Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)
Cahya Andika
Universitas Bakti Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PEMIKIRAN BARU DALAM PENGATURAN ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN DALAM RUU KUHAP BESERTA POLITIK HUKUMNYA Lelly Muridi Zham-Zham; Ferika Nurfransiska; Cahya Andika
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan masyarakat dan teknologi membawa pengaruh yang sangat pesat dalam hukum pidana dan perubahan hukum, baik dalam hukum pidana formil yang tercantum dalam KUHAP dan RUU KUHAP yang sedang disusun dan dibahas, maupun hukum pidana materiil yang telah diimplementasikan dalam KUHP. Salah satu perubahan yang mendasar dalam RUU KUHAP adalah aturan mengenai alat bukti yang sah. Politik hukum dalam pengaturan RUU KUHAP tentang alat bukti dan pembuktian merupakan salah satu upaya koreksi terhadap nilai-nilai yang ada seperti sosial, politik, kultural, dan lain-lain. Hal inilah yang melandasi terciptanya norma hukum dan koreksi terhadap materi muatan normatif dan substantif hukum yang ingin dicita-citakan.
URGENSI PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Cahya Andika; Lelly Muridi Zham-Zham
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah mendorong mahasiswa dalam menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan dengan bidang keahliannya, sehingga siap bersaing dalam dunia global. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka tempuh berdasarkan keinginan sendiri. Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi semakin otonom dan fleksibel. Pendidikan selalu mengupayakan terciptanya peserta didik yang selalu melakukan pembaharuan setiap waktu. Tidak hanya berpendidikan tinggi akan tetapi mampu menjadi agen perubahan dalam lingkup kecil maupun besar. Dari perubahan dan inovasi yang dihasilkan tersebut mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan suatu bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan menurut Kirk dan Miller.
Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (Force Majeure): Legal Analysis of Cancellation of Agreement Based on Force Majeure Christina Bagenda; Sri MurniSri Murni; Yuko Fitrian; Cahya Andika; Nuri Hidayati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6569

Abstract

Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan yang menciptakan hubungan hukum dan kewajiban antara para pihak. Di Indonesia, ketentuan force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Namun, penerapan konsep ini memunculkan tantangan, terutama dalam menafsirkan apakah suatu keadaan memenuhi kriteria force majeure. Selain itu, keberadaan klausul force majeure dalam perjanjian menjadi elemen penting untuk menentukan konsekuensi hukum yang timbul. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis force majeure, termasuk pengaturan hukum, kriteria penentu, pengaruh klausul force majeure, serta dampaknya terhadap pembatalan perjanjian. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konsep hukum kontrak. Analisis dilakukan untuk menggali pengaturan force majeure di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik internasional. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan force majeure di KUHPerdata memberikan perlindungan hukum bagi debitur, namun interpretasinya sering kali memerlukan pembuktian tambahan. Klausul force majeure dalam perjanjian dapat membantu meminimalkan sengketa dengan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai keadaan yang termasuk force majeure dan langkah hukum yang dapat diambil.
Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional Atas Penerbitan Sertifikat Ganda Dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata, Dan Pidana Mukti Joyo Arto; Del Amanda Ericha Abelia; Nuri Hidayati; Cahya Andika
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): Justitiable-Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v9i1.1995

Abstract

Munculnya sertifikat ganda masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan secara tuntas dalam sistem pertanahan di Indonesia. Praktik penerbitan lebih dari satu sertifikat kepemilikan atas satu bidang tanah yang sama berdampak buruk, baik dalam menciptakan ketidakpastian hukum maupun merugikan pihak pemegang hak atas tanah yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas penerbitan sertifikat ganda dalam perspektif hukum administrasi, perdata, dan pidana, serta merumuskan parameter pembeda antara maladministrasi dengan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengintegrasikan tiga pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui tahapan deskripsi, penafsiran ketentuan hukum, dan penyusunan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab administratif BPN selalu melekat pada setiap kesalahan prosedur atau kelalaian dalam proses pendaftaran tanah tanpa perlu membuktikan unsur kesengajaan. Tanggung jawab perdata BPN timbul berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terbukti adanya kerugian, hubungan kausal, kesalahan, serta perbuatan melawan hukum. Adapun tanggung jawab pidana hanya dapat dilekatkan kepada pejabat BPN apabila terbukti secara meyakinkan adanya unsur kesengajaan berdasarkan Pasal 391 dan 392 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana unsur kesengajaan menjadi pembeda fundamental antara maladministrasi dan tindak pidana. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya pemisahan yang tegas antara tanggung jawab administratif berbasis kelalaian (culpa) dan tanggung jawab pidana berbasis kesengajaan (dolus) dalam penanganan kasus sertifikat ganda. Implikasi penelitian mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur pertanggungjawaban negara di bidang pertanahan serta implikasi praktis bagi Kementerian ATR/BPN dan aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi yang proporsional dan berbasis pembuktian. Studi ini juga membuka peluang penelitian lanjutan mengenai implementasi sistem pendaftaran tanah digital dalam mencegah sertifikat ganda.
Co-Authors Christina Bagenda Del Amanda Ericha Abelia Ferika Nurfransiska Lelly Muridi Zham-Zham Mukti Joyo Arto Nuri Hidayati Sri MurniSri Murni Yuko Fitrian