Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Aspek Pertanggungjawaban Hukum Pemboman Ikan dengan Bahan Peledak Potasium Munir; Juhriati
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v1i1.13

Abstract

Maraknya pemboman ikan dengan bahan peledak potasium diwilayah perairan pesisir Indonesia menjadi masalah yang sangat serius dan menghawatirkan banyak pihak, tanpa campur tangan pemerintah maka tinggal menunggu kerusakan yang lebih parah akibat pemboman. Oleh karena itu, pemerintah harus segera melakukan antisipasi terhadap pemboman ikan karena dapat merusak biota laut seperti terumbu karang yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Sebab aktivitas pemanfaatan sumber daya perikanan yang tidak ramah lingkungan, dalam jangka pendek akan punah. Ekosistim laut saat ini terancam punah dan ekologi laut menjadi tercemar dengan zat yang sangat berbahaya. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga pesisir adalah melakukan pemboman ikan dengan bahan peledak jenis potasium. Metode penelitian hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku pemboman ikan dengan menggunakan bahan peledak potasium adalah sanksi bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak potasium diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00
Ijin Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Hamil Diluar Kawin: Study Di Pengadilan Agama Raba Bima Juhriati; Kasmar `; Sukirman; Muhammad Asad Imaduddin
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 1 No 1 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Sayangnya, kenaikan jumlah permohonan dispensasi tidak dibarengi dengan aturan yang ketat, sehingga mayoritas justru dikabulkan oleh hakim. Aturan yang telah ada, baik UU No. 16 Tahun 2019 maupun PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Artinya, praktek perkawinan di bawah umur pasca revisi UU Perkawinan akan terus menerus terjadi jika aturan yang ada tidak melimitisasi alasan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin. Alasan pengajuan permohonan dispensasi harus dibatasi pada alasan yang sifatnya sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin
Pelaksanaan Hubungan Kewenangan Antara Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bima Ahmad Yasin; Ulfa Widayati; Juhriati; Dati Amaliyah
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 1 No 2 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh daerah dan merupakan salah satu bentuk implementasi dari otonomi daerah tersebut. Sehingga daerah khususnya Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerahnya sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerahnya masing-masing yang dalam pembentukannya tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi, realita pembentukan perda khususnya di Kabupaten Bima sejauh ini terkesan tidak efektif dan selalu berlarut-larut serta menghabiskan waktu yang lama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Fakta (Factual Approach) dan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui implementasi hubungan kewenangan antara legislatif dan eksekutif serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hubungan kewenangan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bima dalam pembentukan peraturan daerah di rentang waktu lima tahun terakhir mulai dari tahun 2018-2022 masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perda yang dapat dihasilkan kedua lembaga hanya mampu menghasilkan 31 perda dengan rincian 13 perda berasal dari usul eksekutif, sedangkan 5 perda dari usul inisiatif DPRD serta 13 perda wajib yang setiap tahunnya lebih didominasi penurunan atas perda yang dihasilkan
Upaya Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana Kekerasan dengan Pelaku Anak di Polres Bima Kota Muhammad H. A. Wahab; Juhriati; Khadijah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1625

Abstract

Handling violent crimes committed by children requires a special approach through a juvenile justice system that prioritizes the best interest of the child. Diversion is an alternative resolution that avoids judicial proceedings. However, in Bima City Police, its implementation has not been optimal due to structural and cultural obstacles. This study aims to analyze the application of diversion for child offenders of violence and identify its challenges and possible solutions. The research used an empirical method with primary data obtained through interviews and observations.
AKTUALISASI SASU’U SALEMBA DALAM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT BIMA Zuhrah Zuhrah; Juhriati Juhriati; Husnatul Mahmudah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v5i1.602

Abstract

Secara umum di Indonesia belum terbentuk unifikasi hukum waris. Terlihat dari pluralitas hukum waris yang digunakan oleh masyarakat tanpa adanya sanksi bila memakai salah satu hukum waris tersebut (hukum waris Islam, hukum waris Perdata dan hukum Waris Adat). Dari sisi teologi, masyarakat muslim berkeinginan membagi warisan sesuai dengan kaidah al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi, karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan pembagian warisan secara Islam menyebabkan masyarakat membagi sesuai kehendak mereka. Lembaga peradilan yang menangani kewarisan hanya terbatas pada lingkup sengketa saja, tidak memberi edukasi bagaimana membagi warisan secara Islam. Masalah ini yang dihadapi masyarakat Bima saat ini dan entah sampai kapan akan berlanjut. Sasu’u Salemba dipahami sebagai metode pembagian warisan secara Islam dan dianggap telah dilaksanakan oleh masyarakat Bima. Padahal dalam kenyataannya bahwa pembagian warisan masyarakat Bima berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dimana konteks tersebut menunjukkan bahwa jargon Sasu’u Salemba tinggal teori masa lalu bagi masyarakat Bima, bukan lagi dogma yang dipercaya sebagai bawaan agama yang harus dijalankan.
PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PROSES PENAHANAN (STUDI DI POLRES BIMA) Juhriati Juhriati
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v6i1.782

Abstract

Penelitian ini mengupas tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tingginya angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang tercatat di Polres Bima memunculkan beberapa pertanyaan kritis seperti; apakah dalam hal penyidikan dan penyelidikan anak tetap diperhatikan haknya? apakah anak mendapatkan perlakuan khusus dalam rumah tahanan? Apakah hak-hak dasar anak dapat terpenuhi ketika mereka berada dalam rumah tahanan? Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut perlu dianalisis lebih mendalam. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan dan jawabannya. Pertama, terdapat kendala internal dari pihak kepolisian dalam memenuhi hak-hak anak, seperti minimnya fasilitas gedung dan petugas untuk penanganan pemisahan tahanan; kedua, minimnya SDM yang dapat menangani persoalan anak secara detail; ketiga, factor eksternal yang muncul saat anak menghadapi penyidikan dan penyelidikan seperti masalah psikologi anak.
Pelatihan Uji Kandungan Boraks Pada Mahasiswa Gizi Universitas Muhammadiyah Bima Terhadap Pangan Lokal “Kue Kering, Ikan Segar, Ikan Asin, dan Kulit Lumpia” M Noris; Nur Husnul Khatimah; Juhriati; Zuarda Jumainap Rumjani; Arini Arini
Jurnal Teras Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1: Januari (2025)
Publisher : PT. Teras Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Boraks adalah senyawa kimia turunan dari logam berat Boron (B) yang umumnya digunakan sebagai antiseptik dan pembunuh bakteri. Bentuk boraks seperti kristal putih, tidak berbau dan stabil pada suhu dan tekanan normal. Tujuan Penelitian ini  ada;ah untuk mengetahui kandungan boraks pada makanan local yang terdapat pada kue kering, ikan segar, ikan asin, dan kulit lumpia. Metode penelitian berupa eksperimen deskriptif dengan menggunakan pendekatan pelatihan sistematis. Subjek penelitian terdiri dari 86 mahasiswa prodi gizi, universitas Muhammadiyah bima. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa mahasiswa mampu melakukan deteksi kandungan boraks pada pangan local. Hasil praktikum menunjukkan bahwa Ikan asin pasar kecapi (IAPK) Tinggi kandungan boraks dan Lumpia tukang sayur ) LTS menunjukkan sedikit mengandung boraks. Sedangkan kue kering (KK) dan ikan segar (IS) tidak terdeteksi adanya boraks. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dan komperehensif dengan menggunakan reagen yang dapat mendeteksi adanya kandungan boraks. Penggunaan kunyit hanya sebagai bioindilator awal untuk mendeteksi adanya kandungan boraks secara sederhana
Peningkatan Kesadaran Lingkungan melalui Program Penghijauan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Karumbu Juhriati; Darmin; Sutriawan; Ummu Rofikah; Hairil Akbar; Sudirman; Muhd Firmansyah
Journal of Excellence Humanities and Religiosity Vol. 3 No. 2: Juli (2026)
Publisher : Journal of Excellence Humanities and Religiosity

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/joehr.v3i2.561

Abstract

Rendahnya ketersediaan ruang terbuka hijau pada fasilitas publik menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang masih ditemukan di berbagai wilayah pedesaan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas lingkungan, kenyamanan masyarakat, serta kesadaran terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima merupakan salah satu wilayah yang masih memiliki keterbatasan vegetasi peneduh pada lingkungan sekolah dan instansi pemerintahan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran lingkungan melalui program penghijauan berbasis partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, sosialisasi lingkungan, penyediaan bibit pohon, dan penanaman pohon secara gotong royong. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli 2025 dengan melibatkan pemerintah desa, tenaga pendidik, peserta didik, dan masyarakat. Sebanyak 100 bibit pohon buah lokal berhasil ditanam pada berbagai fasilitas publik di Kecamatan Langgudu. Hasil kegiatan menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelestarian lingkungan serta meningkatnya kepedulian terhadap pentingnya penghijauan sebagai upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat ekologis, sosial, dan edukatif bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Pemberdayaan Masyarakat melalui Penghijauan Berkelanjutan Berbasis Pohon Buah Lokal di Desa Waduwani Nur Husnul Khatimah; Darmin; Mastorat; Umar Sagaf; Juhriati; Sarman; Syafruddin; Ilham; Wahyudinsyah; Jufrin
Journal of Excellence Humanities and Religiosity Vol. 3 No. 2: Juli (2026)
Publisher : Journal of Excellence Humanities and Religiosity

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/joehr.v3i2.597

Abstract

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan serta terbatasnya upaya penghijauan di tingkat desa menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, asri, dan berkelanjutan. Kondisi tersebut mendorong pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat berupa penghijauan berkelanjutan berbasis pohon buah lokal di Desa Waduwani, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan sekaligus mendukung pemanfaatan ruang terbuka hijau yang produktif. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, sosialisasi pentingnya penghijauan, koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat, distribusi bibit, serta penanaman pohon secara partisipatif. Kegiatan melibatkan 120 peserta yang terdiri atas mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), pemerintah desa, Karang Taruna, dan masyarakat setempat. Sebanyak 300 bibit pohon buah lokal, meliputi mangga, jambu, sawo, dan sirsak, ditanam di sepanjang wilayah Desa Waduwani. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme dan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan program penghijauan. Hasil monitoring pascakegiatan menunjukkan tingkat keberhasilan tumbuh tanaman sebesar 85%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar bibit mampu beradaptasi dan tumbuh dengan baik pada lokasi penanaman. Program ini memberikan manfaat ekologis berupa peningkatan tutupan vegetasi, perbaikan kualitas lingkungan, serta potensi manfaat ekonomi melalui pemanfaatan hasil tanaman buah pada masa mendatang. Dengan demikian, penghijauan berkelanjutan berbasis pohon buah lokal dapat menjadi strategi efektif dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan desa yang berkelanjutan
Penguatan Ideologi Aisyiyah dan Profesionalisme Pendidik TK/KB ABA dalam Mewujudkan Pendidikan Berkemajuan Husnatul Mahmudah; Zuhrah; Juhriati; Rahmawati; Retnoningsih; Nurfarhaty
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5 No 1 (2026): SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/sjpm.v5i1.166

Abstract

Aisyiyah Bustanul Athfal Kindergartens and Playgroups (TK/KB ABA) have been integral to the Aisyiyah movement’s early childhood education mission since 1919. Strengthening organizational ideology is essential for enhancing teachers’ professionalism and fostering children’s character development. This community service program addressed the varying levels of teachers’ understanding of Al-Islam and Muhammadiyah (AIK) values, Aisyiyah ideology, and their integration into twenty-first-century learning. The program aimed to strengthen ideological understanding and professional competence through a Participatory Action Research (PAR) approach involving needs assessment, Baitul Arqam training, workshops on progressive Islamic learning design, mentoring, and continuous evaluation. The program involved 48 TK/KB ABA teachers affiliated with the Aisyiyah Bustanul Athfal Teachers Association (IGABA) in Bima Regency, West Nusa Tenggara. Results showed a 41% increase in ideological understanding and a 37% improvement in professional competence, alongside enhanced ability to integrate tauhid, moral values, and modern science into contextual learning through a sustainable mentoring model.