Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Jurnal Hukum Jurisdictie Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Najwa Alawiyah
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KONSEP UQUBAH DALAM RELEVANSI PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Navaratu Annisa Devi; Muhammad Humam Nur Hikmah; Najwa Alawiyah; Muhamad Pandu Septi Wiguna; Deden Najmudin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 1 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v1i1.1163

Abstract

Penerapan hukuman dalam masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam menggunakan hukum Islam, namun dapat kita ketahui bahwa Nanggroe Aceh Darussalam merupakan wilayah dari Negara Indonesia yang menerapkan hukum Nasional, sehingga tidak semua penerapan hukum islam dapat dilaksanakan dalam wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitan ini bertujuan untuk membahas secara rinci terkait penerapan Uqubah Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deksriptif. Hasil penelitian ini menunjukan secara spesifik bagaimana uqubah yang diterapkan di Nanggroe Aceh Darussalam dari bentuk klasifikasi hukumnya sampai terhadap upaya pemerintah Aceh dalam mewujudkan uqubah islamiyah yang baik dan sesuai terhadap konstitusi negara.
Analisis Estimasi Nilai Pabean Dalam Penentuan Pajak Atas Barang Impor Melalui Jasa Titip (Jastip) Navaratu Annisa Devi; Nailah Sarah Salsabilah; Naila Aulia Rahmah Virhanida; Najwa Alawiyah; Nazwa Rahmannina Rustandi; Nandang Najmudin
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 8 No. 1 (2026): Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v8i1.218

Abstract

Perkembangan teknologi dan perilaku konsumen telah mendorong munculnya bisnis jasa titip (jastip) barang impor sebagai solusi praktis untuk mendapatkan produk dari luar negeri. Namun, praktik jastip, khususnya yang dilakukan melalui barang bawaan penumpang, seringkali diwarnai oleh kecurangan seperti modus splitting untuk menghindari kewajiban Bea Masuk (BM) dan pajak impor. Kecurangan ini menimbulkan persoalan hukum krusial karena seringkali penyedia jasa titip tidak memiliki invoice atau bukti pembelian yang valid, sehingga menyulitkan petugas Bea dan Cukai untuk menetapkan nilai pabean (custom value) sebagai dasar pengenaan BM dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Akibatnya, petugas terpaksa menggunakan estimasi nilai pabean berdasarkan harga pasar internasional atau referensi barang serupa. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum penetapan estimasi nilai pabean dan implikasinya terhadap kepastian hukum (legal certainty) dan kepatuhan perpajakan bagi pengguna jastip. Menggunakan metode yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan estimasi harga seringkali bersifat fluktuatif dan berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran perpajakan (tax evasion) bagi pengguna jasa. Meskipun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 mengatur penetapan pajak impor, ketiadaan regulasi khusus yang komprehensif mengenai jastip menciptakan celah hukum, mengancam perlindungan konsumen, dan mengurangi kepastian hukum. Oleh karena itu, transparansi dan pengawasan ketat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kepatuhan pajak yang adil. Kata Kunci: Jasa Titip (Jastip); Nilai Pabean; Estimasi Harga.
Reform of Compulsory Licensing of Non-Medicinal Technologies in Indonesian Patent Law Nailah Salsabilah; Nashwa Fadila Dewi; Navaratu Annisa Devi; Najwa Alawiyah; Saskya Ardila Kurnia
VARIA HUKUM Vol. 7 No. 2 (2025): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v7i2.46605

Abstract

This article highlights the need for reforming the regulation of compulsory licensing for non-pharmaceutical technologies in Indonesia by reviewing Law No. 13 of 2016 on Patents. This research employs a normative juridical approach, focusing on normative challenges and the rationale behind the urgency for reform. The findings indicate that current regulation remains limited to the pharmaceutical sector and lacks a clear operational definition of “public interest” in non-pharmaceutical contexts. Moreover, the absence of a Government Regulation outlining technical procedures, as well as the complexity of patent thickets in modern technologies, presents significant challenges. Such reform is essential to broaden access to strategic technologies, promote technology transfer, and reduce the dominance of foreign patents in key sectors of national development.
Co-Authors Deden Najmudin Muhamad Pandu Septi Wiguna Muhammad Humam Nur Hikmah Naila Aulia Rahmah Virhanida Nailah Salsabilah Nailah Sarah Salsabilah Nandang Najmudin Nashwa Fadila Dewi Navaratu Annisa Devi Nazwa Rahmannina Rustandi Saskya Ardila Kurnia