Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG KADALUARSA(STUDI KASUS: PUTUSAN PERKARA NOMOR 870/PID.B/2009/PN.JKT.UT) Simorangkir, Alexandro P; Rikmadani, Rd. Yudi Anton R; Rikmadani, Rd. Yudi Anton
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mempelajari dan menganalisis elemen-elemen Tindak Pidana serta Pelaku Usaha sebagai Subyek Hukum dalam konteks Penerapan Pasal 8 ayat (1) Huruf g dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan Putusan Perkara Nomor 870/PID. B/2009/PN. JKT. UT. Dalam hal ini, tentang Barang Kadaluwarsa yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat mengambil keputusan dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan berbasis studi kasus. Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup putusan hakim, kasus yang akan dianalisis, peraturan perundang-undangan, referensi (literatur), dan jurnal ilmiah yang relevan, serta data dari artikel berita. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi di internet yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Semua data yang terkumpul akan disusun dan dianalisis dengan merujuk pada teori atau pandangan dari para ahli. Selanjutnya, teori ini akan dihubungkan dengan alasan atau pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang digunakan oleh hakim dalam memberikan keputusan. Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa para hakim dalam menangani perkara-perkara tindak pidana perlindungan konsumen harus memiliki pengetahuan tentang sistem hukum yang lebih baik lagi dan bukan hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada dakwaan jaksa penuntut umum semata sehingga hakim-hakim yang menangani perkara-perkara tindak pidana perlindungan konsumen dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan yang lebih baik lagi.
Analisis Gugatan Cerai Istri kepada Suami menurut Undang–Undang No. 16 Tahun 2019: Studi Kasus Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2018/Pa.Jt Rikmadani, Rd. Yudi Anton; Suprobo, Teguh
Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD) Vol. 2 No. 1 (2024): Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Prof Gayus Lumbuun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61234/ahd.v2i1.62

Abstract

Marriage is an important part of human life because it involves relationships between people. Law No. 16 of 2019 adheres to the principle that prospective spouses must be mature in both body and soul in order to carry out marriage to achieve the goal of marriage well without ending in divorce and to have good and healthy offspring. Therefore, there is a minimum age limit for marriage so that both partners are physically and mentally ready to move forward in marriage. Although the age limit is clearly regulated, in reality, many marriages occur below the minimum age. This leads to many divorce cases due to not being physically and mentally ready for married life.
The Implementation of the Juvenile Justice System in Terrorism: Indonesia Case Rikmadani, Rd. Yudi Anton; Setiawan, Puguh Aji Hari
Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): January-June 2022
Publisher : University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkph.v2i1.27642

Abstract

ABSTRACT: This research aims to review the right to child protection as well as the implementation of the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) based on court rulings. Behind the research is concern about the increasing number of children involved in terrorist networks in Indonesia. Some of them have been sentenced to prison for terrorism plots. The implementation of the SPPA Act and the PA Act has become a reference for law enforcement in addition to counter-terrorism legislation. The crime of terrorism is a crime that must be addressed immediately because it threatens the state, but the state remains obliged to ensure the fulfillment of the right to child protection during the judicial process with special protection. With the involvement of a child that is in relevance to the child protection act, it is a complex matter that needs to be resolved with a special analysis of law, due to its nature. This study examines court rulings with normative juridical methods to get significantly achieved results. In addition, this study also adds secondary resources such as article journals, books, reports, and any source that has relevance to the study. The results of the study found that the special protection of children in the Crime of Terrorism has not been met, by not considering the child as a victim, because of the actions he did the influence of persuasion as revealed in court. In addition, law enforcement does not seek diversion as mandated in the SPPA. To conclude the court's decision does not consider the regulations on PA and has not fully implemented the SPPA. KEYWORDS: Legislation on Terrorism, Children's Rights, Law Enforcement, Juvenile Justice.