Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cendekia Ilmiah ANTHOR: Education and Learning Journal
Dwi Imroatus Sholikah
Universitas Boyolali, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Hukum Perdagangan Internasional Dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian Indonesia Asep Wahyudin; Dwi Imroatus Sholikah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15514

Abstract

Studi ini meneliti peran hukum perdagangan internasional dalam mendukung stabilitas ekonomi Indonesia di era globalisasi. Hukum perdagangan internasional berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur aktivitas ekonomi lintas batas, memastikan kepastian hukum, dan melindungi kepentingan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, yang berfokus pada perjanjian perdagangan internasional, harmonisasinya dengan peraturan domestik, dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa keselarasan yang efektif antara hukum perdagangan internasional dan peraturan nasional berkontribusi pada peningkatan investasi asing, penguatan perlindungan industri domestik, peningkatan akses pasar, dan pengurangan sengketa perdagangan. Lebih lanjut, hukum perdagangan internasional meningkatkan kepercayaan investor dan mendukung stabilitas makroekonomi melalui mekanisme perdagangan yang dapat diprediksi dan berbasis aturan. Namun, tantangan tetap ada dalam konsistensi peraturan, koordinasi kelembagaan, dan kapasitas implementasi. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan penguatan kerangka peraturan, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi kebijakan untuk mengoptimalkan manfaat hukum perdagangan internasional. Upaya tersebut sangat penting untuk memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan tangguh di Indonesia di tengah integrasi ekonomi global.
Efektivitas Peran Kepolisian dalam Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Pekalongan Tri Atmo Widodo; Tegar Harbriyana Putra; Dwi Imroatus Sholikah; Sri Budi Rahardjo
ANTHOR: Education and Learning Journal Vol 5 No 4 (2026): Anthor 2026
Publisher : Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/anthor.v5i4.1190

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Pekalongan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penelitian dilatarbelakangi adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan kondisi faktual masyarakat (das sein), terutama setelah implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang mengurangi intensitas pengawasan langsung kepolisian di lapangan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan analitis (analytical approach). Data pendukung berupa dokumen administratif realisasi penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan tahun 2025–2026 dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Polri dalam penyelenggaraan SAMSAT memiliki dasar hukum yang tegas melalui fungsi Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident), sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 22 Tahun 2009, dan Perpol No. 7 Tahun 2021. Sementara itu, kewenangan pemungutan PKB berada pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Perpres No. 4 Tahun 2025. Peran Polri terhadap penerimaan PKB bersifat normatif-fungsional secara tidak langsung melalui penyediaan basis data Regident, legitimasi kepemilikan, dan penegakan tertib administrasi. Hambatan utama meliputi aspek hukum, kelembagaan, administratif, serta kesadaran dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat.
Co-Authors Asep Wahyudin Sri Budi Rahardjo Tegar Harbriyana Putra Tri Atmo Widodo