adanya sistem iniadalah karena sebelumnya telah ditetapkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun2003. Menurut penelaahan peneliti, dalam UU tersebut masih banyak kelemahandi dalamnya, seperti tidak adanya kebijakan yang mengatur dan menjelaskanpelaksanaan sistem outsourcing. Di dalamnya hanya menjelaskan tentang legalitasdari praktik tersebut. Kemudian, peneliti juga tidak menemukan perlindungan hakpara pekerja/buruh, dan hal ini menjadi bagian terpenting mengapa UU tersebutmenjadi persoalan bagi sebagian kalangan.Kata Kunci : Pro dan Kontra, Outsorcing, udang-undang Nomor 13 tahun 2003.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI NILAI KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL ]]>
<![CDATA[Lala, Andi]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ridwan Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.53 KB)
<![CDATA[Pendidikan Pancasila adalah proses transfer pengetahuan dan nilai, bertujuanmemnciptakan karakter positif individu selaras dengan nilai-nilai yang terdapatdalam isi kandungan Pancasila, menciptakan karakter bangsa yang positif gunaterarahnya seseorang dengan baik dan mampu mengetahui baik atau tidaknya.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif denganpendekatan kualitatif. Penelitiian ini menggambarkan bagaimana implikasi nilainilai keadian dalam penerapan adab dalam penerapan hukum pidana Pancasia.Penyegaran hukum pidana nasional dengan cara disusunnya Rancangan KitabUndang-Undang Hukum Pidana berdasarkan pada misi (1) Dekolonisasi melalui“rekodifikasi” yang dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsaIndonesia (2) Demokratisasi hukum pidana bertujuan untuk melindungi HAM daripenyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) (3) Konsolidasi hukum pidana yangmenghasilkan unifikasi hukum dan untuk menghindari benturan norma (antinomynormen) (4) Adaptasi dan harmonisasi hukum pidana dengan beberapa perubahanhukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan hukumpidana maupun pengembangan nilai-nilai, standar norma yang diakui bangsabangsa beradab di dunia internasional.Kata Kunci: Nilai Kemanusiaan, Hukum Pidana]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Melalui Arbitrase Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Abdullah, Abdullah]]>;
<![CDATA[Lala, Andi]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ridwan Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.175 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v5i2.919
<![CDATA[Perselisihan hubungan industrial bisa dibereskan lewat jalur pengadilan (litigasi) serta di luar pengadilan (non litigasi). Para pihak bebas untuk memutuskan alternatif penyelesaian yang hendak dipakai dalam menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial tersebut. Tujuan penelitin ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perselisihan diluar jalur hukum atau sering disebut Alternative Dispute Resolution (ADR). Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan psutaka atau sekunder sebagai bahan dasar penelitian dengan cara menganalisis dan menulusuri berbagai literatur kajian hukum yang berkaitan. Dalam menyelesaikan sengketa permasalahan kedua belah pihak menyelesaikannya dengan cara bipartit. Namun apabila proses penyelesaian secara biaprtit tidak berhasil dan belum menemui kesepakatan, maka penyelesaiannya bisa dilakukan baik oleh kedua pihak yang bersengketa atau salah satunya untuk menempuh jalur alternatif secara tripartit yang terdiri dari mediasi, konsiliasi, serta arbitrase atau dapat memberikan perselisihan tersebut kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang lumrah dikatakan penyelesaian wajib (compulsory arbitration). Kata kunci: Penyelesaian Hubungan Industrial, ADR dan UU No.13 Tahun 2003]]>
<![CDATA[REKONTRUKSI UNDANG-UNDANG BPJS DALAM PERSPEKTIF PASAL 27 DAN 34 UUD 1945 ]]>
<![CDATA[Lala, Andi]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ridwan Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (141.663 KB)
<![CDATA[Bentuk perlindungan jaminan kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat salahsatunya adalah Jaminan Sosial. Setiap masyarakat berhak atas pelayanankesehatan yang diberikan. Hak kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusiadiatur dalam undang-undang hak asasi manusia. Secara lebih jelas jaminan sosialdapat diartikan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial dari pemerintah yangmenjamin warga masyarakat dengan merata sesuai dengan standar kebutuhanyang layak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah denganmenggunakan penelitian deskriptif kaulitatif dengan pendekatan studi kepustakanyang mengkaji dari fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan, kemudiandigabungkan dengan kajian teori-teori hukum yang ada. Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah lembaga atau badan hukum yang telahdibentuk dalam rangka menjalankan misi dan program jaminan sosial kesehatanuntuk masyarakat. untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJSadalah gabungan dari badan 4 (empat) badan lainnya yaitu 1) PT JAMSOSTEK, 2)PT TASPEN, 3) PT ASABRI, dan 4) PT ASKES yang kemudian menjadi satulembaga. Pada program BPJS ini kemudian dibagi menjadi dua jenis kelompokyaitu:1)Kelompok masyarakat mampu dan 2) Kelompok masyarakat kurangmampu.Kata Kunci: Jaminan Sosial, Kesehatan, BPJS]]>
<![CDATA[URGENSI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG K3 BAGI TENAGA KERJA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lala, Andi]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ridwan Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (241.922 KB)
<![CDATA[Pembangunan Nasional yang semakin meningkat dengan segala resiko dantantangan yang dihadapinya tidak lepas dari perngaruh karyawan dalamperanannya. Oleh karena itu, buruh atau karyawan dalam hal ini membutuhkanperlindungan hak dibidang kesejahteraan, pemeliharaan serta perlindungan dasardalam kebutuhan hidup minimum bagi tenaga kerja. Jenis penelitian ini adalahpenelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu kajian penyelidikanmengenai masalah yang di jelaskan melalui kata-kata, bahasa atau data deskriptiftentang suatu kejadian fenomena yang terjadi dilapangan. Penelitian memilikimaksud untuk mendalami dan mengkaji urgensi dari penerapan PP UU No 1Tahun 1970 mengenai K3 bagi tenaga kerja di Indonesia. Secara konkrit bentukperlindungan hak buruh dalam masalah kesejahteraan serta masalah kebutuhandasar hidup lainnya. Bentuk perlindungan tersebut terwujud dalam jaminankesehatan, sosial yang berbasis pada usaha bersama, bentuk kerjasama ataugotong royong serta usaha yang berbasis pada kekeluargaan. Hal tersebutsebagaimana dijelaskan dasar UUD 1945. Pada intinya progam jaminan socialberdampak pada keberlangsungan kepastian penerimaan penghasilan sebagaibentuk kompensasi dari keuntungannya yang hilang. Penanggulangan terhadapresiko-resiko kerja yang terjadi dapat menciptakan ketenangan dalam kerjasehingga produktivitas dalam bekerja meningkat.Kata kunci: Perlindungan Tenaga Kerja, UU Nomor1 tahun 1970, Jaminan Sosial.]]>
<![CDATA[ANALISIS TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DAN SANKSI BAGI PELAKU PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lala, Andi]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ridwan Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (171.044 KB)
<![CDATA[Di dalam Pancasila khususnya pada sila pertama, Indonesia memberikan jaminan kepada seluruh warganya untuk menganut dan/atau menjalankan agama sesuai aturan yang telah ditentukan. Selain di dalam Pancasila, kebebasan dalam hal beragama juga dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pasal 28E ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa tiap warga negara mempunyai kebebasan dalam hal memeluk dan/atau menjalankan agama yang diyakininya. Meskipun kebebasan tentang beragama telah terjamin dalam Pancasila dan UUD 1945, namun kenyataannya permasalahan-permasalahan di masyarakat yang bertalian dengan agama masih terjadi, seperti halnya penghinaan, merendahkan kepercayaan suatu kelompok hingga masalah yang bertalian dengan tempat ibadah suatu agama. Sebagai upaya guna mencegah serta menanggulangi hal tersebut, pemerintah memberikan payung hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang bertalian dengan agama yang termaktub dalam pasal 156, 156a dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang mengenai pidana penistaan agama. Kata Kunci: Penistaan Agama]]>
<![CDATA[Reduction of Microbial Content (Escherichia coli) in Well Water Using Various Processes: Microfiltration Membranes, Aeration and Bentonite Adsorption ]]>
<![CDATA[Lala, Andi]]>;
<![CDATA[Marlina, Marlina]]>;
<![CDATA[Yusuf, Muhammad]]>;
<![CDATA[Rivansyah Suhendra]]>;
<![CDATA[Maulydia, Nur Balqis]]>;
<![CDATA[Muslem, Muslem]]>
<![CDATA[ Heca Journal of Applied Sciences Vol. 1 No. 1 (2023): June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Heca Sentra Analitika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60084/hjas.v1i1.17
<![CDATA[Water is a basic need for living things. This research aims to know the reduction of microbe content (Escherichia coli) in well water by using microfiltration membrane, adsorption using bentonite and aeration. The capability of those three methods in reducing E. coli was examined on the variety of time contact: 30, 60, 90, 120,180 and 300 minutes. The result of the research shows that using those methods has shown that the optimum percentage of E. coli reduction by using microfiltration membrane with 23 Most Probable Number (MPN)/100 mL of E. coli initial concentration in well water and became 0 MPN/100 mL by 100 % of E. coli reduction. Adsorption using bentonite resulted in a 78% reduction in E. coli and reduction by using aeration, the reduction of E. coli by 21%. This study shows that microfiltration has the best ability compared to other methods.]]>
